Penanganan
Sorotan terbaru dari Tag # Penanganan
Riau
Riau
PMII Riau Nilai Penanganan Narkoba Arah Positif di Panipahan, Tekankan Konsistensi Langkah
Pekanbaru, katakabar.com - Situasi yang terjadi di Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir, jadi perhatian serius berbagai pihak. Eskalasi persoalan narkoba sempat picu gejolak di tengah masyarakat menunjukkan bahwa penanganan isu ini membutuhkan langkah cepat, tepat, dan menyeluruh. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Riau mengapresiasi respons cepat yang dilakukan Polda Riau merespons kondisi tersebut. Kehadiran langsung aparat di tengah masyarakat, serta upaya penindakan yang dilakukan dinilai sebagai langkah awal penting meredam situasi. Ketua PKC PMII Riau, Sahabat Ghulam Zaky, menyampaikan langkah cepat tersebut perlu diapresiasi, terutama karena tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mulai menyentuh aspek edukasi kepada masyarakat. “Respons cepat yang dilakukan patut kita hargai. Ini menunjukkan negara hadir. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana langkah ini dijaga konsistensinya agar benar-benar menyelesaikan persoalan dari hulu ke hilir,” ujarnya. Menurutnya, pendekatan yang menggabungkan penindakan, dan edukasi arah yang tepat, mengingat persoalan narkoba tidak hanya berkaitan dengan pelaku, tetapi juga menyangkut kesadaran dan kondisi sosial masyarakat. “Penindakan itu penting, tapi tidak cukup. Harus diiringi dengan upaya membangun kesadaran, terutama di kalangan generasi muda, agar persoalan ini tidak terus berulang,” tegas Ghulam. Tetapi, PMII Riau mengingatkan agar seluruh langkah yang dilakukan tidak bersifat sementara atau hanya respons situasional. Konsistensi dan pengawasan yang berkelanjutan menjadi kunci dalam memastikan efektivitas penanganan. “Kita berharap ini bukan hanya gerak cepat di awal, tetapi menjadi langkah yang berkesinambungan. Penegakan hukum harus tegas dan merata, sementara edukasi harus dilakukan secara masif,” jelasnya. PMII juga menyoroti dinamika yang sempat terjadi di Panipahan sebagai bentuk keresahan masyarakat yang perlu dipahami. Tetapi, PMII menegaskan bahwa penyampaian aspirasi harus tetap dilakukan secara bijak dan tidak mengarah pada tindakan yang merugikan. “Kami memahami kegelisahan masyarakat, tetapi tindakan yang berujung anarkis bukan solusi. Harus ada kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi,” ucapnya. Masih Ghulam, PMII Riau turut mengapresiasi langkah evaluasi internal yang dilakukan oleh pimpinan kepolisian sebagai bagian dari upaya menjaga profesionalitas institusi. “Langkah evaluasi internal ini penting sebagai bentuk keseriusan. Kepercayaan publik hanya akan tumbuh jika ada ketegasan, baik ke luar maupun ke dalam,” tuturnya. Sebagai organisasi kader, PMII menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pendekatan penanganan narkoba yang tidak hanya represif, tetapi juga humanis dan berorientasi pada pencegahan. PMII Riau juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya pemberantasan narkoba melalui cara-cara yang konstruktif. “Ini adalah tanggung jawab bersama. Kolaborasi antara masyarakat dan aparat menjadi kunci agar ruang peredaran narkoba bisa ditekan secara nyata,” sebutnya.
