Jabat
Sorotan terbaru dari Tag # Jabat
Riau
Riau
Yusmar Resmi Pimpin Birokrasi Rohul 'Aparatur Loyal Berintegritas dan Berkualitas'
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Suasana khidmat penuh semangat warnai halaman Kantor Bupati Rokan Hulu, Senin (6/4). Di hadapan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), momen bersejarah terjadi, yakni serah terima jabatan (Sertijab) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hulu secara resmi digelar. Muhammad Zaki, S.STP, M.Si, serahkan tongkat estafet kepemimpinan, sekaligus buku memori kerja, kepada Drs. H Yusmar, M.Si, kini resmi sandang status sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Rokan Hulu Bagi Yusmar, jabatan ini bukan sekadar perubahan status atau penambahan tanda pangkat. Dalam pandangannya, ini adalah sebuah amanah luhur dan kepercayaan besar yang diberikan Bupati Rokan Hulu, yang harus dipertanggungjawabkan dengan segenap kemampuan, dan integritas. Di awal kepemimpinannya, Yusmar langsung memaparkan arah kebijakan yang akan menjadi perhatian utamanya. Salah satu prioritas yang ditekankan pembinaan dan penertiban ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Menurutnya, fondasi birokrasi yang kuat dimulai dari sumber daya manusia yang disiplin dan profesional. Selain itu, Yusmar menyoroti urgensi penyelesaian laporan Program Strategis Nasional (PSN). Tenggat waktu yang sempat diundur hingga 17 April mendatang, menurutnya, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. "Ini kesempatan bagi kita untuk memastikan data yang disampaikan benar-benar realistis dan tepat. Tidak boleh ada kesalahan atau ketidakkonsistensian," tegasnya. Era Baru Birokrasi: Work From Anywhere dan Respons Cepat Angin segar pun segera ditiupkan Plt Sekda. Ia mengingatkan seluruh jajaran untuk segera menyesuaikan diri dengan budaya kerja baru yang mulai berlaku per 1 April 2026, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri. Sebuah terobosan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas kerja. "Ke depannya, akan diterapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) dan Work From Office (WFO). Khususnya pada hari Jumat, dan hari-hari lain yang akan diatur kemudian, tujuannya jelas: meningkatkan efisiensi kerja tanpa mengurangi kualitas pelayanan," jelas Yusmar. Tetapi, fleksibilitas ini tidak berarti keleluasaan yang tanpa batas. Yusmar menegaskan aturan ketat terkait komunikasi dan tanggung jawab. Selama masa kerja jarak jauh atau WFA, seluruh staf diwajibkan memberikan respon atau tanggapan terhadap instruksi pimpinan dalam jangka waktu maksimal 5 menit. Sebuah tuntutan yang menguji kesiapan mental dan teknologi para ASN. Komitmen terhadap efisiensi tidak hanya berlaku pada cara kerja, tetapi juga pada pengelolaan fasilitas negara. Yusmar mengingatkan atas instruksi Bupati, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pengecekan ini tidak main-main. Satpol PP akan turun tangan pada Jumat, Sabtu, Minggu, hingga hari libur nasional. Fokus pengawasan adalah memastikan efisiensi penggunaan listrik dan mematikan lampu atau perangkat yang tidak terpakai. "Kita harus bijak mengelola aset dan anggaran daerah. Efisiensi dimulai dari hal-hal kecil, seperti mematikan lampu saat ruangan kosong," ujarnya. Di akhir amanatnya, Yusmar mengajak seluruh jajaran ASN untuk menyatukan langkah. Ia menekankan pentingnya kekompakan, kerja sama, dan solidaritas (soliditas) agar roda pemerintahan dapat berjalan lancar dan efektif. Untuk memotivasi kinerja, khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah, Yusmar memperkenalkan moto baru yang menjadi jargon perjuangan bersama: "Aparatur Loyal Berintegritas, Pelayanan Berkualitas". "Saya memohon dukungan dan kerjasama yang lebih solid dari seluruh jajaran: para asisten, inspektur, kepala OPD, hingga pejabat fungsional. Mari kita satukan tekad untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati demi kemajuan Rokan Hulu yang kita cintai," ajaknya dengan penuh harap. Langkah Yusmar baru saja dimulai, tetapi pesan yang disampaikannya sudah terdengar jelas. Birokrasi Rokan Hulu kini menuju arah yang lebih disiplin, efisien, dan berintegritas.
