Nasional
Selamatkan Uang Negara, Kemenko Marves Terapkan Jurus Anti Bocor di Industri CPO
Jakarta, katakabar.com - Pemerintah sukses mencegah terjadinya kebocoran kerugian negara di sektor batu bara lewat sistem digital. Rupanya, kesuksesan tersebut dilanjutkan di industri minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO). Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menerapkan jurus ini lantaran dinilai optimal cegah kerugian uang negara. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, M. Firman Hidayat, pengawasan melalui sistem digital di CPO ini telah dikerjakan dari pertengahan tahun 2023. Kalau di batu bara, sistem pengawasan ini dikenal dengan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara). "Selain di batu bara, kita kerjakan di kelapa sawit dan ini baru kita kerjakan di pertengahan tahun ini," ujar Firman saat konferensi pers secara online, dilansir dari laman CNBC Indonesia, pada Jumat (22/12). Dijelaskan Firman, sebelum self-reporting yang didorong bersama Satuan Tugas (Satgas) kelapa Sawit, perusahaan terdaftar hanya 959. "Kita dorong digitalisasi, akhirnya jumlah perusahaannya meningkat menjadi 2.139 perusahaan, dan ini semua digital," bebernya. Data-data ini, kata Firman, bisa digunakan semua K/L untuk memperbaiki tata kelola, dan efeknya kepada penerimaan negara. Contohnya, sebut Firman, perusahaan sudah terdaftar di Ditjen Pajak, tapi luas lahan yang dilaporkan lebih rendah dibanding dengan yang sudah terdaftar di Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (Siperibun). Nah sekarang, Ditjen Pajak sudah punya kepastian datanya. "Ada pula ekstensifikasi, ini artinya data-datanya belum ada di Pajak, tapi ada di Siperibun, akhirnya Pajak bisa mengawasi wajib pajaknya. Jadi, ada potensi penerimaan negara," ucapnya. Selain itu, tutur Firman, kita bisa mempercepat penyelesaian sawit di kawasan hutan. Per Desember kemarin yang sudah masuk ke kas negara PNBP Rp475 miliar. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) negara pada 2022 lalu tinggi karena harga komoditas yang melejit. Di tahun ini, harga sejumlah komoditas turun, seperti CPO. "Tapi berkat digitalisasi Simbara, Siperibun, dan lain-lain, kebocoran bisa kita tangani, meski harga komoditas menurun, PNBP dari SDA relatif tinggi," ulasnya. Dengan digitalisasi, tegasnya, kita meningkatkan penerimaan negara, mengurangi kebocoran-kebocoran, mengurangi potensi korupsi, dan meningkatkan pelayanan.