Nusantara
Nusantara
Menteri PU Instruksikan Percepatan Penanganan dan Keterlibatan Masyarakat Lewat Padat Karya
Padang, katakabar.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo tinjau penanganan tanggap darurat bencana banjir di Sungai Air Dingin, Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (29/1) lalu. Di kunjungan tersebut, Menteri PU menekankan dua hal utama, yakni percepatan normalisasi sungai untuk mengembalikan fungsi irigasi dan pentingnya pelibatan masyarakat terdampak melalui skema padat karya. Ditegaskannya, penanganan darurat ini krusial bagi aktivitas warga dan sektor pertanian. Oleh karena itu, ia menginstruksikan jajarannya untuk bekerja secara intensif. "Kita percepat penyelesaian ini. Normalisasi sungainya kita percepat. Saya sampaikan kepada Kepala BWS Sumatera V, kalau memang diperlukan, minta tolong ke penyedia jasa untuk bekerja 24 jam," tegas Dody di lokasi peninjauan. Selain aspek teknis, Dody menyoroti aspek sosial ekonomi masyarakat pascabencana. Mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PU juga berupaya memastikan mata pencaharian warga tidak terputus akibat bencana. "Arahan Presiden RI, H Prabowo Subianto, mata pencaharian masyarakat tidak boleh ikut putus. Makanya saya minta tim untuk memikirkan bagaimana supaya ada program padat karya. Sehingga masyarakat yang terdampak bencana, mata pencahariannya tidak berhenti dan tetap ada income," jelasnya. Ia menambahkan skema padat karya ini dapat segera diterapkan pada tahapan pekerjaan teknis yang memungkinkan, seperti pada pemasangan bronjong. Pada konteks ketahanan pangan, pemulihan suplai air ke lahan pertanian menjadi prioritas utama menjelang musim tanam. Di kawasan ini terdapat lahan sawah sekitar 700 hektare bergantung pada irigasi teknis dari aliran sungai. Kementerian PU berkewajiban menyediakannya. "Itu sudah menjadi kewajiban Kementerian PU untuk menyiapkan air irigasi. Saya tidak mau sawah yang masih produktif kekurangan air atau malah tidak ada air saat musim tanam," terang Dody. Saat ini air sungai telah dialirkan menggunakan pompa sementara guna memastikan pasokan masuk ke saluran irigasi serta memenuhi kebutuhan air bersih warga. "Air irigasi ini bukan hanya untuk sawah, tapi juga digunakan untuk masyarakat sebagai air bersih. Jadi, dua hal ini harus kita pastikan dengan cepat," ucapnya. Saat ini, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V telah melakukan perbaikan alur sungai sepanjang 2.439 meter dan perkuatan tebing sepanjang 1.916 meter. Langkah ini diambil untuk melindungi Bendung Koto Tuo serta mengendalikan sedimen dan puing (debris) kayu. Desain penanganan juga dilengkapi dengan sand pocket dan groundsill untuk menjaga stabilitas dasar sungai. Kepala BWS Sumatera V Padang, Naryo Widodo, mengutarakan seluruh penanganan tanggap darurat ini ditargetkan rampung dalam waktu tiga bulan. Naryo Widodo menyatakan BWS Sumatera V telah mengerahkan sejumlah alat berat berupa excavator, dump truck, dan telah menyediakan material yang dibutuhkan di lapangan antara lain berupa geobag, bronjong, dan jumbo bag. "Penanganan tanggap darurat ini diharapkan dapat segera memulihkan fungsi sungai, menjamin suplai air irigasi dan air bersih bagi masyarakat, serta mengurangi risiko banjir susulan di wilayah Sungai Air Dingin," kupas Naryo. Program kerja ini bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita dari Presiden RI, H Prabowo Subianto.
Nasional
Nasional
Raker Bersama Komisi V DPR RI, Menteri PU Paparkan Progres Penanganan Bencana di Sumatera
Jakarta, katakabar.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (27/1). Di pertemuan tersebut, Menteri Dody melaporkan perkembangan penanganan pascabencana yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kementerian PU memastikan langkah penanganan dilakukan secara terpadu lintas sektor oleh Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Prasarana Strategis guna memulihkan infrastruktur dasar dan aktivitas masyarakat. Di rapat kerja itu, Dody menyampaikan pemerintah telah bergerak cepat merespons bencana tersebut. Kementerian PU mengerahkan lebih dari 1.377 personel internal, termasuk 402 Generasi Muda PU, serta memperoleh dukungan langsung dari 1.366 personel TNI dan masyarakat. Di lapangan, Kementerian PU juga memobilisasi 1.937 alat berat, 500 unit sarana prasarana pendukung, dan 6.352 bahan material untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi terdampak. "Sejak 12 Desember 2025 lalu, kami juga telah meluncurkan program padat karya