Kacau
Sorotan terbaru dari Tag # Kacau
Internasional
Internasional
Rute Laut Merah Masih Kacau: Kapan Harus Switch ke Air Freight Pengiriman Luar Negeri?
Jakarta, katakabar.com - Belakangan rute Red Sea-Suez masih naik turun. Kapal banyak yang muter jauh, jadwal molor, dan biaya bisa berubah cepat. Kalau bisnis kamu bergantung pada pengiriman luar negeri, wajar kok kalau jadi was-was. Pertanyaannya, kapan perlu switch ke air freight, dan kapan tetap aman di ocean? Kapan Perlu Pindah ke Air Freight - Deadline non-nego Launch produk, pameran, atau kontrak dengan penalti. Kalau telat = rugi, udara biasanya paling masuk akal. - Barang high-value / high margin Selisih biaya udara bisa “ketutup” oleh profit yang terselamatkan. - Risiko stockout Stok menipis, toko online/offline bakal kosong kalau nunggu kapal. Udara menjaga rak tetap terisi. - Produk sensitif waktu Sampel kampanye, suku cadang urgent, dokumen legal, atau batch kosmetik yang harus live minggu ini. - Tracking laut stagnan 48–72 jam Kalau status mentok di hub krusial, pertimbangkan split: SKU terlaris via air, sisanya tetap ocean. - Pelanggan tak toleran keterlambatan B2B buyer tertentu menuntut service level ketat. Udara = ketepatan yang lebih stabil. Kapan Masih Aman di Ocean - Barang low urgency dan volume besar. - Ada buffer stok di tujuan. - Jadwal bisa geser tanpa sanksi. - Target harga prioritas utama. Opsi Taktis Selain “Full Air” - Sea Air (Hybrid): Laut ke hub cepat (mis. SG/CMB/DXB), lanjut udara ke tujuan akhir. Waktu lebih singkat dibanding full ocean, biaya lebih ramah dibanding full air. - Split Shipment: 20–30% SKU kritikal via air, sisanya ocean. - Upgrade Sementara: Dari economy air → express hanya untuk PO tertentu; atau dari layanan ocean biasa → priority sailing. Kalkulator Cepat: Worth It Nggak Pindah ke Udara? - Hitung biaya telat: (margin/hari × hari telat × unit terdampak). - Bandingkan dengan selisih biaya ocean vs air untuk volume yang sama (atau porsi split). - Tambahkan faktor peluang yang hilang: campaign, seasonal demand, penalti, reputasi. Jika biaya telat > selisih biaya udara → switch/semi switch masuk akal. Mini-FAQ Q: Air freight selalu lebih mahal? A: Per kg iya, tapi total biaya bisa “masuk akal” kalau menghitung kerugian telat, penalti, dan reputasi. Q: Sea–air ribet? A: Perlu koordinasi tambahan, tapi sering jadi titik tengah terbaik saat rute laut tak pasti. Q: Bagaimana dengan bea cukai? A: Dokumen rapi + HS code jelas. Untuk pengalaman penerima yang simpel, pertimbangkan skema All-In (DDP). Red Sea bikin jadwal laut kurang stabil. Kalau deadline ketat, nilai tinggi, atau tracking mulai seret, switch/semi switch ke air freight layak dipertimbangkan. Yang penting, ambil keputusan berbasis data bukan sekadar feeling supaya pengiriman luar negeri kamu tetap on track. Ingin simulasi cepat ocean vs air untuk rute kamu? Lihat estimasinya dan minta rekomendasi pengiriman luar negeri yang paling realistis di airwayexpress.id
Sawit
Sawit
Jalur Kacau Proses Pengajuan Bikin Program Replanting Stagnan di Jambi
Jambi, katakabar.com - Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPW Apkasindo Provinsi Jambi, Dermawan Harry Oetomo menilai jalur yang kacau proses pengajuan program replanting atau Peremajaan Sawit Rakyat (PSR dari Badan Pengelola Dana Perekebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) masih belum maksimal di Provinsi Jambi. Mirisnya lagi, sebut Dermawan, banyak pengajuan dari petani justru mandeg alias stagnan begitu sampai di Dirjenbun Kementan RI. "Memang kondisi ini hampir sama dan merata terjadi di Indonesia," ujar Dermawan dilansir dari laman elaeis co, pada Selasa (13/2). Menurutnya, proses Rekomendasi Teknik (Rekomtek) program PSR mandeg di Dirjenbun. Ada beberapa faktor yang menjadi sumber masalah, seperti permasalahan pajak Tumbang Chiping kewajiban kontraktor tidak terpenuhi. Hal ini seperti dibiarkan begitu saja oleh Kantor Pajak. "Catatan kita menunjukkan, dari ratusan hektar kebun yang diajukan di wilayah Jambi, hanya Gapoktan Amanah dan Gapoktan Mulya Indah yang dapatkan Faktur Pajak dari kontraktor PT IMS," jelasnya. Kalau ditelusuri, beber Dermawan, ada 7 kabupaten yang mengajukan PSR di Provinsi Jambi. Tapi, hampir semua pengajuan tidak terealisasi meski telah diajukan dalam kurun waktu yang cukup lama. Sedang, masalah yang sangat tampak mengenai pajak tadi. "Jadi, perlu dipertanyakan kinerja Kantor Pajak Pratama di 7 Kabupaten yang ada program PSR," tegasnya. Petugas Kantor Pajak Pratama di 7 Kabupaten itu, gagas Dermawan, perlu ada koordinasi dengan Dinas Perkebunan masing-masing kabupaten yang melaksanakan program PSR. Jadi, bisa mendata langsung nama-nama kontraktor yang bermasalah tersebut, dan saya nilai data tersebut pasti terpampang bahkan tahun ke tahun. "Ini sudah merugikan petani, bahkan merugikan negara. Kelembagaan bila dilakukan audit pastilah copy faktur pajak, tapi pekerjaan tumbang chipping tidak ada. Sedang, sudah dibayarkan ke pihak Kontraktor Tumbang-Chipping yang justru tidak disampaikan ke pemerintah," tandasnya.