PBS
Sorotan terbaru dari Tag # PBS
Sawit
Sawit
PBS Bisa Disanksi, Bila TBS Sawit Dibeli di Bawah Harga Ketetapan Pemerintah
Palangkaraya, katakabar.com - Perkebunan Besar Swasta (PBS) Kelapa Sawit bisa diberi sanksi, bila Tandan Buah Sawit (TBS) kelapa sawit dibeli di bawah harga hasil penetapan pemerintah. Salah seorang pengurus koperasi Plasma kelapa sawit, Nono Suyatno mengatakan, PBS bisa diberi sanksi, bila TBS kelapa sawit dibeli di bawah harga hasil penetapan pemerintah. Itu dari hasil konsultasi dengan Kepala Bidang (Kabid) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Achmad Sugianur, S.Hut, Jumat (12/1). Menurut Nono, dilansir dari dayaknews, pada Jumat sore, harga yang ditetapkan pemerintah lewat Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalimantan Tengah hasil dari harga yang disampaikan oleh PBS dari seluruh kabupaten se Kalimantan Tengah dan diolah dengan rumus tertentu. Saat penetapan harga TBS kelapa sawit tersebut, tegas Nono, sudah melalui diskusi dengan pihak-pikak yang berkepentingan. Penetapan harga itu kalau sebelumnya dilakukan satu bulan sekali, maka dari Januari 2024 ini penetapan harga pembelian TBS dilakukan dua kali satu bulan. ”Jadi, PBS harus membeli TBS dari petani swadaya atau petani plasma minimal sama dengan harga yang ditetapkan pemerintah dan eloknya harga beli bisa melebihi," harapanya. Nono Suyatno adalah salah seorang pengurus Koperasi Plasma yang bermintra dengan Perkebunan Kelapa Sawit di daerah DAS Rungan, berharap PBS bisa patuhi kebijakan agar tidak merugikan para petani plasma, sebab harga ditetapkan pemerintah agar menguntungkan bagi semua pihak baik PBS maupun para petani.
Sawit
Sawit
PBS dan NGO Mesti Turut Andil Bantu Petani Sawit Ikut Sertifikasi ISPO
Pangkalan Bun, katakabar.com - Perusahaan Besar Swasta (PBS) dan Organisasi n Non Pemerintah (NGO) mesti turut andil dan dukung mandatori, agar tercapai semua perkebunan kelapa sawit rakyat kantongi sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di tahun 2025 mendatang. Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, Kris Budi Hastuti menjelaskan, saat ini semua daerah sentra sawit terus berupaya mengejar target ISPO bagi kebun sawit rakyat. Sejalan dengan itu, pihaknya terus gencar sosialisasi agar semakin banyak yang paham betapa pentingnya ISPO bagi keberlanjutan industri sawit. Sosialisasi ISPO ujar Hastuti, tidak hanya dilakukan kepada pekebun tapi perusahaan sawit dan NGO. Tujuannya, agar PBS sawit dan NGO membantu petani sawit agar bisa dapat sertifikat ISPO. "Kalau mengharapkan petani 100 persen mengikuti proses sertifikasi secara mandiri. Mohon maaf, saya pesimis target perkebunan sawit masyarakat sudah harus tersertifikasi ISPO pada tahun 2025 mendatang bisa tercapai," tegasnya dilansir dari laman elaeis.co, pada Selasa (8/8). Saya apresiasi PT Sawit Sumbermas Sarana (SSMS) Tbk - Citra Borneo Indah (CBI) Group telah dampingi petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Mandiri (APKSM) Kobar mendapatkan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). "Kami yakin perusahaan ini bakal dampingi para petani kelapa sawit binaannya untuk mendapatkan sertifikasi ISPO. Secara teknis, kedua jenis sertifikasi ini hampir sama," ulasnya. Perusahaan kelapa sawit lainnya yang beroperasi di Kobar melakukan hal sama dampingi terutama petani kelapad sawit swadaya atau mandiri di sekitar perusahaan untuk mengikuti sertifikasi. "Adanya sertifikasi, ketertelusuran hasil panen petani mandiri terjamin sehingga pihak perusahaan bisa membelinya dan produk minyak sawit yang dihasilkan bisa dijual dengan aman ke pasar global," sebutnya.
Nasional
Nasional
Sosialisasi Self Reporting Lewat SIPERIBUN, Ini Harapan Wagub Kaltara
Tanjungselor, katakabar.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus dorong pembinaan dan peningkatan sinergitas pengelolaan perkebunan kelap sawit. Hal ini bentuk perhatian khusus kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah itu. "Pemerintah terus dorong pembinaan dan peningkatan sinergitas pengelolaan perkebunan kelapa sawit," kata Wakil Gubernur Kaltara, Dr Yansen TP di acara sosialisasi Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pelaporan Mandiri (self reporting) ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN) dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit, pada Senin (7/8). Kehadiran perusahaan kelapa sawit ujar Yansen, punya peran penting di bidang pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah. Itu sebabnya, mesti ada upaya sinergitas antara pemerintah dan perusahaan menjalankan tugas masing-masing. “Pemprov Kalimantan Utara sudah dua tahun belakangan dambakan kehadiran industri kelapa sawit bisa memberikan kontribusi maksimal,” jelasnya dilansir dari elaeis.co. Kita sama-sama tahu sambungnya, kelapa sawit salah satu komoditas terbesar memiliki potensi strategis dukung perekonomian suatu daerah, terutama bagi masyarakat. "Perusahaan sawit harus proaktif sebagai kekuatan di tengah-tengah masyarakat. Saya berharap bangun sinergitas kinerja perusahaan masing-masing menata kelola perkebunan dengan daerah dan lingkungan di mana pun berada,” serunya. Jika komunikasi berjalan sinergis tuturnya, saya optimis persoalan di tengah masyarakat pasti bisa diselesaikan. "Kami dari pemerintah inginnya ada kreativitas masing-masing perusahaan bagaimana berkinerja maksimal, agar kontribusi besarnya dapat terserap pemerintah endingnya kembali ke daerah," tambahnya.