Bukan Kabar Biasa - katakabar.com

Breaking News

Resensi Buku : Ketika Sepeda Menjadi Guru Perjalanan

KPR Subsidi

Sorotan terbaru dari Tag # KPR Subsidi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 08:34 WIB

Pemerintah Perluas Akses KPR Subsidi FLPP bagi Pekerja Informal, Mitra Driver Gojek Kini Bisa Nikmati DP 0 persen

Jakarta, katakabar.com - Pemerintah terus perluas akses kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pekerja sektor informal yang selama ini menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses pembiayaan perumahan. Di antara upaya tersebut diwujudkan melalui penyediaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera FLPP dengan skema uang muka (down payment/DP) 0 persen bagi Mitra Driver Gojek yang memenuhi persyaratan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BP Tapera dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk tentang Program Perumahan bagi Mitra Driver Gojek yang dilaksanakan Jumat (3/7) lalu. Perjanjian ditandatangani Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, dan Chief of Public Affairs, Public Policy & Government Relations, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Shinto Nugroho. Melalui kerja sama ini, BP Tapera dan Gojek akan memperluas akses Mitra Driver terhadap program KPR Sejahtera FLPP melalui penguatan sosialisasi dan edukasi mengenai pembiayaan rumah bersubsidi. Berbagai inisiatif akan dilakukan, mulai dari penyampaian informasi melalui aplikasi mitra, kegiatan sosialisasi bersama, pertukaran informasi, publikasi, hingga kampanye edukasi, agar semakin banyak Mitra Driver memiliki kesempatan untuk memiliki rumah pertama yang layak, berkualitas, dan terjangkau. Deputi Komisioner bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma, mengatakan skema DP 0 persen merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada pekerja sektor informal yang memiliki penghasilan namun belum memiliki rumah. “Melalui kerja sama ini, Mitra Driver Gojek yang memenuhi ketentuan sebagai MBR dapat mengakses KPR Sejahtera FLPP dengan DP 0 persen. Ini merupakan langkah nyata untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi pekerja informal agar dapat memiliki rumah pertama,” kata Heru. Menurut Sid, BP Tapera tetap akan menjalankan proses verifikasi dan penilaian kelayakan terhadap setiap calon penerima manfaat untuk memastikan bantuan pembiayaan tepat sasaran. “BP Tapera akan melakukan verifikasi dan pengecekan data terhadap Mitra Driver Gojek yang mendaftar. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya akan menjadi dasar dalam menentukan kelayakan calon penerima manfaat untuk mengikuti proses pembiayaan perumahan,” jelasnya. Melalui program ini, Mitra Driver Gojek yang memenuhi persyaratan berkesempatan memiliki rumah pertama melalui skema KPR Sejahtera FLPP dengan fasilitas DP 0 persen. Persyaratan akan diverifikasi oleh BP Tapera berdasarkan sejumlah kriteria, termasuk umur 21 hingga 45 tahun, tingkat kinerja dalam penyelesaian trip, serta waktu aktif per jam online dalam satu bulan. Penerima manfaat juga wajib memenuhi kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan belum pernah memiliki rumah. Sid menegaskan keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga pada peningkatan literasi keuangan para penerima manfaat. “Edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan, baik kepada pengemudi maupun anggota keluarganya. Mereka perlu memahami pentingnya mengelola keuangan secara bijak, mengurangi pengeluaran yang tidak produktif, serta menjaga kualitas kredit agar tetap memenuhi persyaratan pembiayaan perumahan,” ucap Heru. Kerja sama yang akan berlangsung hingga tahun 2027 ini diharapkan mampu menjangkau semakin banyak Mitra Driver Gojek di berbagai daerah sehingga manfaat program perumahan pemerintah dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dukungan terhadap MBR juga semakin diperkuat melalui kebijakan pemerintah di sektor jasa keuangan. Penyesuaian ketentuan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan perumahan, termasuk melalui Program Tiga Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintah. Dengan skema DP 0 persen, Mitra Driver Gojek yang lolos verifikasi dan memenuhi ketentuan perbankan dapat memperoleh kemudahan dalam mengajukan KPR Subsidi FLPP tanpa perlu menyediakan uang muka, sehingga proses menuju kepemilikan rumah pertama menjadi lebih ringan dan terjangkau. Diketahui, hingga 2 Juli 2026, BP Tapera telah merealisasikan penyaluran FLPP sebanyak 93.339 unit rumah dengan nilai pembiayaan mencapai Rp11,60 triliun. Dari jumlah tersebut, penerima manfaat terbesar berasal dari kelompok pekerja swasta sebanyak 61.126 unit (65,49 persen), diikuti oleh kelompok wiraswasta sebanyak 15.890 unit (17,02 persen) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 7.643 unit (8,19 persen), TNI/Polri sebanyak 1.394 unit (1,49%). Capaian tersebut menunjukkan bahwa program FLPP semakin mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk pekerja sektor informal yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan perumahan formal.

