Riau
Riau
Polres Bersama Pemkab Inhil dan BKSDA Riau Perkuat Sinergi Tangani Gangguan Kera Liar di Tembilahan
Tembilahan, katakabar.com - Kepolisian Resor (Polres), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau gelar rapat koordinasi dan pengumpulan data terkait penanganan gangguan satwa liar kera ekor panjang yang meresahkan masyarakat di Kecamatan Tembilahan, Rabu (5/8) sekitar pukul 14.45 WIB di Kantor Lurah Tembilahan Kota. Rapat tersebut dihadiri Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., perwakilan BKSDA Provinsi Riau, Bambang S., Kabag Ops Polres Indragiri Hilir, AKP Dr. Irwanto, S.H., M.H., Kasat Intelkam, AKP Jamaluddin, S.H., M.H., Kapolsek Tembilahan, Ipda Ripal Indrawata, S.H., M.H., Camat Tembilahan, Ary Syuria, S.E., M.Si., serta Lurah Tembilahan Hilir, Budiono. Dalam paparannya, Kapolres Indragiri Hilir menyampaikan sejak 23 Juli hingga 5 Agustus 2026 telah terjadi 18 kasus penyerangan kera ekor panjang terhadap masyarakat di Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hilir. Sebagian besar korban mengalami luka gigitan dan cakaran pada kepala, tangan, kaki, punggung, pinggul, hingga bagian tubuh lainnya sehingga harus menjalani perawatan medis, bahkan beberapa di antaranya memerlukan tindakan penjahitan dan operasi. "Serangan terjadi secara acak, baik di dalam maupun di luar rumah, dengan sasaran warga yang sedang tidur, makan, bermain, beraktivitas maupun dalam kondisi lengah. Berdasarkan pemantauan, waktu serangan paling sering terjadi sekitar pukul 08.00 WIB, 09.00 WIB, 13.00 WIB hingga menjelang sore sekitar pukul 17.00 WIB," jelasnya. Ia menambahkan, Polres Indragiri Hilir bersama TNI, pemerintah daerah dan instansi terkait telah melakukan berbagai langkah penanganan, mulai dari patroli, penyisiran lokasi, pengamanan masyarakat hingga koordinasi lintas sektor. Camat Tembilahan, Ary Syuria, menerangkan hingga kini diperkirakan telah terjadi sekitar 20 kali aksi penyerangan dengan total 18 korban. Sebagai langkah antisipasi, ucapnya, pemerintah kecamatan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan serta meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah sekitar lokasi terdampak hingga hari Sabtu untuk mengurangi risiko terhadap anak-anak. Ia juga menyebutkan ciri-ciri kera yang diduga sebagai pelaku, yakni bertubuh besar, berwarna abu-abu kekuningan, berekor panjang, memiliki motif menyerupai kalung di bagian leher serta terdapat bekas luka pada bagian pipi. Sedang, Dinas Pemadam Kebakaran menyampaikan telah melakukan identifikasi lokasi kemunculan satwa, penyisiran bersama lintas instansi, serta memasang perangkap di sejumlah titik yang diduga menjadi jalur lintasan kera. Berdasarkan hasil pengamatan, satwa tersebut cenderung menyerang ketika korban sedang sendirian atau dalam kondisi lengah. Perwakilan BKSDA Provinsi Riau, Bambang S., menuturkan pihaknya tengah mengumpulkan data dan mengidentifikasi satwa berdasarkan keterangan saksi maupun korban. BKSDA juga akan membuat perangkap khusus berbahan besi dan jaring ikan yang dipasang di titik-titik yang diduga menjadi habitat dan jalur pergerakan kera. Hasil rapat menyepakati peningkatan koordinasi seluruh instansi dalam penanganan gangguan satwa liar tersebut. BKSDA Provinsi Riau akan memimpin proses identifikasi, pemasangan perangkap dan evakuasi kera, sementara Polres Inhil bersama TNI serta instansi terkait tetap melaksanakan pengamanan dan penyisiran guna mencegah bertambahnya korban. Pemerintah kecamatan dan kelurahan juga diminta terus mengimbau masyarakat agar tetap waspada serta segera melaporkan kepada petugas apabila mengetahui keberadaan satwa yang dimaksud. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan proses penangkapan kera dapat segera terlaksana sehingga situasi keamanan dan aktivitas masyarakat di Kecamatan Tembilahan kembali berjalan normal.
