Kalimantan Selatan
Sorotan terbaru dari Tag # Kalimantan Selatan
Sawit
Sawit
Jalankan RAD KSB, Disbunak Kalsel Tingkatkan Kapasitas Tim Pendataan Sawit Rakyat
Kalimantan Selatan, katakabar.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan lewat Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalimantan Selatan Jalankan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Tim Pendataan Sawit Rakyat, pada Kamis (29/2). Kegiatan pendataan dan pemetaan perkebunan kelapa sawit pekebun salah satu program atau.kegiatan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana amanat Inpres 6 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Kalsel Nomor 13 Tahun 2023, Banjarbaru. Kepala Disbunnak Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi menjelaskan, untuk pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan, perlu dukungan penyelesaian permasalahan terkait legalitas lahan, produktivitas, dan membangun sinergitas kemitraan antar lembaga terutama, perusahaan besar swasta dengan pekebun swadaya melalui pola plasma maupun pola kemitraan lainnya. “Pengembangan perkebunan terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan perkebunan rakyat. Di mana perjalanan sejarah pengembangannya antara usaha perkebunan rakyat dan perkebunan besar, berjalan sendiri-sendiri, tanpa ada kaitan kegiatan operasionalnya,” ujar Suparmi, dilansir dari laman website resmi Pemprov Kalimantan Selatan, pada Kamis siang. Untuk pengembangan perkebunan rakyat, Suparmi menekankan, dengan maksud dapat secara langsung menerapkan praktek dengan teknik budidaya yang baik. “Misalnya dikembangkan pendekatan pengembangan tanaman kelapa sawit dan tanaman karet ditempuh melalui pengembangan perkebunan rakyat sebagai kebun plasma pola pir,” terang Suparmi. Nah, lewat pendekatan tersebut, kata Suparmi, ternyata selain perkebunan rakyat menjadi berkembang dengan pesat, sekaligus terbukti pengembangan pola tersebut berdampak terhadap penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan wilayah. “Saya harapkan kepala dinas kabupaten dan kota yang menangani perkebunan, agar berkenan untuk pro aktif dalam kegiatan pendataan dan pemetaan lahan sawit pekebun yang masih terindikasi berada dalam kawasan hutan,” imbaunya. Dari kegiatan ini, harapnya, bakal memiliki data kondisi existing luas lahan sawit para pekebun yang tersebar di kabupaten dan kota, serta dengan mengetahui data lahan ini bisa memudahkan upaya penyelesaiannya tata ruangnya, terutama dari sektor kehutanan dan penataan ruang untuk komoditi perkebunan dan komoditi sektor lainnya di Kalsel. “Pendataan sawit pekebun yang berada di kawasan hutan itu tidak hanya berhenti pada data saja,” jelasnya. Jadi, harap Suparmi lagi, melalui program strengthening palm oil sustainability in indonesia/spos indonesia (program penguatan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia) ini menjadi pemicu dan untuk memberikan masukan kepada pemerintah pusat khususnya daerah.
Sawit
Sawit
Kebun Perlu Diremajakan Seluas 76 Ribu Hektar di Kalsel, Ini Kata Apkasindo
Banjarbaru, katakabar.com - Catatan Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menunjukkan seluas 76.000 hektar perkebunan kelapa sawit perlu diremajakan. Soalanya, kebun sudah tidak produktif lagi. Ini kontras dengan target Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sepanjang 2023 ini di Kalimantan Selatan hanya seluas 10.000 hektar. Di mana kebun kelapa sawit luas mencapai 109.778 hektar di provinsi itu. Ketua DPW Apkasindo Kalimantan Selatan, Samsul Bahri mengatakan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebun tidak berproduksi lagi maksimal, yakni umurnya sudah tua atau penggunaan bibit abal-abal atau bukan bibit unggul tidak bersertifikat. "Dari data yang kita peroleh, hampir tiap tahunnya 500 hektar kebun masuk umur diremajakan dan produksi rendah," kata Samsul dilansir darj laman elaeis.co, pada Rabu (11/10). Mengenai catatan penggunaan bibit tidak unggul tadi mencapai 20 persen di Provinsi Kalimantan Selatan. Ini, ulas Samsul, lantaran sulitnya petani dapat bibit bersertifikat saat awal pembangunan kebun. Selain harus memenuhi persyaratan khusus, diantaranya petani dihadapkan dengan harga yang tidak murah. "Untuk penangkar sendiri dulu tidak bisa sembarangan. Harus melewati birokrasi yang agak sulit. Izin penangkar hingga IUP harus dimiliki," jelasnya. Akhirnya, ketersediaan bibit unggul di lapangan terbatas. Petani tidak sabar untuk membangun kebun kelapa sawit, akibatnya membeli bibit yang mudah didapat meski kualitasnya tidak diketahui. "Untuk itu, peremajaan kebun sudah sepatutnya digesa. Biar target kelapa sawit berkelanjutan terwujud," harapnya.