Minggu, 28 Juni 2026 | 19:05 WIB

BP Tapera Urai Skema KPR Subsidi Tenor 40 Tahun, Cicilan Mulai Rp500 Ribu per Bulan

Jakarta, katakabar.com - Mimpi memiliki rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin terbuka lebar. BP Tapera urai skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan masa cicilan hingga 40 tahun dalam Rapat Komite Tapera yang digelar di Kementerian Keuangan, Rabu (24/6) lalu. Dengan masa cicilan yang lebih panjang, angsuran rumah subsidi diperkirakan menjadi jauh lebih ringan, yakni sekitar Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan. Skema ini diharapkan dapat membantu lebih banyak masyarakat, termasuk mereka yang berpenghasilan sekitar Rp2,8 juta per bulan, untuk memiliki rumah pertama. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan perpanjangan tenor hingga 40 tahun akan memperluas jangkauan penerima manfaat rumah subsidi karena kemampuan bayar masyarakat menjadi lebih baik. "Semakin panjang masa cicilan, semakin ringan angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Dengan begitu, masyarakat yang selama ini belum memenuhi persyaratan kemampuan bayar perbankan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan rumah subsidi," kata Heru. Dalam usulan tersebut, suku bunga tetap rumah subsidi tetap dipertahankan, yakni sebesar 5 persen untuk rumah tapak dan 6 persen untuk rumah susun selama masa pembiayaan berlangsung. Dengan skema ini, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap perubahan suku bunga di masa mendatang. Usulan tersebut mendapat dukungan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Ketua Komite Tapera, Maruarar Sirait. Menurutnya, inovasi pembiayaan perumahan diperlukan agar semakin banyak masyarakat dapat mengakses rumah layak huni. "Ada target besar yang harus kita capai. Karena itu diperlukan terobosan dan inovasi. Perpanjangan masa tenor ini merupakan salah satu upaya agar masyarakat semakin mudah memiliki rumah," terang Maruarar. Selain membahas tenor 40 tahun, rapat juga menyoroti pentingnya pengembangan rumah susun sebagai salah satu solusi penyediaan hunian di kawasan perkotaan. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai regulasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mendorong agar BP Tapera terus memperkuat kerja sama dengan kalangan pekerja dan buruh. Menurutnya, kelompok pekerja merupakan salah satu segmen terbesar yang membutuhkan akses terhadap pembiayaan rumah yang terjangkau. Sedang, Anggota Komite Tapera, Purbaya Yudhi Sadewa, mengingatkan pentingnya menjaga kualitas hunian yang dibangun, khususnya rumah susun. Ia berharap masyarakat mulai melihat rumah susun sebagai hunian yang nyaman, modern, dan layak untuk ditinggali. Pada rapat tersebut, BP Tapera juga mengajukan sejumlah dukungan yang diperlukan untuk implementasi program, antara lain penyesuaian kuota rumah susun subsidi, dukungan regulasi terkait perubahan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun, serta penyesuaian premi asuransi Selain membahas berbagai inovasi pembiayaan, BP Tapera juga melaporkan capaian penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang tahun 2026. Hingga 23 Juni 2026, sebanyak 81.286 unit rumah yang sudah direalisasikan, ditambah dengan 21.735 unit rumah yang sudah akad kredit. Sehingga total realisasi hingga saat ini mencapai 103.003 unit rumah FLPP. Untuk mencapai target penyaluran 350.000 unit rumah hingga akhir tahun, BP Tapera telah menyiapkan berbagai langkah percepatan. Dari sisi permintaan, BP Tapera memperkuat kerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, komunitas, organisasi profesi, dan serikat pekerja. Berbagai kegiatan sosialisasi, promosi digital, serta kampanye bersama perbankan dan pengembang juga terus dilakukan. Dari sisi pasokan, BP Tapera meningkatkan koordinasi dengan asosiasi pengembang, serta memperkuat sinkronisasi data kebutuhan dan ketersediaan rumah agar penyaluran rumah subsidi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Melalui berbagai terobosan tersebut, BP Tapera optimistis semakin banyak keluarga Indonesia dapat mewujudkan impian memiliki rumah yang layak, terjangkau, dan berkualitas. Rapat yang diselenggarakan di Gedung Jusuf Anwar, Kementerian Keuangan ini dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Ketua Komite Tapera, Maruarar Sirait bersama dengan Anggota Komite Tapera lainnya, meliputi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, serta unsur Profesional, Eko Djoeli Heripoerwanto. Sedangkan dari pihak BP Tapera, hadir secara lengkap jajaran pimpinan Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera, yakni Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho bersama dengan Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana, Sid Herdi Kusuma; Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana, Sugiyarto; Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana, Doddy Bursman; serta Deputi Bidang Hukum dan Administrasi, Wilson Lie Simatupang.