Jaga
Sorotan terbaru dari Tag # Jaga
Lingkungan
Lingkungan
'Menjaga Mangrove, Mengamankan Generasi Mendatang': PHR Tanam 700 Mangrove di Kawasan Marine Dumai
Dumai, katakabar.com - Sebagai wujud komitmen nyata terhadap keberlanjutan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim global, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) gelar aksi penanaman 700 pohon mangrove di kawasan Pelabuhan (Marine) Dumai, Kamis (6/8). Kegiatan bertajuk Peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 angkat tema “Menjaga Mangrove, Mengamankan Generasi Mendatang” ini dilaksanakan berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Dumai, instansi maritim, serta jajaran pemangku kepentingan di kawasan pesisir. Aksi hijau ini tidak sekadar seremonial, melainkan bagian dari langkah strategis PHR dalam memenuhi dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), serta mendukung pencapaian target Environmental Excellence dan program efisiensi pengelolaan lingkungan di Zona Rokan. Hutan mangrove diposisikan sebagai benteng alami pesisir Dumai yang rentan terhadap abrasi, gelombang pasang, hingga ancaman erosi laut. Senior Manager HSE Operations Zona Rokan, I Nyoman Widaryantha Naya, mengatakan PHR ingin memastikan bahwa setiap langkah operasional berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan dan memberikan dampak ekologis serta sosial bagi masyarakat sekitar. "Ekosistem mangrove memiliki peran penting sebagai penyerap karbon biru (blue carbon) yang efektif untuk menekan emisi gas rumah kaca penyebab pemanasan global. Lewat penanaman 700 bibit mangrove ini, kami menegaskan komitmen berkelanjutan PHR untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, melindungi keanekaragaman hayati, sekaligus menahan laju abrasi dan nilai tambah ekologi bagi masyarakat sekitarnya," kata I Nyoman. Ia menambahkan, menjaga kelestarian lingkungan merupakan komitmen bersama. Penanaman mangrove ini harus menjadi pemantik semangat untuk terus menumbuhkan budaya peduli lingkungan dalam setiap aktivitas sehari-hari, baik di area operasi maupun di tengah masyarakat. “Saya mengajak seluruh pekerja dan mitra kerja PHR untuk tidak hanya menjadi bagian dari penyedia energi bagi negeri, tetapi juga menjadi penggerak yang aktif merawat benteng pesisir kita. Mari kita jadikan nilai-nilai keberlanjutan (sustainability) sebagai gaya hidup, demi memperkokoh warisan lingkungan yang bersih, aman, dan lestari bagi generasi mendatang,” serunya. Di sisi lain, secara ekologis, dan keberadaan ekosistem mangrove yang subur di kawasan pesisir Dumai akan mendukung rantai makanan laut, meningkatkan populasi hewan laut. Kolaborasi ini juga mempererat harmonisasi hubungan dan program kemasyarakatan antara PHR, pemerintah daerah, dan warga sekitar wilayah operasional. Acara yang berlangsung di Marine Dumai diawali dengan seremoni pembukaan di ICC Room, dilanjutkan dengan penyampaian gambaran umum program lingkungan oleh tim HSE, penyerahan plakat penghargaan antar-instansi, hingga aksi langsung penanaman pohon mangrove secara simbolis oleh para pimpinan instansi. Pemerintah Kota Dumai memberikan apresiasi kepada PHR atas kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir, khususnya melalui program penanaman mangrove. Apresiasi tersebut disampaikan Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai, Drs. H. Muhammad Yunus, dalam acara penanaman mangrove di kawasan pesisir Dumai. Ia menekankan ekosistem mangrove memiliki peran vital sebagai benteng alami penahan abrasi serta paru-paru bumi yang berfungsi menyerap karbon. “Pentingnya mangrove untuk benteng alam yang menahan abrasi, apalagi garis pantai Dumai sangat panjang. Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih atas kepedulian yang tak hanya pada sektor energi, tetapi juga lingkungan. Kita masih bersama-sama menjaga pantai karena Dumai adalah area pesisir. Mangrove ini sebagai paru-paru yang bisa menyerap karbon, serta berfungsi sebagai sumber kehidupan yang manfaatnya akan diterima oleh generasi kita, warga, serta kelangsungan hidup manusia dan hewan laut. Kami berterima kasih dan mengapresiasi inisiatif ini melalui program yang berjalan,” terangnya. Sinergi penanaman mangrove di wilayah operasional Marine Dumai ini memberikan keuntungan ganda secara strategis. Pemilihan lokasi di dalam batas operasional (boundary) PHR memastikan pemantauan dan perawatan tumbuh kembang tanaman mangrove dapat dilakukan secara berkala dan terukur. Di saat yang sama, pengembangan ekosistem mangrove di kawasan pesisir Dumai juga membuka peluang pemanfaatan potensi berbasis kemasyarakatan, seperti peningkatan ketersediaan komoditas perikanan pantai (ikan dan kepiting) serta potensi pengembangan kawasan ekowisata pesisir yang bernilai ekonomi bagi warga tempatan. Inisiatif ini dirancang melalui serangkaian tahapan terencana yang dimulai sejak Mei 2026. Tahapan tersebut meliputi pemetaan dan survei kelayakan lokasi, koordinasi lintas pemangku kepentingan, hingga pemenuhan perlengkapan keselamatan kerja (HSE) untuk memastikan seluruh proses penanaman berjalan aman dan berdampak optimal. Ke depan, PT Pertamina Hulu Rokan berkomitmen untuk terus mengawal program-program pemeliharaan lingkungan hidup terpadu di seluruh wilayah kerja Zona Rokan. Langkah ini sejalan dengan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta komitmen Pertamina dalam mendukung pencapaian Net Zero Emission melalui pemanfaatan potensi penyerap karbon alami. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan WK Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi WK Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). WK Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Nasional
Nasional
Jaga Ketahanan Energi Nasional: SKK Migas, PHR dan Polda Riau Perkuat Sinergi Lindungi Aset Negara
Pekanbaru, katakabar.com - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) dan Kepolisian Daerah (Polda) Riau perkuat sinergi lintas instansi untuk melindungi aset negara sekaligus menjaga keberlanjutan operasi hulu migas yang menjadi salah satu penopang ketahanan energi nasional. Penguatan kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Strategi Penyelesaian Klaim Tanah Adat di atas BMN Tanah Hulu Migas Melalui Pemahaman Regulasi dan Kolaborasi Guna Mendukung Peningkatan Produksi Hulu Migas" di Gedung Rumbai Country Club (RCC), Pekanbaru, Kamis (6/8) kemarin. Forum tersebut mempertemukan aparat penegak hukum, pemerintah, regulator, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi mengenai penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang berpotensi menghambat kegiatan operasional hulu migas, khususnya pada aset Barang Milik Negara (BMN). Sebagai salah satu aset strategis negara, Wilayah Kerja (WK) Rokan mencakup area sekitar 6.400 kilometer persegi yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Riau dan lebih dari 12.600 sumur aktif. Keberlangsungan operasi di wilayah ini memiliki peran penting dalam menjaga pasokan energi nasional sehingga memerlukan kepastian hukum dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Kurun beberapa tahun terakhir, aktivitas ilegal di atas BMN Hulu Migas telah menimbulkan berbagai gangguan terhadap kegiatan operasi PHR. Di antaranya praktik perambahan liar, klaim tanah ulayat yang tidak memiliki dasar hukum yang memadai, transaksi jual beli lahan secara ilegal, penerbitan dokumen pertanahan yang tumpang tindih, pembalakan liar, hingga gangguan akses di kawasan hutan Berbagai aktivitas tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur, terganggunya jaringan listrik, hilangnya potensi produksi migas, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Untuk meminimalkan kerugian yang lebih besar, aparat penegak hukum melakukan berbagai langkah penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena berpotensi menghambat keberlanjutan operasi hulu migas dan menimbulkan kerugian bagi negara. Lantaran itu, diperlukan adanya pemahaman mengenai regulasi hukum agraria yang berlaku. Salah satunya terkait kedudukan hukum tanah ulayat masyarakat hukum adat agar tidak terjadi tumpang tindih dengan aset negara yang digunakan untuk kepentingan strategis sektor hulu migas. Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) melalui Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi, Yanin Kholison mengatakan dinamika pertahanan di wilayah operasi hulu migas perlu disikapi melalui dialog, pemahaman regulasi, dan kolaborasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kesamaan persepsi menjadi fondasi penting untuk menghadirkan solusi yang memberikan kepastian bagi semua pihak sekaligus mendukung keberlangsungan kegiatan hulu migas. “Melalui sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaksana hulu migas, akademisi, dan masyarakat, berbagai persoalan pertanahan dapat diselesaikan secara konstruktif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harapannya, kegiatan operasi hulu migas dapat berjalan dengan baik sehingga mampu terus mendukung ketahanan energi nasional dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun negara,” kata Yanin. Corporate Secretary PHR, Eviyanti Rofraida, menegaskan perlindungan BMN di wilayah operasi hulu migas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga keberlanjutan produksi migas nasional. "Barang Milik Negara di wilayah kerja hulu migas merupakan aset strategis yang menopang keberlangsungan produksi energi nasional. Karena itu, setiap bentuk perambahan maupun praktik jual beli lahan yang tidak sesuai ketentuan perlu ditangani secara komprehensif melalui kepastian hukum dan kolaborasi lintas instansi,” jelas Eviyanti. Kata Eviyanti, PHR berkomitmen menjalankan pengamanan BMN sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melalui pendekatan administrasi, fisik, dan hukum sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 140 Tahun 2020. Upaya tersebut juga diperkuat melalui sinergi lintas instansi dalam penegakan hukum, koordinasi penanganan mafia tanah, serta perlindungan hukum bagi pekerja yang menjalankan tugas pengamanan aset negara dengan tetap mengedepankan aspek kepatuhan dan kehati-hatian. FGD menghadirkan Kepala Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Yan Dharmadi, S.H., M.H., dan Pakar Hukum Agraria Universitas Andalas, Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum. Dalam paparannya, Prof. Kurnia Warman menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum tanah ulayat masyarakat hukum adat agar tidak terjadi tumpang tindih dengan aset negara yang telah digunakan untuk kepentingan strategis sektor hulu migas. Kegiatan ini juga dihadiri jajaran Polda Riau, SKK Migas, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kejaksaan Tinggi Riau, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya. Forum ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat koordinasi lintas instansi sekaligus membangun kesamaan persepsi dalam perlindungan aset negara yang mendukung kegiatan hulu migas, melalui kesepakatan dalam penanganan perambahan yang lebih terukur dan tegas. Salah satu kesepakatan penting yang dihasilkan dalam forum ini adalah optimalisasi peran Satgas Dukungan Operasional Kegiatan Migas Provinsi Riau sebagai wadah koordinasi lintas instansi dalam menangani persoalan pertanahan dan melindungi BMN Hulu Migas, khususnya dalam memfasilitasi mediasi atas kasus perusakan, penyerobotan, atau penguasaan tanpa hak terhadap BMN Hulu Migas, namun dengan batas waktu yang jelas. Melalui kolaborasi tersebut diharapkan tercipta kepastian hukum, perlindungan aset negara yang semakin kuat, iklim investasi yang kondusif, serta keberlanjutan produksi migas sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan Zona Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). Zona Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Riau
Riau
Momen HUT Polri ke 80, Masyarakat Flobamora Komit Jaga Kamtibmas Bersama Polisi
Dumai, katakabar.com - Sempena peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ke 80 Tahun 2026, dukungan terhadap terciptanya situasi kondusif terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Di antaranya datang dari komunitas masyarakat Indonesia Timur yang tergabung dalam keluarga besar Flobamora (Flores, Sumba, Timor, Alor). Secara serentak, warga Flobamora di berbagai wilayah menyatakan komitmennya untuk ikut serta aktif menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), berdampingan dengan aparat kepolisian dari Polda Riau. Ketua Ikatan Keluarga Flobamora, Yustanto, mengatakan momentum HUT Polri ke 80 ini menjadi ajang pembuktian masyarakat Timur selalu siap menjadi mitra strategis kepolisian dalam menjaga kedamaian, baik di daerah asal maupun di tanah rantau. "Kami ingin memberikan kado terbaik untuk HUT Polri ke 80, yakni situasi yang aman, damai, dan kondusif. Nilai-nilai budaya kami mengajarkan persaudaraan yang kuat, dan itu kami implementasikan dengan ikut menjaga lingkungan bersama kepolisian," ujarnya singkat.