Hukrim
Hukrim
Dimutasi ke Kejari Lamongan, Ini Prestasi Winro
Indragiri Hulu, katakabar.com - Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hulu, Windro Tumpal Halomoan Haro Munthe, S.H,M.H, dimutasi menjadi Kajari Lamongan. Mutasi itu tertuang dalam keputusan Jaksa Agung RI Nomor 854 tahun 2025 pada 13 Oktober 2025. “Pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural pegawai negeri sipil Kejaksaan RI,” bunyi surat yang ditandatangani Jaksa Agung, ST Burhanundin. Dia (Windro-red) digantikan Ratih Andrawina Suminar, sebelumnya sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Windro sejak menginjakkan kaki di Kota Kedondong menjadi sorotan media lokal maupun nasional lantaran berhasil membongkar beberapa kasus korupsi kelas kakap, yakni mengungkap kasus korupsi ditubuh Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indra Arta dengan kerugian negara mencapai Rp15 miliar hasil audit Inspektorat, di mana tersangka ditetapkan berjumlah 9 orang. Perkara korupsi itu sebelas tahun lamany senyap di BPR Indra Arta dari 2014 hingha 2024 akhirnya terbongkar. Hasil korupsi diduga digunakan para tersangka untuk kepentingan pribadi dalam pengelolaan keuangan daearah. “Kasus ini terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain,” ujar pihak Kejari Indragiri Hulu saat konferensi pers beberapa waktu lalu. Menurut catatan katakabar.com, selama memimpin Kejari Indragiri Hulu pada 2024, Windro berhasil menangani beberapa perkara tindak pidana korupsi lain seperti korupsi penjualan lahan aset daerah dengan kerugian negara Rp1 miliar. Di kasus ini dua tersangka ditetapkan lantaran menjual belikan tanah milik pemerintah seluas 18 hektar. Lalu, dugaan tindak pidana korupsi penerbitan surat sertifikat hak milik (SHM) diatas tanah Pemda Inhu pada tahun 2015-2016 dengan kerugian negara mencapai Rp1,7 miliar. Tetapi, ada beberapa aset negara berhasil dipulihkan Kejari Indragiri Hulu menjadi milik daerah dalam bentuk 5 persil SHM berasal dari Kecamatan Pasir Penyu seluas 52.937 m2 yang sebelumnya lahan tersebut dikuasai orang lain dengan nilai Rp14 miliar. Paling menonjol, Windro pada masa itu belum genap tiga bulan tugas di Indragiri Hulu membuat gebrakan jitu terhadap peningkatan pelayanan menjurus kepada korban tindak pidana umum, yakni membangun Ruang Aspirasi Korban (RAK). "Wadah ini untuk menjamin pengajuan hak restitusi korban yakni mendengarkan aspirasi tuntutan dan pengembalian barang bukti saat tahap II, yang kepemilikannya jelas-jelas milik dari korban tindak pidana," jelas Muhammad Ulinuha, S.H, Kepala Seksi Intelijen pada Kejari Indragiri Hulu. Dijelaskannya, program itu lahir dari konsep pemikiran Kajari Indragiri Hulu yang menyadari sistem peradilan pidana, tidak bisa hanya berorientasi kepada penjatuhan sanksi terhadap pelaku melainkan juga perlindungan dan pemenuhan hak dari korban tindak pidana. "Masing-masing hak korban diantaranya hak atas restitusi, hak transportasi, dan hak atas kejelasan status barang bukti milik korban," terangnya.