dengan melibatkan lebih dari 30.100 tenaga kerja lokal, sehingga turut menggerakkan perekonomian masyarakat setempat," jelas Dody. Data rekapitulasi per 27 Januari 2026 menunjukkan, penanganan di bidang Bina Marga telah menunjukkan hasil positif. Sebanyak 99 ruas jalan nasional dan 33 jembatan nasional yang terdampak bencana telah berhasil dipulihkan dan fungsional. Seluruh infrastruktur konektivitas tersebut tercatat telah mencapai kondisi fungsional 100 persen per 30 Desember 2025. Kondisi ini menjadi tonggak penting untuk memastikan jalur distribusi logistik ke wilayah terdampak. Pada sektor Sumber Daya Air (SDA), penanganan difokuskan pada 31 daerah irigasi kewenangan pusat dan 7 daerah irigasi kewenangan daerah. Saat ini, progres rehabilitasi irigasi mencapai 23 persen. Di sektor ini, Kementerian PU berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk memprioritaskan jaringan irigasi yang mengairi sawah-sawah yang telah memasuki masa tanam. Untuk penanganan sungai, fokus utama adalah normalisasi dan pengamanan alur dari banjir susulan. Dari 77 sungai nasional yang terdampak, progres fisik telah mencapai 52 persen dengan target penyelesaian pada Oktober 2026. Rencana penanganan ini juga mencakup pembangunan pengendali sedimen seperti sabo dam dan cek dam. "Kami sudah mengidentifikasikan jika hujan masih sangat lebat di daerah hulu, baik di Aceh, Sumatera Utara atau Sumatera Barat maka sedimennya, bawa pasir maupun kayu masih sangat mungkin turun ke daerah-daerah hilir. Jadi kami mengusulkan pembangunan beberapa sabo dam dan cek dam yang kami targetkan selesai paling lama Oktober 2028," terangnya. Sementara di bidang Cipta Karya, prioritas utama adalah pemulihan layanan dasar. Dari 176 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdampak, sekitar 70 persen telah berhasil dipulihkan dan ditargetkan fungsional penuh pada 15 Februari 2026. Sedangkan untuk penanganan sektor sanitasi, termasuk Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah, telah mencapai 83 persen dengan target penyelesaian pada tanggal yang sama. Sebagai dukungan tambahan air bersih, Kementerian PU juga membangun sumur bor baru. Progres pembuatan sumur bor dalam mencapai 15 persen, sedangkan sumur bor dangkal mencapai 53 persen. Seluruh sumur bor ditargetkan rampung sebelum bulan Ramadhan untuk mendukung operasional SPAM dan kebutuhan warga. Pada Bidang Prasarana Strategis, pembersihan lumpur pada fasilitas umum dilakukan di 171 lokasi, di mana 120 lokasi di antaranya telah kembali fungsional. Pembangunan 1.217 unit hunian sementara (huntara) terus berjalan, beriringan dengan penyiapan puskesmas darurat yang ditargetkan fungsional sebelum 15 Februari 2026. Menutup laporannya, Menteri Dody menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga mutu infrastruktur pascabencana. "Kami terus mengawal pemulihan ini agar tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan, sehingga infrastruktur yang dibangun kembali lebih tangguh dan mampu mendukung pemulihan ekonomi masyarakat," kata Menteri Dody. Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita dari Presiden RI, H Prabowo Subianto.
Nasional
Nasional
Portal Data Real Time via Dashboard SIGI Tingkatkan Transparansi Pelayanan Publik dan Penanganan Bencana
Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Upaya itu diwujudkan melalui inovasi portal data real-time untuk memantau pelayanan publik, salah satunya dalam hal penanganan bencana di wilayah Sumatera. Perkembangan penanganan bencana ini kini dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui dashboard Sistem Informasi Geospasial Infrastruktur (SIGI). Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam manajemen penanganan bencana. Melalui digitalisasi data, publik dapat mengetahui langkah-langkah konkret yang diambil pemerintah secara cepat dan akurat. “Untuk progres penanganan bencana PU, mulai dari jumlah personel, alat berat, hingga tahapan perbaikan yang sedang dan telah dilakukan, semuanya kami sampaikan secara online. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman media bisa melihat secara langsung, di-update setiap hari, apa saja yang dilakukan oleh Kementerian PU,” ujar Dody. Dashboard pemantauan itu dirancang sebagai pusat integrasi data penanganan bencana di Sumatera yang dilaksanakan oleh berbagai Unit Organisasi (Unor) di lingkungan Kementerian PU. Portal ini menyajikan informasi komprehensif mulai dari data lokasi bencana, jenis dan dampak kejadian, hingga monitoring dan evaluasi terhadap peralatan, sarana prasarana, serta personel satuan tugas bencana. Salah satu keunggulan utama dashboard SIGI adalah keterintegrasiannya dengan SITABA, sebuah platform kebencanaan berbasis data geospasial. Integrasi ini memastikan data yang disajikan tidak hanya komprehensif, tetapi juga selaras dengan sistem penanggulangan bencana secara nasional. Melalui portal SIGI, masyarakat dapat memantau secara langsung progres layanan publik dan penanganan bencana mulai dari tahap tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Khusus untuk penanganan bencana di Sumatera dan Aceh, masyarakat dapat mengakses informasi tersebut melalui tautan sigi.pu.go.id/bencanasumatera. Di dalam portal tersebut, tersedia detail informasi penanganan bencana yang dilengkapi dengan dokumentasi foto, titik koordinat lokasi, penyebab dan dampak bencana, serta tindak lanjut teknis yang dilakukan tim Kementerian PU di lapangan. Dengan kehadiran dashboard SIGI, Kementerian PU berharap upaya penanganan bencana di Sumatera dapat terpantau secara terbuka, akuntabel, dan berbasis data. Hal ini sekaligus diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap respons pemerintah yang cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi bencana di berbagai wilayah Indonesia. Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita dari Presiden RI, H Prabowo Subianto.
Nusantara
Nusantara
Kementerian PU Lakukan Penanganan Bencana Sumatera Lewat Skema Padat Karya
Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus akselerasi penanganan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga 15 Januari 2026, Kementerian PU tidak hanya memfokuskan upaya pada pemulihan infrastruktur fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat terdampak melalui penerapan skema Padat Karya. Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan pelibatan masyarakat melalui skema Padat Karya bertujuan agar warga terdampak tetap produktif dan segera memperoleh penghasilan. Langkah ini telah diterapkan sejak pertengahan Desember 2025 bersamaan dengan dukungan personel dari TNI dan Polri. "Sejak pertengahan Desember 2025, kami menggunakan pola padat karya. Kalau masyarakat dibiarkan diam dan bersedih terlalu lama, pemulihan akan terhambat. Sehingga Kementerian PU bersama dengan TNI, Polri, dan masyarakat yang dipekerjakan secara padat karya mulai bekerja selama 24 jam," ujar Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (16/1) lalu. Kata Dody, skema ini implementasi dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi harus berbasis prinsip Build Back Better. "Kita semua berharap perekonomian segera bergulir lagi, masyarakat harus segera punya income lagi. Dan kami harap dengan program padat karya yang kita gulirkan dapat membantu masyarakat," jelasnya. Hingga 15 Januari 2026 pukul 12.00 WIB, atau sekitar 52 hari sejak awal kejadian bencana, Kementerian PU memprioritaskan pemulihan infrastruktur dasar, terutama konektivitas jalan dan jembatan, serta dukungan layanan sumber daya air. Pada fase 30 hari pertama pascabencana yang berstatus tanggap darurat, penanganan dilakukan di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Fokus utama saat itu adalah membuka kembali akses logistik agar distribusi pangan, BBM, dan LPG dapat berjalan lancar. Guna mendukung percepatan penanganan tersebut, Kementerian PU telah memobilisasi sumber daya secara masif, meliputi: - Mengerahkan 1.332 personel pada tahap awal, termasuk 402 orang generasi muda Kementerian PU. Dukungan juga datang dari TNI, Polri, serta masyarakat setempat sebanyak 1.366 orang. - Menyalurkan 1.854 alat berat dan 467 sarana pendukung ke lokasi terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menerangkan kecepatan respons Kementerian PU didukung oleh keberadaan balai teknis yang tersebar di seluruh provinsi. “Kementerian PU memiliki balai teknis di seluruh provinsi di Indonesia, sehingga ketika terjadi bencana, kami sudah bergerak lebih dulu. Hal ini juga berlaku di seluruh wilayah, tidak hanya di Sumatera, tetapi juga di tempat lain. Di setiap bencana, kita upayakan hadir secepat mungkin. Balai teknis tersebut menjadi garda terdepan yang cepat tanggap ke lokasi terdampak untuk melaksanakan penanganan awal," ucapnya. Kementerian PU berkomitmen untuk terus memperbarui progres penanganan di lapangan dan bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta unsur TNI/Polri demi mempercepat pemulihan infrastruktur dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita dari Presiden RI, H Prabowo Subianto.