Lingkungan
Lingkungan
PTPN IV PalmCo Gencarkan Gerakan Hijau dan Jaga Sumber Air Warga
Jakarta, katakabar.com - PTPN IV PalmCo, Subholding Perkebunan Nusantara terus perkuat komitmen menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya air melalui gerakan penghijauan yang dilaksanakan secara masif di berbagai wilayah operasional perusahaan. Hingga pertengahan tahun 2026, perusahaan mencatat total penanaman 76.555 bibit pohon di seluruh Indonesia, mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Program ini merupakan bagian dari agenda keberlanjutan yang dijalankan perusahaan di bawah naungan Holding Perkebunan Nusantara. Tren penanaman pohon terus meningkat setiap tahunnya sebagai respons terhadap tantangan perubahan iklim. Pada tahun 2024, perusahaan menanam 8.750 pohon, kemudian meningkat menjadi 17.500 pohon pada 2025. Memasuki tahun 2026, realisasi penanaman melonjak signifikan hingga mencapai 50.305 pohon. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan peningkatan skala penanaman ini merupakan langkah konkret perusahaan dalam memperkuat ketahanan ekologi sekaligus memastikan keberlanjutan bisnis berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan. "Jumlah pohon yang terus kami tambah setiap tahunnya, hingga mencapai lebih dari 76 ribu pohon, adalah langkah konkret kami melihat kondisi cuaca dan lingkungan yang semakin tidak menentu. Menanam dalam skala besar mutlak dilakukan, namun menanam saja tentu tidak cukup. Pohon-pohon ini harus dirawat, karena itu dalam setiap pelaksanaannya kami selalu berkolaborasi dan mengajak warga sekitar untuk ikut menjaga agar bibit tersebut bisa tumbuh besar dan optimal," terang Jatmiko. Perkuat Sanitasi dan Jaga Sumber Air Jatmiko menjelaskan program penanaman pohon juga berkaitan erat dengan upaya menjaga kualitas sumber air dan mendukung kegiatan normalisasi sungai di sekitar area perkebunan. "Pohon dan air bersih itu tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak ada pohon yang akarnya menahan tanah, tanah itu akan longsor ke sungai menjadi lumpur. Sungainya jadi dangkal, kotor, dan akhirnya bikin banjir. Dengan menanam pohon yang banyak di pinggir bantaran air, erosi tanah bisa dicegah. Hasil akhirnya, air tanah yang sehari-hari dipakai oleh warga untuk mandi, mencuci, dan minum akan menjadi jauh lebih bersih dan sehat," tegas Jatmiko. Komitmen penghijauan tersebut juga diwujudkan melalui aksi kolaboratif di tingkat unit. Pada Senin (22/6), PTPN IV PalmCo bersama Ikatan Keluarga Besar Istri (IKBI), organisasi istri karyawan perusahaan, melakukan penanaman 1.000 bibit pohon di tujuh lokasi berbeda di wilayah Distrik Djaba (Jawa Barat dan Banten). Kegiatan dipusatkan secara simbolis di Kebun Sukamaju, Sukabumi, Jawa Barat. Sebanyak 100 bibit pohon ditanam oleh anggota IKBI, sementara 900 bibit lainnya ditanam secara serentak oleh karyawan perusahaan bersama masyarakat di enam unit kebun lainnya. Jenis pohon yang ditanam merupakan kombinasi tanaman berkayu keras seperti gaharu, mahoni, jabon, sengon, dan jati, serta tanaman buah-buahan seperti durian, sawo, mangga, alpukat, rambutan, dan nangka. Ketua IKBI PTPN IV PalmCo, Ida Erlina, menuturkan pemilihan jenis pohon dilakukan agar masyarakat dapat merasakan manfaat ekologis sekaligus manfaat ekonominya. "Pohon-pohon berkayu keras sengaja ditanam di pinggiran sungai atau lahan miring karena akarnya yang kuat sangat berguna untuk mengikat tanah agar tidak mudah longsor, menjaga sumber air warga tetap terjaga. Sedangkan pohon buah-buahan sengaja ditanam di tempat yang mudah dijangkau. Harapan kami, saat pohon-pohon ini berbuah nanti, hasilnya bisa dipetik dan dinikmati langsung oleh warga yang tinggal di sekitar kebun," jelas Ida. Ida menambahkan keterlibatan IKBI dalam penanaman simbolis 100 pohon merupakan bentuk dukungan moril keluarga karyawan terhadap target besar perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan. "Kami dari perkumpulan istri karyawan merasa terpanggil untuk ikut turun tangan melengkapi upaya PTPN IV. Menjaga bumi ini bukan cuma tugas korporasi atau pemerintah, tapi juga tugas kita sebagai ibu-ibu di rumah untuk mengajarkan pentingnya menanam pohon dan menjaga kebersihan air kepada generasi anak-anak kita. Semangat inilah yang kami tularkan dalam aksi gotong royong hari ini bersama karyawan dan warga sekitar," tandas Ida.
