Bupati Kepulauan Meranti Tutup Festival Perang Air Cian Cui 2026 Masuk 125 Event Nasional KEN

Bupati Kepulauan Meranti Sambut Kunjungan Sektum BNPP RI dan Deputi Kemenparekraf di 'Tanah Jantan'

Selatpanjang, katakabar.com - 'Tanah Jantan' nama lain dari Kepulauan Meranti kedatangan tamu istimewa, Sabtu (21/2). Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, yang sambut kedatangan Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol. Makhruji Rahman, S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla, dan Deputi Bidang Produksi Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (Events) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Drs. Visensius Jemadu, M.B.A, di Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang. Penyambutan berlangsung khidmat, dan dihadiri unsur Forkopimda, jajaran TNI-Polri, instansi vertikal, serta organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti. Kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kepulauan Meranti. Di agenda resmi itu, Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar kenakan Baju Melayu lengkap sesuai ketentuan protokoler, sementara peserta lainnya menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Ia menyatakan kunjungan pejabat pusat tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi pembangunan kawasan perbatasan. "Komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, serta kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar," ujar H Asmar. Menurutnya, Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai wilayah perbatasan merupakan beranda terdepan NKRI. Dukungan BNPP sangat penting guna memperkuat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, terang H Asmar, kehadiran Deputi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dinilai membuka peluang besar bagi pengembangan sektor pariwisata daerah. Kepulauan Meranti dengan kekayaan budaya dan tradisi maritim dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi unggulan berbasis kearifan lokal dan event daerah. "Kunjungan tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pengelolaan kawasan perbatasan, serta peningkatan daya saing pariwisata nasional melalui optimalisasi potensi daerah," sebutnya.