Satu Dekade Tak Terima Bagi Hasil Plasma Sawit, Petani Curhat ke DPRD Kutim

Kutai Timur, katakabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur gelar hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) bahas pengaduan puluhan calon petani plasma (CPP) anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Batu Lepoq di Kecamatan Karangan. Mereka mengadu karena bagi hasil plasma kelapa sawit hanya dicairkan kepada sebagian CPP. Perwakilan CPP KUD Batu Lepoq, Manhadi menjabarkan, permasalahan ini dibawa ke forum RDP lantaran para petani ingin mendapatkan kejelasan dan pertanggungjawaban pengurus koperasi terkait hasil plasma sawit yang telah ditransfer oleh pihak perusahaan PT Long Bangun Prima Sawit (LBPS). Menurutnya, sebagian anggota CPP terus mengeluh karena tak kunjung menerima hak mereka padahal kemitraan dengan perusahaan sudah berlangsung satu dekade. Dari total 413 anggota CPP, hanya sebagian yang mendapatkan hak pembagian plasma sebesar Rp200 ribu per hektar. “Katanya ada yang dikasih Rp200 ribu per hektar per bulan. Tapi nyatanya ada yang dikasih, ada yang tidak. Saya termasuk yang pernah dapat, Rp235 ribu di bulan Mei 2024. Tapi, setelah itu entah ke mana,” ujarnya melalui pernyataan, dilansir dari laman EMG, Rabu (29/1). Berdasarkan MoU dengan PT LBPS pada tahun 2015, luas lahan plasma yang dialokasikan untuk koperasi mencapai 1.426 hektar. Tapi, hingga kini realisasinya hanya 826 hektar. “Hingga kini tidak ada transparansi dari pengurus KUD Batu Lepoq mengenai laporan pertanggungjawaban plasma,” imbuhnya. Kami minta, katanya, agar perusahaan dan koperasi transparan. Selama ini nggak ada rapat anggota, dipanggil RDP saja pihak koperasi enggak datang. Pimpinan rapat Ketua Komisi B DPRD Kutim, Muhammad Ali sayangkan ketidakhadiran pihak koperasi padahal undangan telah disampaikan.