Riau
Riau
PHR Bangkitkan Gairah Petani Jaga Ketapang di Lahan Holtikultura Bengkalis
Bengkalis, katakabar.com - Matahari belum sepenuhnya meninggi kala aktivitas di lahan hortikultura mulai berlangsung. Di antara hamparan kangkung, bayam, dan berbagai jenis sayuran lainnya, anggota Kelompok Maju Jaya Lestari, Kelompok Tani Jaya Sepakat, Kelompok Tani Harapan, dan Kelompok Tani Setia Maju memulai rutinitas yang telah mereka jalani selama bertahun-tahun. Bagi mereka, bertani bukan sekadar mata pencaharian, tetapi bagian dari upaya menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Dalam menjalankan usaha taninya, para petani masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian besar proses pengolahan lahan dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Kondisi tersebut membuat proses persiapan tanam menjadi lebih panjang dan menyita waktu yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya lainnya. "Pengolahan lahan menjadi pekerjaan yang cukup berat karena sebagian besar masih dilakukan secara manual. Kalau prosesnya bisa lebih cepat dan efisien, kami bisa lebih fokus pada pemeliharaan tanaman sehingga pekerjaan di kebun menjadi lebih optimal," ujar Ketua Kelompok Tani Setia Maju Desa Semunai, Jonter Sitio. Untuk mendukung peningkatan kapasitas petani dalam mengelola usaha tani secara lebih efektif, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) melalui Program AKAR RIMBA (Aksi Kolaborasi Rehabilitasi Biodiversitas) membantu petani menghadapi meningkatnya biaya produksi melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penyuluhan budidaya, serta penguatan kapasitas kelompok tani. Program ini dirancang untuk membantu petani meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan sekaligus memperkuat kelembagaan kelompok sebagai fondasi pengembangan usaha pertanian yang berkelanjutan. Dukungan tersebut mulai dirasakan dalam aktivitas sehari-hari para petani. Ketersediaan sarana pertanian membantu mempercepat proses pengolahan lahan sehingga waktu kerja dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya lainnya, seperti pemeliharaan tanaman, pengendalian gulma, penyiraman, hingga persiapan musim tanam berikutnya. "Kami sekarang bisa mengatur pekerjaan di lahan dengan lebih baik. Waktu yang sebelumnya banyak digunakan untuk pengolahan lahan kini dapat dimanfaatkan untuk merawat tanaman dan mempersiapkan musim tanam berikutnya," cerita Jonter. Selain dukungan sarana dan prasarana, proses penyuluhan juga menjadi ruang belajar bagi para petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam budidaya hortikultura. Anggota kelompok semakin aktif berdiskusi mengenai teknik budidaya yang baik, pemanfaatan sarana pertanian secara optimal, hingga pengelolaan kelompok agar semakin mandiri. Melalui proses tersebut, semangat gotong royong yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat terus tumbuh dan menjadi kekuatan dalam mengembangkan usaha tani bersama. Penguatan kapasitas tersebut menjadi bekal penting bagi kelompok tani untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan lahan dan memperkuat kelembagaan kelompok. Dengan kemampuan yang semakin baik dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, kelompok tani memiliki fondasi yang lebih kuat untuk mengembangkan usaha pertanian secara berkelanjutan. Manager Community Involvement & Development (CID) PT Pertamina Hulu Rokan, Iwan Ridwan Faizal, mengatakan pemberdayaan masyarakat merupakan proses membangun kapasitas agar masyarakat mampu berkembang secara mandiri. "Program AKAR RIMBA dirancang untuk memperkuat kapasitas kelompok tani melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penyuluhan, serta penguatan kelembagaan. Melalui dukungan tersebut, diharapkan petani dapat mengelola lahan secara lebih efektif, meningkatkan kapasitas kelompok, dan membangun fondasi usaha pertanian yang berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan masyarakat," jelas Iwan. Bagi para petani di Bengkalis, hasil panen bukan hanya menjadi tujuan setiap musim tanam, tetapi juga cerminan dari kerja keras dan semangat untuk terus menjaga produktivitas lahan. Melalui kolaborasi antara masyarakat dan PHR, para petani semakin optimistis dapat mengembangkan usaha pertanian yang lebih efektif dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan serta menggerakkan perekonomian masyarakat di wilayah Bengkalis. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan WK Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi WK Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). WK Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Nasional
Nasional
Politisi Senayan Tinjau Inovasi CEOR Minas, Dukung Langkah Pertamina Jaga Ketahanan Energi Nasional