Nasional
Nasional
Pekebun Anjangsana ke Perusahaan Sawit Tambah Wawasan Budidaya
Banjarbaru, katakabar.com - Pekebun di Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti Pelatihan Teknis Budidaya Kelapa Sawit guna menambah wawasan budidaya tanaman emas hijau nama lain dari kelapa sawit ini. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bekerja sama dengan Ditjenbun Kementan dan IPB Training yang melaksanakan pelatihan sebagai bagian dari Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kelapa Sawit. Pekebun kelapa sawit tidak hanya diajari materi di kelas. Para peserta diajak melakukan kunjungan lapangan ke perkebunan sawit PT Citra Putra Kebun Asri. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan praktis kepada pekebun sawit mengenai kegiatan budidaya kelapa sawit dan pembibitan kelapa sawit di industri. Perwakilan tim trainer IPB Training, Hariyadi mengatakan, komposisi jumlah pekebun perusahaan dan petani di Indonesia hampir imbang, persisnya 48 persen petani dan 52 persen perusahaan. “Ini menunjukkan peran pekebun sawit sangat penting. Itu sebabnya BPDPKS melaksanakan program PSR atau replanting untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat,” ujarnya dilansir dari laman elaeis.co, pada Senin (28/8). Dijelaskkan, menanam kelapa sawit bak investasi dengan usia minimal tiga tahun. Bahan tanam sangat menentukan bagaimana hasil dari kebun sawit kelak. Untuk itu perlu adanya mitigasi. "Kalau salah memilih bahan tanam risikonya jangka panjang. Biar tidak salah pilih, makanya BPDPKS memberikan bantuan dalam segi ilmu dan pendanaan PSR," ulasnya. Kepada seluruh peserta diminta serius mengikuti pelatihan dan membagikan ilmu yang didapatkan kepada pekebun lain. "Petani sawit diharapkan mampu merubah persepsi dan melakukan riset mendalam sebelum melakukan penanaman khususnya terkait benih kelapa sawit," serunya. Saat kunjungan lapangan peserta dibawa ke kebun pembibitan kelapa sawit. Peserta sangat antusias dan diajarkan berbagai tips dalam melakukan pembibitan yang baik. Dari pembibitan, dilanjutkan ke bagian kebun tanaman belum menghasilkan dan tanaman yang telah menghasilkan. "Selama kunjungan peserta diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan petugas dan pekerja di kebun. Mereka diberi penjelasan mengenai metode-metode inovatif pertanian modern yang diterapkan perusahaan dan dijelaskan kegiatan peternakan sapi di kawasan perkebunan," bebernya. Diketahui, PT Citra Putra Kebun Asri punya program kemitraan dengan pekebun rakyat, yakni program Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma (SISKA KU INTIP). “Dengan perjalanan kunjungan lapangan yang bermanfaat ini, pekebun mendapatkan wawasan praktis yang berharga tentang industri sawit. Mereka merasa terinspirasi dan siap mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka peroleh dalam menjawab tantangan di masa depan,” sebutnya.
Nasional
Nasional
Program Peremajaan Sawit dan Tanam Ulang Padi Diluncurkan di Kalsel
Banjarmasin, katakabar.com - Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Kalimantan Selatan gelar rapat koordinasi mengenai dampak El Nino atau fenomena pemanasan suhu muka laut yang dinilai bakal berdampak pada beberapa sektor, meliputi pertanian dan perkebunan di Kalimantan Selatan. Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Andi Rian Djadadi pimpin rapat koordinasi, dihadiri Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan, serta dinas terkait se kabupaten dan kota Provinsi Kalimantan Selatan. "Untuk mengantisipasi dampak El Nino atau fenomena pemanasan suhu muka laut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan segera melaksanakan dua program penanganan, yakni tanam ulang padi dan peremajaan perkebunan sawit rakyat," ujar Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Andi Rian Djadadi dilansir dari laman Duta TV, pada Senin (28/8). Ditambahkan Kapolda Kalimantan Selatan, dua program ini bakal dikawal pihak kepolisian agar bisa berjalan lancar dan sesuai target pemerintah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman menimpali, pihaknya masih melakukan mapping atau pemetaan daerah mana yang dapat dilakukan tanam ulang padi oleh petani. Untuk hal ini, baik bibit, pupuk, dan kebutuhan lainnya dibantu pemerintah. Diketahui, hasil padi di Kalimantan Selatan sendiri selalu surplus. Di mana saat ini bisa membantu pasokan beras untuk provinsi tetangga, seperti provinsi Kalimantan Tengah, Timur, dan Utara. Bahkan Kalimantan Selatan saat ini masuk dalam daerah penyokong pangan nasional.