Lingkungan
Lingkungan
Kementerian PU Siapkan Rencana Detail Penanganan Permanen Jalan Tarutung Sibolga via Batu Lubang
Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah menyiapkan rencana penanganan permanen pada infrastruktur jalan segmen Simpang Rampa–Sibolga via Batu Lubang di Provinsi Sumatera Utara. Penyusunan rencana itu dilakukan untuk mengembalikan konektivitas jalan yang longsor akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu. Berdasarkan hasil identifikasi teknis di lapangan, bencana tanah longsor pada segmen Simpang Rampa–Sibolga via Batu Lubang itu terjadi di beberapa titik di Desa Simaninggir. Material lereng di lokasi longsor ini terus bergerak, sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk pembangunan jalan darurat. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga nadi perekonomian dan sosial masyarakat saat bencana. “Menjaga konektivitas infrastruktur jalan dan jembatan menjadi prioritas utama pemerintah dalam situasi darurat bencana, mengingat perannya yang sangat vital bagi aktivitas masyarakat dan distribusi logistik,” ujar Dody. Meski saat ini segmen Simpang Rampa-Sibolga via Batu Lubang sudah terhubung, jalur tersebut belum dapat dilalui kendaraan umum demi alasan keselamatan. Kementerian PU masih terus mengoptimalkan perbaikan jalan darurat di lokasi tersebut untuk meningkatkan aspek keselamatan. Saat ini, akses dari Tarutung ke Kota Sibolga dapat ditempuh melalui Jalan Nasional Ruas Bts. Kota Tarutung–Sp. Rampa–Poriaha–Sibolga. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, Hardy Siahaan, mengatakan saat ini masih terus dilakukan penanganan jalan darurat pada lokasi longsoran Desa Simaninggir. Sedang, untuk penanganan permanen, Kementerian PU sedang melaksanakan survei detail dan membuat perencanaan. Ada dua opsi utama yang sedang dipertimbangkan untuk penanganan permanen, yakni relokasi trase dengan memindahkan jalur ke area yang lebih aman dari potensi longsoran, atau mempertahankan trase awal namun dengan rekayasa teknis berupa pemotongan dan penyesuaian kemiringan tebing, serta pembangunan jembatan untuk meningkatkan aspek keamanan. "Kami terus memantau kondisi infrastruktur di wilayah terdampak bencana serta melakukan langkah-langkah cepat dan tepat guna menjaga konektivitas antarwilayah tetap terjaga, salah satunya akses dari dan menuju Sibolga," jelas Hardy. Paralel dengan rencana penanganan permanen Simpang Rampa–Sibolga via Batu Lubang, Kementerian PU melalui BBPJN Sumut terus melakukan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan lainnya yang terdampak bencana. Hingga 14 Januari 2026 pukul 20.00 WIB, Kementerian PU mencatat progres signifikan di 12 kabupaten dan kota terdampak. Tim dari Kementerian PU telah berhasil melakukan pembersihan dan perbaikan 263 titik longsoran tebing. Selain itu juga telah tuntas melakukan penanganan sementara 65 titik jalan amblas, penanganan sementara 19 titik jalan putus, dan melakukan penanganan sementara seluruh jembatan rusak. Genangan banjir juga telah surut di sejumlah lokasi. Selain itu, Kementerian PU juga berhasil menghubungkan kembali konektivitas koridor jalan Tarutung–Sipirok sepanjang 68 km. Jalur ini masih terus disempurnakan melalui perbaikan detour demi keselamatan pengguna jalan. Koridor Sibolga–Batangtoru juga telah fungsional setelah pemasangan dua unit Jembatan Bailey di Sungai Garoga. Memasuki awal tahun 2026, Kementerian PU mulai melaksanakan survei dan perencanaan detail yang akan dilanjutkan dengan penanganan permanen di sejumlah jalan utama yang terdampak bencana di Sumatera Utara, yaitu ruas jalan Tarutung-Sibolga, Tarutung–Sipirok – Padang Sidempuan, Sibolga–Batangtoru–Padang Sidempuan, Batangtoru–Singkuang, serta Batas Aceh–Barus–Sibolga. Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan ASTA CITA dari Presiden RI, H Prabowo Subianto.