Riau
Riau
Sinergi YBM PLN UP3 Rengat dan PW IWO Riau Ulurkan Tangan Kemanusiaan Pada Korban Serangan Monyet
Tembilahan, katakabar.com - Kepedulian hadir dari Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UP3 Rengat melalui PLN ULP Tembilahan kolaborasi dengan Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW-IWO) Provinsi Riau serta Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD-IWO) Kabupaten Indragiri Hilir, di tengah duka masih selimuti warga Kelurahan Tembilahan Hilir disebabkan rentetan serangan monyet liar. Kolaborasi kemanusiaan tersebut diwujudkan dengan menyalurkan 15 paket sembako kepada 15 kepala keluarga yang menjadi korban dugaan serangan monyet liar di Kelurahan Tembilahan Hilir, Selasa (4/8) sekitar pukul 16.00 WIB, kemarin. Penyerahan bantuan dihadiri Manager PLN ULP Tembilahan, Sabur Januardi, Ketua PW-IWO Provinsi Riau, Muridi Susandi, Lurah Tembilahan Hilir, Budiono, SP, Bhabinkamtibmas Kelurahan Tembilahan Hilir, Andi serta puluhan anggota IWO Kabupaten Indragiri Hilir yang turut mendampingi penyaluran bantuan kepada para korban. Manager PLN ULP Tembilahan, Sabur Januardi, mengatakan bantuan tersebut wujud kepedulian YBM PLN kepada masyarakat yang sedang menghadapi musibah. "Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban para korban dan menjadi penyemangat bagi mereka untuk segera pulih dari musibah yang dialami," ujarnya. Ketua PW-IWO Provinsi Riau, Muridi Susandi, menyampaikan apresiasi kepada YBM PLN UP3 Rengat yang telah bersinergi bersama IWO dalam menghadirkan bantuan bagi masyarakat terdampak. Menurutnya, kolaborasi tersebut membuktikan bahwa kepedulian sosial akan semakin kuat ketika dunia usaha, lembaga sosial, dan insan pers bersatu membantu masyarakat yang sedang membutuhkan. Lurah Tembilahan Hilir, Budiono, SP, turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada YBM PLN UP3 Rengat melalui PLN ULP Tembilahan, PW-IWO Provinsi Riau, dan PD-IWO Kabupaten Indragiri Hilir atas perhatian, serta kepedulian yang diberikan kepada warganya. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban para korban sekaligus menjadi penyemangat bagi masyarakat yang hingga kini masih hidup dalam kewaspadaan akibat kemunculan monyet liar. Berdasarkan pendataan sementara, jumlah warga yang diduga menjadi korban serangan monyet di Kelurahan Tembilahan Hilir telah mencapai 15 orang. Kondisi tersebut memunculkan kepedulian berbagai pihak untuk bergotong royong membantu para korban, baik melalui dukungan moril maupun bantuan kemanusiaan. Melalui kolaborasi ini, YBM PLN UP3 Rengat dan IWO berharap semangat kebersamaan serta kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat, sehingga para korban tidak merasa sendiri dalam menghadapi musibah yang mereka alami.
Riau
Riau
Bukan Sekadar Silaturahmi, IWO Inhil dan Polres Bahas Informasi Hoaks hingga Green Policing Kapolda Riau
Tembilahan, katakabar.com - Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) silaturahmi ke Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Indragiri Hilir, Senin (27/7) sore. Rombongan IWO Indragiri Hilir diterima Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Kasat Intelkam Polres Indragiri Hilir, AKP Jamaluddin, S.H., M.H., di ruang kerja Kapolres Indragiri Hilir, Jalan Jenderal Sudirman, Tembilahan. Pertemuan berlangsung sekitar pukul 15.30 WIB tersebut turut dihadiri Ketua Pengurus Wilayah (PW) IWO Provinsi Riau, Muridi Susandi bersama sejumlah pengurus IWO lainnya. Silaturahmi tersebut menjadi momentum perkuat komunikasi dan sinergi antara insan pers dan kepolisian, khususnya dalam menghadapi tantangan penyebaran informasi palsu atau hoaks di ruang digital, menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta mendukung penyampaian informasi terkait program kepolisian. Di antara yang turut dibahas pada pertemuan tersebut yakni peran media mensosialisasikan program Green Policing yang digagas Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan sebagai langkah kepolisian meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta mengajak masyarakat menjaga kelestarian alam. Ketua PD IWO Indragiri Hilir, menyampaikan wartawan memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif kepada masyarakat, termasuk mendukung program-program positif pemerintah dan kepolisian. "Pers tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami siap bersinergi dalam menyampaikan informasi yang positif, termasuk program Green Policing agar semakin dikenal masyarakat," ujarnya. Ia mengatakan, perkembangan teknologi informasi membuat arus informasi semakin cepat sehingga wartawan dituntut mengedepankan verifikasi, profesionalitas, serta kode etik jurnalistik. "Melalui pemberitaan yang akurat dan berimbang, kami ingin ikut menciptakan ruang informasi yang sehat serta membantu menangkal penyebaran berita hoaks yang dapat mengganggu Kamtibmas," ucapnya. Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Donny Eko Listianto menyambut baik kunjungan silaturahmi jajaran IWO Indragiri Hilir tersebut. Menurutnya, media merupakan mitra strategis Polri menyampaikan informasi kepada masyarakat, memberikan edukasi publik, serta mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. "Kami mengapresiasi silaturahmi dari rekan-rekan IWO Indragiri Hilir. Media memiliki peran penting dalam membantu Polri menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat," terang AKBP Donny. Ia mengajak insan pers untuk bersama-sama menangkal penyebaran berita hoaks serta menyampaikan informasi yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. "Kami berharap kerja sama dan komunikasi yang baik ini terus ditingkatkan. Mari bersama-sama memberikan informasi yang positif, berimbang, dan bertanggung jawab demi menjaga Kamtibmas di Kabupaten Indragiri Hilir," bebernya. Kapolres juga menyampaikan pentingnya dukungan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga lingkungan dan menyosialisasikan program Green Policing yang menjadi salah satu upaya kepolisian dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap kelestarian alam. "Program-program positif seperti Green Policing perlu diketahui masyarakat luas. Peran media sangat penting dalam membantu menyampaikan pesan-pesan tersebut," sebutnya. Kapolres turut mengimbau masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial dengan memastikan kebenaran setiap informasi sebelum mempercayai maupun membagikannya. Kegiatan silaturahmi tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat kemitraan antara IWO Indrgiri Hilir dan Polres Indrgiri Hilir dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat, menjaga Kamtibmas, serta mendukung program kepolisian di Kabupaten Indragiri Hilir
Hukrim
Hukrim
Kolaborasi Polri dan Masyarakat, Polsek Sungai Batang Dukung Peternakan Sapi di Inhil
Indragiri Hilir, katakabar.com - Kepolisian Sektor (Polsek) Sungai Batang melalui Bhabinkamtibmas Desa Benteng Barat menunjukkan komitmen dukung Asta Cita Ketahanan Pangan (Ketapang) Nasional Tahun 2026 melalui sektor peternakan sapi di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Kegiatan pendampingan tersebut dilaksanakan di Desa Benteng Barat, Kecamatan Sungai Batang, dengan menyambangi kelompok peternak sapi milik warga setempat saat ini kelola tujuh ekor sapi. Kehadiran Polri di tengah masyarakat bertujuan memberikan motivasi sekaligus dukungan agar para peternak terus meningkatkan produktivitas usaha ternaknya. Dalam kegiatan itu, Bhabinkamtibmas Desa Benteng Barat, Aipda Dochi Patriosa, bersama Ketua Kelompok Peternak Sapi, Joko, melakukan pendampingan langsung kepada para peternak. Mereka mengajak masyarakat untuk terus mengembangkan sektor peternakan sebagai upaya mendukung swasembada pangan nasional, khususnya pemenuhan kebutuhan protein hewani. Kapolsek Sungai Batang, Iptu Bambang Sutriyanto, S.H., mengatakan keterlibatan Polri pada sektor peternakan merupakan bentuk nyata dukungan terhadap program pemerintah di bidang ketahanan pangan nasional. “Polri tidak hanya hadir menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi berperan aktif mendukung program pemerintah, salah satunya melalui pendampingan kepada masyarakat di bidang peternakan dan pertanian guna mewujudkan swasembada pangan nasional,” jelas Iptu Bambang Sutriyanto, S.H. Menurutnya, kehadiran personel Polri di tengah masyarakat diharapkan mampu menciptakan situasi yang aman dan kondusif sehingga aktivitas peternakan, mulai dari distribusi pakan hingga pemasaran hasil ternak, dapat berjalan lancar dan berkelanjutan. Ia menambahkan, swasembada pangan di sektor peternakan menjadi strategi penting guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri. Hal itu dapat diwujudkan melalui peningkatan populasi ternak, kesehatan hewan, produktivitas peternak, serta kesejahteraan masyarakat. “Kami berharap sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat terus terjalin dengan baik sehingga program ketahanan pangan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya. Kegiatan tersebut menjadi bukti nyata sinergitas antara Polri dan masyarakat dukung pembangunan sektor peternakan sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional di Kabupaten Indragiri Hilir.
