Pemkab Kepulauan Meranti

Sorotan terbaru dari Tag # Pemkab Kepulauan Meranti

Pemkab Kepulauan Meranti Perkuat Sinergi dengan SKK Migas Bahas Migas dan Pemberdayaan Masyarakat Riau
Riau
Kamis, 29 Januari 2026 | 20:01 WIB

Pemkab Kepulauan Meranti Perkuat Sinergi dengan SKK Migas Bahas Migas dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepulaua Meranti, katakabar.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) gelar silaturahmi dan koordinasi pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026, Kamis (29/1). Kegiatan berlangsung di Kantor Dinas PUPR Kepulauan Meranti itu dipimpin Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, yang dihadiri Asisten II Pemerintah Provinsi Riau, Helmi D, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, para asisten dan staf ahli Setda, pimpinan OPD terkait, Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kepulauan Meranti, serta perwakilan perusahaan migas, di antaranya PT Imbang Tata Alam dan PT Riau Petroleum Group. Di pertemuan tersebut, PT Imbang Tata Alam selaku operator Wilayah Kerja (WK) Malacca Strait memaparkan kondisi produksi migas tahun 2025. Produksi minyak tercatat rata-rata sebesar 4.655 barel minyak per hari (BOPD), masih di bawah target SKK Migas sekitar 6.000 BOPD. Sementara produksi gas berada pada kisaran 2,3 MMSCFD, dengan penyaluran gas ke PLN justru melampaui target hingga mencapai 0,55 MMSCFD. PT Imbang Tata Alam menjelaskan, tantangan utama dalam peningkatan produksi saat ini adalah permasalahan teknis berupa kepasiran pada sumur yang menyebabkan tertutupnya perforasi saat pemompaan. Kondisi tersebut membuat optimalisasi produksi belum maksimal meskipun cadangan migas masih tergolong baik. Meski demikian, hasil uji sumur eksplorasi TB North West menunjukkan prospek positif dengan potensi produksi mencapai 190–200 barel per hari. Sumur tersebut direncanakan akan dikembangkan menjadi tiga hingga lima sumur lanjutan. Untuk tahun 2026, PT Imbang Tata Alam merencanakan pengeboran sejumlah sumur eksplorasi baru, di antaranya CN-2, CN-3, MSWK, dan WK-1, serta pengembangan lima sumur di lapangan TB. Target produksi minyak ditetapkan meningkat hingga 5.800 BOPD, sementara target produksi gas berada di kisaran 0,4 MMSCFD. Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi prioritas utama eksplorasi karena dinilai memiliki potensi cadangan terbesar di WK Malacca Strait. Selain aspek produksi, program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) juga menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. Koordinator CSR PT Imbang Tata Alam, Arip Hidayatulloh, menyampaikan program PPM difokuskan pada wilayah Ring 1, yakni Kecamatan Merbau dan Tebing Tinggi Barat. Program PPM meliputi sektor pendidikan, ekonomi, lingkungan, kesehatan, tata kelola, dan kelembagaan usung tema pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan konservasi lingkungan. Salah satu program unggulan adalah pengembangan Wisata Telaga Air Merah yang kini berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp77 juta, dengan jumlah kunjungan mencapai 1.800 orang per hari pada momen tertentu. Selain itu, PT Imbang Tata Alam juga membina Koperasi Jasa Usaha Mandiri Syariah (KJOMS) yang kini telah mandiri dengan total aset mencapai Rp5 miliar, berawal dari modal awal sebesar Rp24 juta. Program lainnya mencakup pelatihan digital, pengembangan produk mangrove ramah lingkungan (ecoprint), penguatan UMKM sagu, pembangunan jalan penunjang wisata secara swakelola, serta pemberian beasiswa pendidikan. Asisten II Pemprov Riau, Helmi D, dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya koordinasi di daerah agar seluruh OPD memahami secara utuh rencana kerja KKKS. Ia menilai pelaksanaan PPM yang dipaparkan telah sejalan dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada aspek ekosistem laut dan darat yang relevan dengan karakteristik Kepulauan Meranti. “Program PPM ini yang paling penting. Teknis migas kita memang perlu terus belajar, tetapi dampak langsung ke masyarakat harus benar-benar dirasakan,” ujar Helmi. Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti berharap sinergi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan KKKS dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam peningkatan produksi migas nasional, tetapi juga dalam memastikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, menegaskan pembangunan daerah harus berjalan seiring antara kegiatan eksplorasi energi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui kolaborasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan lokal.