Lingkungan
Lingkungan
Kementerian PU Terapkan Penanganan Berkelanjutan dan Sinergi Lintas Sektor
Jakarta, katakabar.com - Guna menjaga kontinuitas konektivitas nasional dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga secara konsisten melaksanakan program preservasi jaringan jalan strategis. Di antara fokus utama tahun ini adalah penanganan berkelanjutan pada Ruas Sp. Blusuh–Sp. 3 Damai–Barong Tongkok–Mentiwan (Sendawar) di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai penghubung vital antara Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan komitmen pemerintah pastikan infrastruktur jalan yang laik fungsi dan berdaya tahan. “Ruas Sp. Blusuh–Sendawar memiliki peran krusial sebagai urat nadi perekonomian dan mobilitas masyarakat. Kami memastikan penanganannya dilakukan secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan, agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal dalam jangka panjang,” ujar Dody. Kegiatan preservasi ini dilaksanakan dengan pendekatan komprehensif melalui skema Multi Years Contract (MYC) untuk periode tahun anggaran 2025 hingga 2027. Cakupan pekerjaan dirancang secara holistik, meliputi: · Pemeliharaan rutin jalan sepanjang 15,94 kilometer dan kondisi jalan sepanjang 24,36 kilometer. · Rehabilitasi minor jalan sepanjang 2,44 kilometer dan rehabilitasi mayor sepanjang 17,21 kilometer. · Rekonstruksi jalan sepanjang 4,05 kilometer. · Pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 291,2 meter dan pemeliharaan berkala jembatan sepanjang 234,6 meter. Evaluasi di lapangan mengidentifikasi bahwa tingginya intensitas kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang tidak terkendali menjadi faktor dominan penyebab kerusakan di beberapa titik ruas jalan tersebut. Menyikapi hal ini, Kementerian PU tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, tetapi juga memperkuat aspek pengawasan dan penertiban. Kepala Balai Bina Marga BBPJN Kalimantan Timur, Yudi Hardiana, menimpali pendekatan lintas sektor menjadi kunci keberhasilan. “Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kutai Barat telah kami intensifkan sejak awal. Bersamaan dengan pelaksanaan preservasi, kami juga aktif mendorong sinergi dengan Kepolisian dan instansi perhubungan terkait untuk penguatan pengawasan dan penertiban kendaraan ODOL, sebagai langkah preventif agar kerusakan serupa tidak terulang pasca-penanganan,” kata Yudi. Komitmen ini mencerminkan strategi Kementerian PU yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan dan pemulihan, tetapi juga pada perlindungan dan keberlanjutan investasi infrastruktur, demi mendukung kelancaran logistik, keamanan perjalanan, dan kesejahteraan masyarakat. Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita dari Presiden RI, H Prabowo Subianto.
Nasional
Nasional
Dorong Normalisasi Sungai dan Penanganan Oprit Jembatan Meureudu Pidie Jaya Tuntas
Pidie Jaya, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pemulihan infrastruktur jalan nasional pasca-banjir bandang di Provinsi Aceh. Hingga 26 Desember 2025, sejumlah ruas strategis telah kembali terhubung dan dapat dilalui, meski dengan pengaturan lalu lintas dan jalur alternatif di beberapa titik. Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan penanganan darurat pascabencana adalah prioritas utama untuk memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. “Fokus kami adalah membuka akses secepat mungkin, mengamankan alur sungai, dan mencegah isolasi masyarakat. Dengan dukungan alat berat dan koordinasi lintas sektor, kami pastikan penanganan berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegas Menteri Dody. Salah satu pencapaian signifikan adalah penyelesaian penanganan oprit Jembatan Meureudu di Ruas Meureudu-Batas Kabupaten Pidie Jaya-Bireuen. Jembatan yang sempat mengalami keruntuhan oprit telah kembali berfungsi normal sejak 12 Desember 2025 setelah proses penimbunan dan perbaikan intensif oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh. Saat meninjau lokasi, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida, menyatakan perbaikan darurat ini merupakan langkah awal untuk memulihkan konektivitas kawasan. “Ke depan, diperlukan solusi jangka menengah dan panjang, seperti pembangunan duplikasi jembatan, untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana serupa,” ujar Wida. Ia meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Aceh untuk segera melakukan normalisasi Sungai Meureudu. Langkah ini penting untuk mengurangi sedimentasi, mengendalikan banjir, dan melindungi infrastruktur jalan serta jembatan di wilayah rawan bencana hidrometeorologi. Progress Pemulihan Ruas Jalan