Sawit
Sawit
Drama Agrinas di DPRD Inhil Bak Sinetron, Konflik Lahan Sawit di Kemuning-Keritang Makin Panas
Munculnya surat itu membuat suasana rapat yang tadinya hening berubah menjadi tegang. Sebab selama tiga jam berjalannya rapat, Rosmely mengaku dari pihak Agrinas.
Riau
Riau
Soal Parkir Inhil, Diduga Ada Kebocoran PAD PW IWO Riau Layangkan Surat Terbuka ke Presiden RI
Indragiri Hilir, katakabar.com - Polemik dugaan ketidaksesuaian antara potensi dan realisasi setoran retribusi parkir di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, kian mengemuka. Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Provinsi Riau, Muridi Susandi, resmi menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, guna meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana parkir di daerah tersebut. Surat tersebut disampaikan melalui media online sebagai bentuk aspirasi publik dan kontrol sosial terhadap tata kelola keuangan daerah. Muridi menilai terdapat indikasi ketidakseimbangan antara potensi pendapatan parkir dan realisasi setoran yang masuk ke kas daerah. “Retribusi parkir adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah diatur melalui Peraturan Daerah. Jika ada selisih signifikan antara potensi dan realisasi, maka perlu audit independen untuk memastikan tidak ada kebocoran,” jelas Muridi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/3). Polemik ini mencuat setelah muncul laporan masyarakat terkait pungutan parkir hingga Rp5.000 per kendaraan di sejumlah titik. Padahal, berdasarkan Perda yang berlaku, tarif parkir ditetapkan sebesar Rp1.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp2.000 untuk kendaraan roda empat per sekali parkir. Selain persoalan tarif, publik juga menyoroti setoran resmi retribusi parkir yang disebut hanya berada pada kisaran ratusan juta rupiah per tahun. Angka tersebut dinilai tidak sebanding dengan aktivitas kendaraan di pusat-pusat keramaian dan kawasan perdagangan yang beroperasi setiap hari. jika dikelola secara optimal dan transparan, potensi pendapatan parkir di Inhil dapat mencapai miliaran rupiah per tahun. Dalam suratnya, PW IWO Riau meminta Presiden mendorong lembaga yang memiliki kewenangan audit dan pengawasan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh, di antaranya, -Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) sebagai auditor eksternal pengelolaan keuangan negara dan daerah. -Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk pengawasan terhadap kinerja dan tata kelola pemerintah daerah. -Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi. -Kementerian Dalam Negeri dalam fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. -Ombudsman Republik Indonesia jika terdapat dugaan maladministrasi atau pungutan liar. Muridi menegaskan langkah audit bukan untuk menyalahkan masyarakat kecil seperti juru parkir, melainkan untuk memperbaiki sistem agar lebih transparan dan akuntabel. “Kami tidak ingin masyarakat kecil dikorbankan. Yang harus dibenahi adalah sistem pengelolaan, distribusi karcis, mekanisme setoran, dan pengawasannya,” tegasnya. Redaksi telah berupaya menghubungi Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir, Dwi Budianto, S.Sos., M.Si., melalui telepon seluler dan pesan singkat WhatsApp untuk meminta penjelasan terkait dugaan tersebut. Tetapi hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan respons. PW IWO Riau berharap surat terbuka kepada Presiden tersebut dapat menjadi momentum evaluasi menyeluruh, sehingga pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Indragiri Hilir berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat.
