Pembaruan

Sorotan terbaru dari Tag # Pembaruan

Bappebti Lakukan Pembaruan Daftar Aset Kripto, Ini Respon Bittime Ekonomi
Ekonomi
Minggu, 26 Januari 2025 | 12:15 WIB

Bappebti Lakukan Pembaruan Daftar Aset Kripto, Ini Respon Bittime

Jakarta, katakabar.com - Setelah diterbitkannya pembaruan daftar aset kripto oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam Peraturan Bappebti No.1 tahun 2025 pada 9 Januari 2025, Bittime, membagikan tanggapannya selaku salah satu platform perdagangan aset kripto teregulasi di Indonesia. Sesuai komitmennya untuk mematuhi seluruh kebijakan dan menciptakan ekosistem kripto yang aman di Indonesia, Bittime memandang pembaruan daftar aset kripto ini sebagai upaya positif untuk meningkatkan legitimasi industri kripto di mata publik dan investor. Chief Marketing Officer (CMO) Bititme, Immanuel Giras Pasopati menyatakan, pihaknya menghormati dan mendukung setiap kebijakan yang diterapkan oleh regulator. Dalam hal ini, Bittime telah mengambil langkah pemberhentian perdagangan beberapa jenis aset kripto yang tidak termasuk dalam daftar whitelist terbaru Bappebti. “Kami memahami pentingnya pembaruan ini sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem aset kripto yang aman dan terstruktur di Indonesia. Oleh karena itu, kami telah menerapkan penyesuaian terkait daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di Bittime,” ujar Giras. Ditegaskan Giras, seluruh aset pengguna yang terdampak tetap aman di Bittime dan dapat ditarik (withdraw) hingga 30 hari setelah tanggal penghentian perdagangan aset, tersebut. Sesuai dengan ketetapan yang telah diberlakukan oleh peraturan terkait. Tentu pembaruan tersebut mendapatkan berbagai tanggapan dari banyak pihak, mengingat saat ini industri kripto dalam masa transisi peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan aset keuangan digital, sesuai Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024.

Pembaruan Luas Perkebunan Sawit Kelar di Riau Tak Ada Jaminan DBH Bertambah Sawit
Sawit
Selasa, 13 Februari 2024 | 10:58 WIB

Pembaruan Luas Perkebunan Sawit Kelar di Riau Tak Ada Jaminan DBH Bertambah

Pekanbaru, katakabar.com - Update luas perkebunan kelapa sawit sudah kelar di Provinsi Riau tapi tidak ada jaminan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit bertambah atau meningkat ke depan. Informasinya justru alokasi DBH sawit tahun 2024 berlurang. Jika pada tahun 2023 lalu alokasi DBH sawit se Indonesia Rp3,4 triliun, tapi pada tahun 2024 Rp3 triliun kalau tak salah. Diketahui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Perkebunan bersama dengan Pemerintah Kabupaten dan ota di Riau, sudah membereskan update luasan perkebunan kelapa sawit di "Bumi Lancang Kuning" nama lain dari Provinsi Riau. Update luasan perkebunan dilakukan berkaitan dengan laporan dari dinas perkebunan kabupaten dan kota terkait Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit yang dinilai masih rendah dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Provinsi Riau, Syahrial Abdi melalui Sekretaris Disbun Provinsi Riau, Supriadi menyatakan, update luasan perkebunan dilakukan lantaran pembagian DBH kelapa sawit parameter yang digunakan, yakni luas perkebunan dan produksi. Di mana data yang digunakan pemerintah pusat untuk menghitung luasan kebun kelapa sawit di Riau ialah data dari Badan Pusat Statistik (BPS). "Karena itu terkait data luasan dan produksi kelapa sawit sudah diverifikasi ulang dan diupdate bersama kawan-kawan dinas perkebunan kabupaten dan kota di Riau," ujarnya dilansir dari website resmi Pemprov Riau, pada Selasa (13/2). Menurutnya, dari update data luasan perkebunan kelapa sawit terjadi penambahan luasan perkebunan kelapa sawit cukup signifikan di Provinsi Riau. Dengan penambahan luasa perkebunan kelapada sawit diharapkan bisa menambah DBH sawit untuk Riau. “Penambahan luasan perkebunan cukup siginifikan, tapi untuk mengesahkannya perlu di SK-kan kementerian terkait,” jelasnya. Apakah jika tahun ini sudah dilakukan update data, DBH sawit bakal meningkat? Kita tidak dapat memastikan, pasalnya dari informasi yang didapatkan, alokasi DBH sawit tahun 2024 sudah keluar. "Informasi yang kami dapat, alokasi DBH tahun 2024 sudah keluar. Kalau tahun 2023 alokasi DBH sawit seluruh Indonesia Rp3,4 triliun, sedang tahun 2024 Rp3 triliun kalau tak salah. Jadi justru berkurang," ucapnya. Soalnya, harga kelapa sawit tahun lalu lebih baik dari tahun ini, tutur Supriadi, di mana tahun ini relatif lebih rendah harga kelapa sawit sepanjang tahun, atau relatif tidak ada lonjakan harga seperti tahun lalu. "Di tahun lalu sempat terjadi lonjakan luar biasa harga Crude Palm Oil (CPO) kita," tandasnya.