Pekanbaru, katakabar.com - Sebagai upaya pastikan keberlanjutan pasokan energi nasional, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI tinjau fasilitas operasi PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Lapangan Minas, Riau, Kamis (18/6) kemarin. Kunjungan ini berfokus pada pengawasan optimalisasi produksi minyak dan gas bumi, khususnya melalui penerapan inovasi teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR). Rombongan Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade, disambut langsung oleh Senior Director Specialist O&G PT Danantara Asset Management Wiko Migantoro, Direktur Perencanaan Strategis Badan Pengelola BUMN Abdi Mustakim, Direktur SDM & Penunjang Bisnis PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Eri Sulistyo Sutikno serta Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Muhamad Arifin. Pada tinjauan lapangan tersebut, Komisi VI mengamati langsung infrastruktur fasilitas injeksi Alkali Surfactant Polymer (ASP). Teknologi mutakhir ini diimplementasikan guna meningkatkan perolehan minyak bumi di Lapangan Minas, yang saat ini masih menjadi salah satu andalan produksi nasional dengan capaian sekitar 28.000 barel per hari. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyampaikan pentingnya langkah strategis BUMN dalam mengelola aset negara. "Berbagai inovasi teknologi, termasuk implementasi CEOR, telah berhasil meningkatkan produksi di Lapangan Minas ini. Berkat kerja keras seluruh pekerja PHR serta penerapan inovasi tersebut, kami optimis target nasional dapat tercapai. PHR sudah sangat baik dan perlu terus didukung demi mewujudkan swasembada energi nasional," kata Andre. Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Muhamad Arifin, menegaskan komitmen perusahaan dalam memaksimalkan potensi lapangan-lapangan mature (tua) di WK Rokan. "Penerapan CEOR di Lapangan Minas merupakan manifestasi dari komitmen kami untuk terus meningkatkan produksi, termasuk melalui penerapan teknologi enhanced ini, yang mampu menjangkau sisa minyak yang tidak mungkin diperoleh dengan cara-cara konvensional. Kami mengapresiasi dukungan penuh dari Komisi VI DPR RI. Sinergi antara legislatif dan BUMN memberikan landasan yang kuat bagi kami untuk mengeksekusi peta jalan strategis ketahanan energi, memberdayakan kapasitas rantai pasok nasional secara optimal, dan tentunya dengan senantiasa mengedepankan prinsip Safety First dalam setiap aspek operasi kami," jelasnya. WK Rokan saat ini masih menjadi salah satu penopang utama produksi minyak mentah di Indonesia dengan kontribusi sekitar 30 persen secara nasional. Melalui pendekatan "Back to Geology" dan pemanfaatan teknologi lanjutan, PHR terus berupaya mentransformasi tantangan operasional menjadi peluang peningkatan produksi yang berkelanjutan. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan Zona Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). Zona Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Nasional
Nasional
Green Policing di Pelalawan: Kapolda Riau dan Menteri LH Seru Semua Pihak Jaga Gambut Tetap Basah
Pelalawan, katakabar.com - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Moh. Jumhur Hidayat, didampingi Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, tinjau sejumlah infrastruktur pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pelalawan, Kamis (18/6). Kunjungan tersebut difokuskan pada pengecekan fungsi sekat kanal sebagai salah satu upaya menjaga kelembapan lahan gambut, dan mengurangi risiko terjadinya kebakaran saat musim kemarau. Selain meninjau kondisi lapangan, rombongan juga melakukan penanaman pohon aren sebagai bagian dari program rehabilitasi lingkungan dan penguatan ekosistem gambut yang berkelanjutan. Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, mengatakan upaya pengendalian karhutla membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, menjaga kawasan gambut tetap basah merupakan langkah strategis untuk mencegah munculnya titik api yang berpotensi memicu bencana asap. "Pengendalian karhutla tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk menjaga ekosistem gambut tetap basah serta mencegah bencana asap sejak dini," kata Irjen Pol Herry. Peninjauan sekat kanal dilakukan untuk memastikan sarana pengelolaan tata air di kawasan gambut berfungsi optimal. Infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mempertahankan tinggi muka air gambut sehingga potensi kebakaran dapat ditekan secara maksimal. Di kegiatan sama, Menteri Lingkungan Hidup bersama Kapolda Riau dan para pemangku kepentingan melakukan penanaman pohon aren sebagai simbol komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tanaman aren dipilih karena memiliki manfaat ekologis dalam mendukung konservasi lahan sekaligus berpotensi memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Irjen Pol Herry menegaskan pendekatan pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam penanganan karhutla. Prinsip tersebut, kata dia, sejalan dengan konsep Green Policing yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian penting dari tugas kepolisian. "Green Policing mengajarkan bahwa mencegah lebih baik daripada memadamkan. Karena melindungi lingkungan berarti melindungi kehidupan, kesehatan, dan masa depan generasi yang akan datang," tegasnya. Kabupaten Pelalawan yang memiliki hamparan lahan gambut luas menjadi salah satu wilayah strategis dalam upaya pencegahan karhutla di Provinsi Riau. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan tata air, rehabilitasi lingkungan, dan keterlibatan aktif masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menjaga ekosistem gambut tetap lestari. Kegiatan ini sekaligus mempertegas komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam membangun sistem pencegahan karhutla yang berkelanjutan demi menjaga lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.