Kepulauan Meranti Tegaskan Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun, Fokus Perkuat PAUD dan Mutu Pendidikan Riau
Riau
Sabtu, 15 November 2025 | 13:52 WIB

Kepulauan Meranti Tegaskan Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun, Fokus Perkuat PAUD dan Mutu Pendidikan

Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab( Kepulauan Meranti tegaskan komitmennya tingkatkan mutu pendidikan melalui Program Wajib Belajar 13 Tahun, termasuk satu tahun pra sekolah. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, saat membuka Sosialisasi Penguatan Program Wajib Belajar 13 Tahun di Ballroom Afifa, di Jalan Banglas, Sabtu (15/11). Acara turut dihadiri Bunda PAUD Kepulauan Meranti, Hj Ismiatun, SE, Ibu Wakil Bupati, Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Meranti, Tunjiarto, M.Pd, serta seluruh jajaran Dinas Pendidikan (Disdik) Kepulauan Meranti. Berbagai Tantangan Penerapan Wajib Belajar 13 Tahun Dalam laporannya, Kepala Dinas Pendidikan, Tunjiarto, menyampaikan sejumlah isu strategis yang tengah dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut, meliputi: 1. Regulasi Wajib Belajar 13 Tahun Program dari PAUD hingga SMA telah dicanangkan, namun implementasi penuh masih menunggu regulasi resmi pemerintah pusat. 2. Kekurangan Pengawas Sekolah Saat ini Meranti hanya memiliki dua pengawas untuk 213 sekolah. Penambahan formasi baru akan dilakukan setelah regulasi diterbitkan. 3. Status Kepala Sekolah Banyak kepala sekolah masih berstatus PLT. Pada awal Desember mendatang, 16 kepala sekolah dijadwalkan dilantik. Sesuai Permendikdas Nomor 7 Tahun 2025, kepala sekolah yang telah menjabat dua periode wajib diganti. 4. Kualifikasi Kepala Sekolah Minim Di wilayah pesisir, syarat golongan 3C dan sertifikasi sulit dipenuhi sehingga masih terdapat sekolah tanpa kepala definitif. 5. Kualifikasi Guru PAUD Sejumlah guru PAUD belum memenuhi kualifikasi S1. Saat ini, 35 guru tengah menempuh pendidikan S1 melalui kerja sama dengan Institut Pendidikan Aisiyah. 6. Revitalisasi dan Infrastruktur Sekolah
Sebanyak 18 sekolah, termasuk dua SMA, menerima bantuan revitalisasi dari kementerian. Program berjalan dengan baik tanpa keluhan masyarakat. 7. Sekolah Hijau dan Kebersihan Masih ditemukan rendahnya kepedulian guru terhadap kebersihan lingkungan sekolah dan pengelolaan ruang hijau. H Asmar: Pra Sekolah Adalah Fondasi Emas Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, menegaskan Wajib Belajar 13 Tahun merupakan kebijakan strategis nasional untuk membentuk generasi Kepulauan Meranti yang cerdas, berkarakter, dan memiliki akses pendidikan yang merata. “Usia pra sekolah adalah golden age. Inilah fondasi utama perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan karakter anak,” ujarnya. Untuk itu, Bupati Kepulauan Meranti menyatakan komitmen Pemkab Meranti, yakni: * memperluas akses pendidikan inklusif dan bermutu, * memastikan transisi PAUD ke SD berlangsung menyenangkan, * menjamin tidak ada anak yang tertinggal akses pendidikannya, * memperkuat kompetensi guru PAUD. Ia juga meminta Dinas Pendidikan (Disdik) merancang skema beasiswa atau program khusus agar seluruh guru PAUD dapat memenuhi kualifikasi minimal S1. Selain itu, Bupati Kepulauan Meranti mendukung program makan bergizi untuk siswa SD–SMP sesuai arahan Presiden RI. Terkait rencana pengalihan Kampus AMIK kepada Pemkab Meranti, ia menegaskan kebijakan tersebut masih dikaji karena harus disesuaikan dengan kemampuan APBD. Hj Ismiatun: Pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan Bukan Seremonial Bunda PAUD Kepulauan Meranti, Hj Ismiatun, SE, menyampaikan pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan merupakan langkah penting dalam memperkuat layanan pendidikan usia dini. Ia memaparkan sejumlah fokus penguatan, antara lain: * Penguatan kelembagaan dan manajemen PAUD dalam mendukung Wajib Belajar 13 Tahun sejak pra sekolah. * PAUD sebagai pondasi Merdeka Belajar, yang membentuk karakter dan kecerdasan anak. * Kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah desa, PKK, Posyandu, dan lembaga PAUD melalui Program PAUD Holistik Integratif (PAUD HI). * Apresiasi prestasi PAUD Meranti, termasuk capaian sebagai juara umum GTKI. * Penghargaan untuk Kabid PAUD, Ibu Suprathi, atas dedikasi dan kerja cepat dalam pengembangan PAUD di Kepulauan Meranti. Menuju Generasi Meranti Unggul, Agamis dan Sejahtera Sosialisasi ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gelar Peluncuran Sekaligus Teken Komitmen 'Srikandi' Riau
Riau
Senin, 11 Agustus 2025 | 15:26 WIB