Nasional
Nasional
Replanting Kelapa Sawit Disepakati Seluas 10 Ribu Hektar di Kalsel
Banjarmasin, katakabar.com - Replanting kelapa sawit disepakati seluas sepuluh ribu hektar tahun 2023 di Kalimantan Selatan. Petani kelapa sawit didorong melakukan pola tanam tumpang sari dengan komoditi lain, seperti kacang, umbi-umbian, jagung dan lainnya. Kesepakatan itu tertuang pada Rapat Koordinasi (Rakor) kelapa sawit se Kalimantan Selatan di salah satu hotel di Banjarmasin, pada Selasa (22/8) malam. Gubernur Kalimantan Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizal Anwar mengatakan, Provinsi Kalimantan Selatan salah satu daerah penghasil kelapa sawit memainkan peran yang penting. Terkait ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan sudah mengambil langkah konkret menuju pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2023, tentang rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan (RAD-KSB) 2022-2024. “Kami sudah menetapkan arah yang jelas untuk mewujudkan visi dan misi Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan Maju (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai gerbang ibu kota negara,” jelas Roy. Dirjen Perkebunan Kementan, Andi Nur Alamsyah menimpali, pihaknya saat ini berupaya perbaiki tanaman perkebunan yang telah tua dan rusak atau tidak menghasilkan, dengan penggantian tanaman melalui kegiatan peremajaan atau rehabilitasi. Sesuai data statistik perkebunan tahun 2022, tercatat hampir 30 persen dari total luas perkebunan di Indonesia dalam kondisi tua, rusak dan tidak menghasilkan. “Jika kondisi itu dibiarkan bakal mempengaruhi produksi perkebunan kita, bahkan berdampak pada penurunan devisa negara,” ulas Andi. Dituturkan Andi, investasi perkebunan investasi jangka panjang. Untuk itu pelaksanaanya perlu disiapkan dengan sangat baik. Salah satu faktor utama dan paling penting adalah pemilihan benih. "Direktorat Jenderal Perkebunan sangat serius dalam menyiapkan benih tanaman perkebunan bermutu dalam rangka medukung peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing industri perkebunan," tegasnya. Menurutnya, bentuk keseriusan tersebut diwujudkan melalui sistem penyediaan, pengawasan dan peredaran benih melalui Bank Benih Perkebunan (BABE BUN). Sistem aplikasi ini difokuskan untuk mendukung akselerasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) agar dapat digunakan stakeholder kelapa sawit rakyat, dapat mengakses penyediaan dan penggunaan benih palsu dapat diminimalisasi, pemasaran atau bisnis benih kelapa sawit lebih terbuka atau tidak terjadi monopoli, serta distribusi benih sawit lebih terorganisasi, bebernya.
Nusantara
Nusantara
Dari Kalsel, Mentan RI Seru Pelaku Perkebunan Akselerasi Program PSR
Banjarmasin, katakabar.com - Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo untuk kali kedua kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan. Agenda kali ini Mentan, SYL hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) kelapa sawit se Kalimantan Selatam di salah satu hotel di Banjarmasin, pada Selasa (22/8) malam. Mentan RI ini menyeru para pelaku perkebunan kelapa sawit se Kalimantan untuk melakukan akselerasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hingga hilirisasi lewat perbaikan tata kelola sawit secara berkelanjutan. “Secara khusus saya ajak semua pihak yang terlibat untuk ikut memajukan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan melalui program-program pemerintah, seperti PSR, pengembangan SDM, sarana dan prasarana,” ujarnya. Perkebunan kelapa sawit Indonesia, kata SYL, berkembang di wilayah 26 provinsi di Indonesia. Sentra utama perkebunan kelapa sawit di Indonesia ada di dua pulau, yakni Sumatra dan Kalimantan. “Kalimantan Selatan punya potensi sangat mumpuni. Kelapa sawit kita berproduksi lebih baik di tempat ini. Kita Rakorbersama Pak Gubernur, ada Pak Kapolda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua DPR untuk mendorong sama-sama. Salah satu harapannya bisa segera terimplementasi adanya replanting,” jelasnya saat memberikan keterangan kepada wartawan dilansir dari laman website resmi Pemprov Kalimantan Selatan.