Nasional di Aceh yaitu Ruas Meureudu-Batas Pidie Jaya-Bireuen telah fungsional penuh. Ruas Batas Kota Lhokseumawe/Aceh Utara-Kota Langsa sudah dapat dilalui setelah pembersihan sedimen. Ruas Kota Langsa-Kota Kuala Simpang sudah apat dilalui setelah pembersihan sedimen. Ruas Kota Kuala Simpang-Batas Provinsi Sumatera Utara telah berfungsional untuk semua kendaraan (akses sinyal terbatas). Ruas Kota Bireuen-Batas Bireuen, Aceh Utara telah terhubung via Jembatan Bailey di Awe Geutah (akses terbatas sejak 19 Desember 2025). Lalu, pemasangan Jembatan Bailey di Jembatan Krueng Tingkeum ditargetkan selesai 27 Desember 2025. Ruas Kota Bireuen-Batas Bener Meriah telah erhubung sejak 18 Desember 2025 berkat Jembatan Bailey di Jembatan Teupin Mane dan penanganan longsoran. Ruas Genting Gerbang-Celala-Batas Aceh Tengah, Nagan Raya telah berfungsional sejak 24 Desember 2025. Dan Ruas Batas Aceh Tengah-Gayo Lues-Blangkejeren, Blangkejeren-Batas Aceh Tenggara, dan Kota Kutacane-Batas Sumatera Utara dimana Semua telah terhubung dan dapat dilalui kendaraan roda dua maupun empat. Pemulihan infrastruktur ini menunjukkan komitmen Kementerian PU dalam menjamin konektivitas dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat Aceh pascabencana. Upaya berkelanjutan akan difokuskan pada penanganan sungai dan peningkatan ketahanan infrastruktur untuk mitigasi bencana di masa depan. Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita dari Presiden RI, H Prabowo Subianto.
Nasional
Nasional
Menteri PU Instruksikan Penanganan Jalan Terdampak Bencana di Aceh Tamiang 24 jam
Aceh Tamiang, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengintensifkan percepatan penanganan infrastruktur jalan yang terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Fokus utama saat ini tertuju pada pembersihan material lumpur dan sedimentasi yang menutupi satu ruas jalan nasional dan dua ruas jalan daerah. Menteri PU, Dody Hanggodo, saat meninjau langsung lokasi penanganan bencana di Aceh Tamiang, Rabu (24/12) lalu, menekankan urgensi pemulihan akses jalan, terutama di kawasan perkotaan yang menjadi nadi lalu lintas masyarakat. Guna mengejar target pemulihan, Dody menginstruksikan jajarannya untuk menerapkan sistem kerja nonstop dengan pembagian waktu yang efektif agar tidak menghambat aktivitas warga. “Saya minta kita bekerja 24 jam untuk mengejar waktu. Pagi sampai sore mengumpulkan lumpur dari lorong-lorong kanan dan kiri, kemudian malam hingga subuh fokus membersihkan area tengah kota, ada shift kerjanya," tegas Dody di lokasi peninjauan. Prioritas penanganan saat ini dilakukan pada Ruas Jalan Nasional Kota Kuala Simpang hingga Batas Provinsi Sumatera Utara. Meskipun terdampak endapan lumpur yang cukup tebal, Kementerian PU memastikan seluruh jembatan nasional di wilayah Aceh Tamiang dalam kondisi aman dan dapat dilalui kendaraan. Ditargetkan, pembersihan jalan nasional ini dapat rampung dalam waktu singkat, yakni 3 hingga 4 hari ke depan. "Dari batas masuk Kota Tamiang sampai jembatan masih banyak lumpur, saya minta dipercepat. Memang kendalanya di lapangan lalu lintas dari pagi sampai sore sangat kuat, sehingga pekerjaan menjadi lebih sulit, tetapi manfaatkan juga waktu malam," tutur Dody. Hingga saat ini, Kementerian PU telah melakukan penanganan darurat sepanjang kurang lebih 30 kilometer pada jalan nasional tersebut. Tim di lapangan masih berfokus membersihkan sedimentasi di bahu jalan, termasuk tumpukan material sisa pembersihan rumah warga yang berada di sisi jalan. Demi mendukung percepatan tersebut, Kementerian PU telah mengerahkan kekuatan penuh berupa 22 unit alat berat dan 10 unit dump truck di wilayah Aceh Tamiang. Secara rinci, 12 alat berat dan 10 dump truck beroperasi di titik penanganan tertentu, sementara 21 unit alat berat disiagakan khusus di kawasan Kota Kuala Simpang. Meski demikian, Menteri Dody menilai jumlah tersebut masih perlu ditambah untuk memaksimalkan pekerjaan di pusat kota. “Di kota ini alat berat masih kurang, jadi akan kita tambahkan lagi. Saya sudah meminta Kepala Balai Jalan dan Kepala Balai Sumber Daya Air di Medan untuk mencari penyedia jasa alat berat yang bisa kita sewa,” sebutnya. Melalui langkah percepatan dan kerja 24 jam ini, Kementerian PU optimistis fungsi jalan nasional di Aceh Tamiang akan pulih optimal dalam beberapa hari ke depan. Hal ini diharapkan dapat segera menormalkan kembali distribusi logistik serta aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya di kawasan pasar dan pertokoan yang juga menjadi prioritas pembersihan. Program kerja ini bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita dari Presiden RI, H Prabowo Subianto.