Riau
Riau
Ketua MUI Kepulauan Meranti Seru Masyarakat Jaga Persatuan dan Tolak Informasi Provokatif
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepulauan Meranti, Dr Imam Ghozali M Pdi, imbau seluruh masyarakat agar senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, Minggu (26/4). Dr Imam Ghozali, M Pdi menegaskan persatuan, dan kerukunan fondasi utama dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat punya tanggung jawab bersama untuk pererat tali silaturahmi, menjaga ukhuwah Islamiyah, serta menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai di tengah keberagaman yang ada. Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menerima, dan sebarluaskan informasi, khususnya yang beredar melalui media sosial. Masyarakat, harap Ketua MUI Tanah Jantan nama lain dari Kepulauan Meranti, tidak mudah percaya terhadap berita yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta menolak segala bentuk informasi yang bersifat provokatif, menyesatkan, dan berpotensi memecah belah persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. “Persatuan adalah kekuatan utama dalam menjaga kedamaian. Mari kita terus mempererat silaturahmi, saling menjaga kerukunan, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang dapat memecah belah kebersamaan kita,” terang Dr Imam Ghozali M Pdi Melalui imbauan ini, diharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dapat terus menjaga persatuan, memperkokoh kebersamaan, serta bersama-sama menciptakan situasi yang aman, damai dan kondusif
Tekno
Tekno
Lintasarta Jaga Lonjakan Trafik Idul Fitri 2026: Pemulihan Jaringan Cepat dan Gangguan Turun
Jakarta, katakabar.com - Lintasarta kembali tegaskan perannya sebagai mitra strategis transformasi digital nasional dengan menjaga keandalan layanan selama periode libur panjang Idulfitri 2026. Usung semangat Empowering Beyond dengan kapabilitas Beyond AI Factory dari Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) Group, perusahaan melakukan penguatan infrastruktur berbasis kecerdasan artifisial (AI) dan kesiapan operasional 24/7 untuk menghadapi lonjakan trafik digital di momen Lebaran. Sebelumnya, Lintasarta memproyeksikan peningkatan trafik digital seiring tingginya aktivitas masyarakat dan industri selama momen Ramadan hingga Lebaran. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Lintasarta melakukan optimalisasi kapasitas jaringan, penguatan sistem monitoring berbasis AI, serta menyiagakan Network Operation Center (NOC) dan tim operasional secara penuh di seluruh Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi gangguan sekaligus memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi. Sepanjang periode Lebaran, Lintasarta mencatat peningkatan signifikan pada trafik layanan jaringan komunikasi data yang digunakan oleh berbagai sektor strategis seperti perbankan, transportasi, ritel, distribusi, hingga layanan publik. Di tengah lonjakan tersebut, kualitas layanan tetap terjaga dengan stabil dan andal. Percepatan Pemulihan Hingga 60 Persen Peningkatan signifikan juga terlihat pada kecepatan penanganan gangguan yang meningkat hampir 60 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penanganan gangguan lebih cepat karena sudah menggunakan AI untuk melakukan analisis dan diagnostic, sehingga pemulihan layanan dapat dipercepat dan dampak terhadap pelanggan diminimalkan. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Lintasarta dalam menjaga keandalan layanan serta memastikan kontinuitas operasional pelanggan tetap terjaga. Penurunan Gangguan Hingga 20 Persen Dari sisi performa layanan jaringan, jumlah gangguan tercatat menurun sebesar 20 persen jika dibandingkan tahun lalu. Adapun penurunan tingkat gangguan karena improvement desain High Availability (HA) dan Point of Presence (PoP). Penurunan ini menunjukkan peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh, baik pada jaringan utama maupun hingga ke pengguna akhir. Didukung monitoring berbasis AI dan operasional 24/7 Director & Chief Telco Services Officer Lintasarta, Zulfi Hadi, menyampaikan capaian ini merupakan hasil dari transformasi operasional berbasis AI yang terus diperkuat oleh perusahaan. “Melalui kapabilitas Beyond AI Factory, kami tidak hanya melakukan monitoring jaringan, tetapi juga melakukan proActive maintenance untuk kualitas layanan yang menyentuh ambang batas (threshold), mengotomatisasi penanganan, serta meningkatkan