Nusantara
Nusantara
Di Hari Jadi ke 73 Kalsel, Dua PB Kelapa Sawit Diganjar Penghargaan Berbeda
Banjarmasin, katakabar.com - Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor memberikan kado spesial beragam kategori kepada pelaku usaha industri pengolahan di Hari Jadi ke 73 Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023. Kategori pembayar pajak terbesar dan nilai ekspor tertinggi pada 2022 lalu, penghargaan diberikan kepada dua Perusahaan Besar Swasta (PBS) sektor perkebunan kelapa sawit, yakni PT Multi Sarana Agro Mandiri yang beroperasi di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai perwakilan penerima kategori perusahaan industri pengolahan pembayar pajak terbesar, dan PT Sime Darby Oils Pulau Laut Refinery di Kabupaten Kotabaru sebagai perwakilan penerima kategori perusahaan industri pengolahan dengan nilai ekspor tertinggi. "Saya dukung kontribusi perusahaan sektor industri untuk memajukan pembangunan di 'Banua' nama lain dari Kalimantan Selatan. Ini sesuai visi misi Kalimatan Selatan Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan (Maju) sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN)," kata Gubernur Kalimantan Selatan, dilansir dari laman elaeis.co, pada Kamis (17/8). Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, Mahyuni menuturkan, peran sektor industri harus terus ditingkatkan untuk dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. “Kepada seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian,” pesannya. Industri ujar Mahyuni, pondasi bagi pembangunan ekonomi secara menyeluruh dan perbaikan struktur ekonomi, dan tidak bisa lepas dari upaya memperbaiki struktur industri untuk menempatkan sektor industri sebagai penggerak perekonomian. “Saat ini diperlukan perbaikan krusial guna mendukung terwujudnya industri berkelanjutan. Ketersediaan bahan baku, pemanfaatan komponen lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan memperdalam struktur industri yang berdaya saing, ini paling utama,” jelasnya.
Nasional
Nasional
Pemprov Kalsel Dukung Pelatihan, Harapannya Hasilkan Pekebun Sawit M3
Banjarbaru, katakabar.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) dukung Pelatihan Teknis Budidaya Kelapa Sawit Angkatan 1,2 dan 4 di Provinsi Kalimantan Selatan. Programnya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan Kelapa Sawit itu, kerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Direktorat Jenderal Perkebunan (ditjenbun), dan Institut Pertanian Bogor (IPB) Training di Banjarbaru, pada Selasa (11/7) lalu. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalimatan Selatan, Suparmi menjelaskan, Kalimantan Selatan telah banyak melakukan berbagai inovasi, seperti strategi pemberdayaan di sektor hulu dan memperkuat sektor hilir. Tujuan berbagai inovasi itu, untuk menciptakan nilai tambah dan daya saing usaha perkebunan dan peternakan. Endingnya bagaiman masyarakat pekebun sawit dan peternak sejahtera. Di antara inovasi itu ujar Suparmi, bantuan berupa hibah alat, sarana produksi, bibit tanam, dan bibit ternak. Lalu, peningkatan fungsi intensifikasi dan pengembangan lahan sawit, meningkatkan produksi dan produktivitas, meningkatkan kinerja fungsi perbibitan, pakan ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta meningkatkan kinerja fungsi pengolahan baik bidang perkebunan dan peternakan. Untuk pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit yang lebih efisien dan berkelanjutan, salah satu upayanya dilakukan melalui peremajaan tanaman yang kurang produktif, tanaman tua dan/atau rusak dengan dukungan pengembangan SDM dan bantuan Sarana dan Prasarana (Sarpras), jelasnya. Hal itu tutur Suparmi, sejalan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016, berbunyi BPDPKS mempunyai tugas antara lain melakukan perencanaan dan penganggaran, penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran penggunaan dana, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta melakukan pengawasan dana peremajaan kelapa sawit rakyat (PSR), pengembangan SDM, dan bantuan Sarpras. Untuk itu, diperlukan kerja keras semua baik melalui upaya meningkatkan koordinasi antar kabupaten dan kota dan provinsi serta pemilihan strategi yang tepat dalam melaksanakan pekerjaan dengan tetap mengacu pada aturan yang ada dan tertib administrasi, imbaunya. Pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit dalam kerangka pendanaan BPDPKS difokuskan dua kegiatan, yakni pendidikan melalui pemberian beasiswa dan penguatan kelembagaan pendidikan yang diberikan kepada pekebun, keluarga pekebun, dan ASN yang bertugas di bidang kelapa sawit. Terus, kegiatan pelatihan kepada petani/pekebun. Kegiatan pelatihan diharapkan mampu menjadikan perkebunan Maju, Mandiri dan Modern (M3). "Mandiri maksudnya tidak selalu bergantung pada impor, sedang modern artinya pekebun menggunakan berbagai inovasi teknologi agar mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk," bebernya. Nah, soal pengembangan sawit melalui gerakan peningkatan produksi diharapkan mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan, meningkatkan ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahtaraan pekebun. Untuk mencapai target maka pengembangan komoditas perkebunan dibangun melalui pemenuhan kebutuhan benih tanaman yang berkualitas dan berkelanjutan, serta efisiensi budidaya tanaman perkebunan, sebutnya.