Bukan kabar Biasa - katakabar.com

Selasa, 12 Agustus 2025 | 15:41 WIB

Menanti Kepastian Tarif AS–Tiongkok, Emas Bergerak Hati-hati

Jakarta, katakabar.com - Harga emas atau XAU/USD membuka pekan dengan langkah berat. Di perdagangan Senin (11/8) kemarin, minat lindung nilai memudar seiring membaiknya sentimen risiko global, sehingga sebagian aliran dana bergeser ke aset berisiko dan menekan kinerja bullion. Optimisme atas kemajuan diplomatik untuk meredakan ketegangan Rusia–Ukraina, beriringan dengan reli ekuitas lintas kawasan, ikut mempersempit ruang reli emas dan menjaga pergerakan dalam kisaran sempit. Dari sudut pandang teknikal, analisis Dupoin Futures Indonesia yang dipaparkan Andy Nugraha menunjukkan sinyal pelemahan makin jelas. Kombinasi formasi candlestick dengan pergerakan Moving Average mengonfirmasi bias bearish yang kian menegas. Peta level harian yang disorot Andy menempatkan $3.325 sebagai target penurunan terdekat jika tekanan jual berlanjut. Sebaliknya, setiap kenaikan intraday dinilai berpotensi tertahan di sekitar $3.365. Menurutnya, tanpa katalis fundamental yang nyata mendukung, pantulan harga cenderung bersifat teknikal sekadar kesempatan mengatur ulang posisi ketimbang penanda perubahan tren. Faktor makro pun belum memberi dorongan yang meyakinkan. Indeks Dolar AS (DXY) bertahan di atas 98, terakhir sekitar 98,60, merefleksikan absennya pelemahan signifikan pada greenback. Di pasar obligasi, reli imbal hasil jeda setelah empat hari kenaikan: tenor 10 tahun berada di kisaran 4,262 persen dan tenor 30 tahun melunak ke 4,825 persen. Stabilnya yield menahan penurunan biaya peluang memegang emas, sehingga dorongan dari sisi suku bunga riil belum cukup kuat untuk memicu reli berkelanjutan. Sisi risiko global justru berkontribusi menekan permintaan safe-haven. Bursa saham Asia, Eropa, hingga India bergerak positif didorong ekspektasi diplomasi dan hasil kinerja perusahaan yang solid. Tapi, tema perdagangan tetap menjadi sumber ketidakpastian. Tarif timbal balik AS yang efektif per 7 Agustus mengangkat rata-rata tarif ke level tertinggi sejak 1934 (perkiraan 18,6 persen) dan mencakup lebih dari 60 mitra dagang. Pasar juga menunggu keputusan kelanjutan gencatan senjata tarif AS–Tiongkok selama 90 hari.

Jumat, 27 Oktober 2023 | 15:09 WIB

Pemerintah Mesti Jamin Kepastian Hukum Lahan Sawit Biar Investor Aman

Jakarta, katakabar.com - Pemerintah harus mengoptimalkan komunikasi dengan cermat kepada pelaku industri kelapa sawit nasional guna memberikan jaminan kepastian hukum kepada investasi yang sudah dilakukan. Soalnya, sengketa lahan kelapa sawit terjadi disebabkan penambahan beleid baru di dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja terkait perizinan usaha kelapa sawit, secara spesifik di Pasal 110 A dan 110 B. Persoalannya aturan baru itu bertabrakan antara Hak Guna Usaha (HGU) yang puluhan tahun dimiliki baik itu perusahaan maupun masyarakat, dengan penunjukkan kawasan hutan oleh pemerintah. Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, Bustanul arifin menjelaskan, saat ini periode krusial yang berisiko mengancam eksistensi industri kelapa sawit. "Sekarang mungkin adalah titik krusial yang genting. Lantaran kita adalah produsen terbesar dan terdampak tidak hanya pabrik besar tapi skala kecil dari hulu hingga hilir," ujarnya, dilansir dari laman medcom.id, pada Jumat (27/10). Dijelaskan Bustanul, opsi denda administratif bila lahan yang telah mendapatkan HGU namun oleh pemerintah dimasukkan ke kawasan hutan penuh dengan problematika dan multitafsir. Ini kemudian yang perlu didiskusikan ulang, sebut Bustanul, biar tidak terjadi perbedaan persepsi dan membantu upaya penciptaan iklim berusaha yang kondusif. "Komunikasi publik dan partisipasi masyarakat sangat penting. Sedang, teman-teman di sawit ingin itu legal. Perkebunan perlu mendapatkan perlindungan hukum atas investasinya," tandasnya.