kecepatan respons secara end-to-end. Hal ini memungkinkan kami menjaga kualitas layanan tetap optimal di tengah lonjakan trafik yang tinggi,” ujar Zulfi. Selain itu, kata Zulfi, pengelolaan trafik dilakukan secara dinamis melalui optimalisasi routing serta penerapan contingency plan di berbagai titik kritikal jaringan, guna memastikan distribusi data tetap optimal selama periode puncak Lebaran. Perkuat Fondasi Digital Lewat Beyond Infrastructure Capaian ini merupakan bagian dari strategi Beyond Infrastructure yang kini diperkuat melalui kapabilitas Beyond AI Factory, dengan mengintegrasikan teknologi AI dalam pengelolaan jaringan dan layanan secara end-to-end. Pendekatan ini didukung oleh fondasi 4C Lintasarta Connectivity untuk memastikan keandalan sistem, Cloud untuk mendukung skalabilitas infrastruktur, Cybersecurity untuk menjamin keamanan dan kepatuhan data, serta Collaboration untuk mengorkestrasi ekosistem digital secara terintegrasi. “Fokus kami bukan hanya memastikan layanan tetap berjalan, tetapi memastikan pelanggan dan industri dapat terus beroperasi tanpa hambatan di momen paling krusial. Inilah wujud dari Empowering Beyond, membangun ekosistem digital yang semakin kuat, terhubung, dan berkelanjutan bagi Indonesia,” sebut Zulfi. Ke depan, Lintasarta akan terus memperkuat posisinya sebagai Beyond AI Factory dengan menghadirkan inovasi berbasis AI, meningkatkan integrasi layanan 4C, serta perluasan kolaborasi dalam membangun ekosistem digital nasional yang inklusif dan berdaulat,
Sawit
Sawit
BPDP Tegaskan Peningkatan Produktivitas Sawit Isu Krusial Jaga Stablitas Ekonomi Nasional
Jakarta, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tegaskan peningkatan produktivitas kelapa sawit jadi isu krusial guna menjaga stabilitas perekonomian nasional. Hal ini mengemuka dalam kegiatan Media Briefing BPDP angkat tema 'Sawit Indonesia: Jalan di Tempat atau Terus Melaju ke Depan' yang digelar di Hotel Mövenpick Pecenongan, Jakarta. Di acara ini, menghadirkan Zaid Burhan Ibrahim selaku Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum BPDP, serta Dr. Ir Tungkot Sipayung sebagai Direktur PASPI dan Praktisi Sawit Indonesia. Dalam paparannya, Tungkot Sipayung, menekankan sektor kelapa sawit memiliki peran strategis sangat besar terhadap ekonomi nasional, mulai dari penyerapan tenaga kerja, devisa, hingga ketahanan energi. Lantaran itu, fluktuasi di sektor sawit akan berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan. “Kalau kelapa sawit bergejolak, maka perekonomian nasional juga akan ikut bergejolak. Sawit bukan hanya komoditas, tetapi tulang punggung ekonomi, terutama di tidak hanya di daerah tapi juga perkotaan,” jelas Tungkot Sipayung. Ia mengungkapkan tantangan utama industri sawit Indonesia saat ini bukan lagi pada perluasan lahan, melainkan stagnasi produktivitas, khususnya di tingkat perkebunan rakyat. Berdasarkan data, dalam hampir tiga dekade terakhir peningkatan luas tanaman menghasilkan tidak sebanding dengan kenaikan produktivitas. “Perluasan lahan tidak otomatis meningkatkan produksi. Tanpa perbaikan produktivitas, kita justru akan menghadapi gap produksi di masa depan,” tegasnya. Menurutnya, pemerintah mendorong agar produktivitas perkebunan rakyat mampu mencapai minimal 3 ton per hektare, melalui berbagai intervensi strategis seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyediaan sarana dan prasarana, penguatan sumber daya manusia, serta riset berkelanjutan. Sedang, Zaid Burhan Ibrahim, menekankan agenda peningkatan produktivitas sawit harus dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan industri sawit Indonesia di tengah tantangan global. “Produktivitas kunci agar sawit Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi terus melaju ke depan secara berkelanjutan dan berdaya saing,” kata Zaid Burhan Ibrahim. Ia menekankan, BPDP terus memperkuat perannya sebagai enabler melalui pembiayaan PSR, dukungan sarana dan prasarana, pengembangan SDM perkebunan, serta pendanaan riset yang berdampak langsung pada peningkatan hasil dan efisiensi usaha tani sawit. Melalui forum ini, terangnya, BPDP berharap media dapat berperan aktif dalam menyampaikan narasi berbasis data dan fakta, sehingga publik memahami peningkatan produktivitas sawit bukan semata isu teknis, melainkan strategi nasional untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan petani, dan ketahanan energi Indonesia.