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gelar Peluncuran Sekaligus Teken Komitmen 'Srikandi'

Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kepulauan Meranti, melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan gelar peluncuran, sekaligus teken komitmen Sistem Informasi Kerasipan Dinamis Terintegrasi atau Srikandi Versi 3, di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (11/8). Di kegiatan hadir Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin SM MM, Asisten Administrasi Umum, Drs. Mahdi, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Bagian di lingkungan Setdakab Kepulauan Meranti. Sedang, secara virtual Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Dra. Mimi Yuliani, serta jajaran pejabat terkait. Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil menjelaskan, Srikandi sebuah sistem informasi yang terintegrasi dapat digunakan untuk mengelola arsip secara digital. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan arsip di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. “Penandatanganan komitmen bersama ini bukanlah sekedar seremonial. Namun menjadi janji kerja kolektif kita semua, bahwa mulai hari ini, setiap OPD di Meranti akan bergerak serentak untuk menata arsip sesuai standar, menjaga keamanan informasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegas Muzamil. Menurutnya, hal ini penting dilakukan mengingat arsip adalah sesuatu hal yang sangat vital dan menjadi salah satu sumber informasi yang sangat penting. Bukan hanya memperlancar proses jalur birokrasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, tapi juga sebagai bagian dari pendedikasian segala sesuatu yang direncanakan dan dikerjakan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Meranti, Atan Ibrahim, berharap Srikandi dapat menjamin kearsipan secara otentik karena pengelolaan arsip ini bukan hanya tanggung jawab pihaknya saja, melainkan tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah yang ada. Ia menambahkan, Srikandi diharapkan dapat mengelola arsip dengan lebih mudah dan cepat. Arsip dapat diakses secara online dari mana saja, sehingga mampu memaksimalkan pemanfaatan arsip untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan.

Lokalatih 8 Aksi Konvergensi Stunting di Meranti, Ini Positif Bagi Generasi Kesehatan
Kesehatan
Jumat, 25 Agustus 2023 | 08:03 WIB

Lokalatih 8 Aksi Konvergensi Stunting di Meranti, Ini Positif Bagi Generasi

Meranti, katakabar.com - Koordinator Program Kesehatan PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), Purwo Widi Astanto menjelaskan pihak perusahan cukup konsen dengan masalah stunting, sebab berdampak serius dan positif kepasa generasi masa datang. "Lokalatih delapan aksi konvergensi stunting di Kepulauan Meranti berdampak positif bagi generasi masa datang. Tidak hanya itu, bisa pula picu turunnya kualitas bagi para pekerja yang mendaftar di perusahaan ke depan," ujar Widi saat Lokakarya dan Pelatihan (Lokalatih) delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2023, di Grand Meranti Hotel, pada Kamis (24/8). Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar diwakili Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Fahri, S.KM, yang buka Lokakarya dan Pelatihan (Lokalatih) 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2023 menyebutkan, kegiatan ini program pendampingan dan advokasi yang dilaksanakan PT RAPP, Tanoto Foundation, dan Yayasan Cipta di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kadis Kesehatan M. Fahri sekaligus Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kepulauan Meranti sampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang turut mendukung upaya percepatan penurunan stunting. "Terima kasih atas program pendampingan dan advokasi yang dilakukan, semoga kerjasama dan kolaborasi ini dapat mewujudkan Kabupaten Meranti maju, cerdas dan bermartabat," ujar Fahri. Kata Fahri, sejak dilaksanakan kesepakatan bersama antara Pemkab Kepulauan Meranti dengan PT RAPP, Tanoto Foundation, dan Yayasan Cipta, hingga hari ini, banyak hal-hal positif didapatkan. Terutama disahkannya dokumen Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (SKPP) di Kabupaten Kepulauan Meranti. "Kepulauan Meranti kali pertama disahkan dari empat kabupaten, yakni, Meranti, Siak, Pelalawan dan Kampar," tuturnya.