Default
Default
Perkuat Sinergi Penanganan Bencana, Kakansar Riau Anjangsana dengan Bupati Meranti dan BPBD
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Kepala Kantor Basarnas Provinsi Riau, Budi Cahyadi, S.Sos., M.M., anjangsana, sekaligus silaturahmi ke Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, H Asmar, serta jajaran BPBD Kepulauan Meranti, Selasa (18/11) kemarin. Kunjungan ini jadi momentum penting perkuat koordinasi, dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di wilayah Kepulauan Meranti. Rangkaian kegiatan dimulai dengan apel pagi bersama Satgas BPBD di Kantor BPBD Kepulauan Meranti. Kakansar memberikan materi terkait fungsi dan peran SAR mendukung BPBD, sekaligus menyampaikan apresiasi atas peningkatan kinerja BPBD Kepulauan Meranti. Budi Cahyadi turut memuji koordinasi yang selama ini berjalan baik antara Basarnas dan BPBD Kepulauan Meranti. Ia menilai kepemimpinan Kalaksa BPBD Kepulauan Meranti, M Khadafi, membawa perubahan signifikan tata kelola penanggulangan bencana. “Kami sangat berterima kasih karena diterima sangat baik. Ada peningkatan kinerja yang signifikan sejak BPBD dipimpin Kalaksa Kepulauan Meranti, Khadafi. Kami salut dan hormat atas kemampuan manajerial beliau menakhodai BPBD Kepulauan Merantu sebagai garda terdepan penanggulangan bencana di Meranti,” jelas Budi. Setelah kegiatan di BPBD Kepulauan Meranti, rombongan Basarnas melanjutkan kunjungan ke Kantor Bupati Kepulauan Meranti. Di ruang kerja Bupati, keduanya berdialog mengenai perkembangan kebencanaan di Kepulauan Meranti, kesiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, serta beberapa isu strategis lainnya. Sepakat Tingkatkan Sinergi Di pertemuan tersebut, Basarnas Provinsi Riau dan BPBD Meranti menyepakati beberapa poin penting, yakni: -Saling bertukar informasi kebencanaan secara berkala - Penguatan sinergi dalam operasi SAR dan penanganan bencana Keikutsertaan Satgas BPBD Kepulauan Meranti dalam program pelatihan peningkatan kapasitas yang akan digagas Basarnas Provinsi Riau, Kalaksa BPBD Kepulauan Meranti, M Khadafi, menuturkan rasa terima kasih atas kunjungan tersebut. “Ini sebuah kehormatan bagi kami. Banyak ilmu dan masukan penting yang kami dapatkan terkait perkembangan SAR dan penanganan bencana. Ini akan menjadi bahan kami untuk meningkatkan kinerja BPBD ke depan,” sebutnya. Sementara, Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar sambut baik komitmen Basarnas memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. “Terima kasih atas kunjungan Kakansar Basarnas Riau. Ini menjadi momentum baik bagi kami untuk meningkatkan kerja sama dalam menghadapi potensi bencana di Meranti,” ucapnya.