Lingkungan
Lingkungan
Maharani Jabat Manajer Setelah Magang di LindungiHutan
Semarang, katakabar.com - Perjalanan Maharani Dwi Rahmadani menjadi salah satu kisah inspiratif dari balik layar LindungiHutan. Berawal sebagai mahasiswa magang, ia kini memegang tanggung jawab sebagai Manajer Eksekusi Bisnis, sebuah posisi strategis yang mengkoordinasikan jalannya berbagai program konservasi dan kolaborasi bisnis. Maharani kali pertama kenal LindungiHutan pada 2020 lalu melalui program magang yang dibuka untuk mahasiswa. Ketertarikannya terhadap isu lingkungan dan keinginan belajar langsung dari gerakan akar rumput membuatnya mendaftar. Selama masa magang, ia tidak hanya menyelesaikan tugas administratif, tetapi juga aktif terlibat dalam kegiatan operasional dan interaksi dengan mitra serta petani lokal. Setelah menyelesaikan masa magangnya, Maharani mendapatkan tawaran untuk bergabung secara penuh. Dengan latar belakang pendidikan Manajemen dan semangat yang kuat terhadap gerakan konservasi, ia dipercaya menempati berbagai posisi sebelum akhirnya menjabat sebagai Manajer Eksekusi Bisnis. Di peran ini, ia menjadi jembatan antara berbagai pihak: dari perusahaan yang ingin menjalankan program CSR, hingga komunitas lokal yang menjadi ujung tombak konservasi. “Saya percaya setiap orang bisa berkontribusi dalam gerakan pelestarian lingkungan, termasuk melalui jalur profesional. Di LindungiHutan, saya belajar bahwa kerja konservasi bukan hanya tentang menanam pohon, tapi juga tentang membangun hubungan dan menciptakan sistem yang berkelanjutan,” ujar Maharani, lewat rilis resmi LindungiHutan diterima katakabar.com Jumat siang. Sebagai Manajer Eksekusi Bisnis, Maharani bertugas memastikan seluruh program berjalan efektif, tepat sasaran, dan membawa dampak lingkungan serta sosial yang terukur. Perannya mencakup pengelolaan relasi dengan mitra korporasi, penyusunan laporan dampak, hingga pengembangan strategi bisnis yang sejalan dengan misi pelestarian alam. Kisah Maharani mencerminkan bagaimana LindungiHutan bukan hanya menjadi ruang kolaborasi untuk konservasi, tetapi juga tempat bertumbuh bagi generasi muda yang ingin mengambil peran dalam perubahan. Budaya kerja yang terbuka, kolaboratif, dan berorientasi pada misi menjadikan organisasi ini ruang belajar sekaligus ladang kontribusi nyata. Transformasi Maharani dari seorang magang menjadi manajer memperlihatkan pentingnya membuka ruang bagi anak muda untuk terlibat dalam sektor lingkungan. Di tengah urgensi krisis iklim, sumber daya manusia yang kompeten, berdedikasi, dan memiliki nilai keberlanjutan menjadi aset yang tak ternilai.
Riau
Riau
Jabat Lagi Ketua Dekranasda Bengkalis, Ini Komitmen Siti Aisyah
Bengkalis - Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten resmi memiliki nakhoda yang pimpin selama periode 2025-2030 mendatang. Adalah Siti Aisyah yang jabat lagi Ketua Dekranasda Kabupaten Bengkalis. Prosesi pelantikan dipimpin Ketua Dekranasda Provinsi Riau, Henny Sasmita dan berlangsung secara daring (dalam jaringan) di rumah dinas Wakil Bupati Bengkalis, Senin (24/3) lalu. Di kegiatan tersebut, Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso, Kepala Dinas Dukcapil, Islamil, Kepala Dinas Sosial, Paulina, Dharma Wanita Persatuan, TP PKK, GOW serta pengurus Dekranasda priode 2022-2024 turut hadir. Dengan tegas, Siti Aisyah mengungkapkan komitmen dirinya untuk kembangkan produk lokal 'Negeri Junjungan' nama lain dari Kabupaten Bengkalis. Selain di Provinsi Riau, harapan besarnya juga di Indonesia bahkan mancanegara. “Kita menginginkan produk kita itu dikenal, jauh lebih luas dari yang telah dikenal saat ini. Sehingga para perajin tidak sekadar bertahan. Tapi bisa terus berkembang hingga menjadi pemain di negeri sendiri,” jelasnya, dilanair dari laman Diskominfotik Bengkalis, Kamis (27/3).