Riau
Riau
Setoran Parkir Diduga Beda Sama Potensi, Mafirion Minta Pemkab Inhil Benahi Sistem
Indragiri Hilir, katakabar.com – Polemik tata kelola parkir di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, kembali mencuat setelah muncul dugaan ketidaksesuaian antara potensi pendapatan retribusi dan setoran yang masuk ke kas daerah. Di sisi lain, tarif yang tidak sesuai harus segera ditertibkan lantaran tindakan itu melanggar Perda. Mafirion, Anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil Riau 2, mengingatkan agar persoalan tersebut tidak membenturkan pemerintah dengan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari sektor informal, antara juru parkir dan pedagang kaki lima. Permasalahan perparkiran ini mencuat akibat adanya dugaan pungutan parkir hingga Rp15.000 per kendaraan. Angka tersebut jauh melampaui tarif resmi yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Jasa Umum. Berdasarkan ketentuan Perda yang berlaku, tarif parkir ditetapkan sebesar Rp1.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp2.000 untuk kendaraan roda empat per sekali parkir. “Karena ini sumber pendapatan daerah yang telah diatur dengan Perda, pelaksanaan lapangannya juga harus sesuai dengan aturan. Tak boleh dilanggar,” tegas Mafirion Selain soal tatif yang tak sesuai aturan, masyarakat juga mempertanyakan setorah parkiran yang merupan sumber PAD. Berbagai kalangan mempertanyakan setoran resmi retribusi parkir ke kas daerah. Disebutkan, hanya berada pada kisaran ratusan juta rupiah per tahun. Sementara itu, jika dihitung berdasarkan jumlah kendaraan dan kepadatan aktivitas di sejumlah titik strategis setiap hari, potensi pendapatan diperkirakan dapat menembus angka miliaran rupiah per tahun. Selisih signifikan antara potensi dan realisasi inilah yang memicu sorotan publik serta pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan di lapangan dan mekanisme setoran ke kas daerah. Diduga, persoalan ini berkaitan dengan lemahnya pengawasan lapangan, distribusi dan pengendalian karcis, serta sistem pelaporan setoran yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Temuan adanya karcis dengan nominal yang tidak sesuai Perda semakin memperkuat dugaan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan parkir di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Mafirion mengingatkan agar pembenahan sistem tidak justru menyasar masyarakat kecil sebagai pihak yang disalahkan. “Masyarakat kecil hanya mencari nafkah. Jangan dibenturkan dengan persoalan tata kelola yang belum tertib,” tegasnya, Kamis (26/2). Menurutnya, yang perlu diperbaiki adalah sistemnya, bukan pelaku di lapangan yang berada pada posisi paling bawah dalam rantai pengelolaan. “Perbaiki aja sistemnya. Kalau soal parkir aja susah menyelesaikannya, apalagi soal lain. Yang harus diingat, takyat kecil jangan dikorbankan karena kesalah oknum,” ucapnya. Tetapi, ia menegaskan apabila ditemukan adanya oknum yang membekingi atau mempermainkan pengelolaan retribusi parkir sehingga merugikan keuangan daerah, maka persoalan tersebut dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Kalau memang terbukti ada oknum yang membekingi dan mempermainkan retribusi parkir hingga merugikan daerah, tentu ini bisa diproses sesuai hukum. Ia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir segera melakukan audit internal serta pembenahan tata kelola parkir secara transparan dan akuntabel, termasuk memperjelas mekanisme pengawasan, distribusi karcis, dan sistem pelaporan setoran harian. Menurutnya, optimalisasi sektor parkir dapat menjadi salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus membebani masyarakat, sepanjang dikelola sesuai regulasi. Sementara itu, redaksi telah berupaya menghubungi Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir, Dwi Budianto, untuk meminta klarifikasi terkait dugaan tersebut. Tetapi hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan. Polemik ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh agar pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Indragiri Hilir dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberi kontribusi maksimal bagi keuangan daerah.
Riau
Riau
Satintelkam Polres Inhil dan Ketua IWO Riau Rajut Silaturahmi Perkuat Sinergitas Pers-Polri
Indragiri Hilir, katakabar.com - Satuan Intelkam Polres Indragiri Hilir gelar kegiatan silaturahmi bersama Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Provinsi Riau, Muridi Susandi, Selasa (18/11). Pertemuan yang bertujuan memperkuat sinergitas antara aparat kepolisian dan insan pers tersebut berlangsung di Kedai Kopi Bahagia, Tembilahan. Kasat Intelkam Polres Indragiri Hilir, Iptu Jamaluddin, S.H. yang diwakili Kanit III Satintelkam, Aiptu Suprianto Arief, S.E., pimpin jalannya silaturahmi. Kegiatan dikemas dalam suasana santai melalui momentum coffee break sehingga memungkinkan terjadinya dialog terbuka, komunikatif, dan produktif antara kedua pihak. Di kegiatan itu, Aiptu Suprianto Arief, menyampaikan apresiasi Satintelkam kepada IWO atas kontribusinya dalam menjaga kualitas informasi yang beredar di ruang publik. Ia menegaskan media memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat, terutama dalam upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif. “Kami memandang IWO dan para wartawan sebagai mitra strategis. Peran media sangat penting dalam memberikan informasi yang benar serta membantu menjaga stabilitas daerah,” ujarnya. Ketua PW IWO Riau, Muridi Susandi, turut memberikan pandangan mengenai dinamika informasi di era digital. Ia menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara jurnalis dan aparat kepolisian menghadapi maraknya potensi penyebaran hoaks, isu provokatif, hingga konten yang dapat memicu ketegangan sosial. “Sinergi dengan aparat kepolisian menjadi kunci untuk memastikan publik mendapatkan informasi yang akurat dan bertanggung jawab,” kata Muridi. Perbincangan juga menyinggung isu-isu aktual di Kabupaten Indragiri Hilir, seperti kegiatan kepemudaan, dinamika organisasi mahasiswa, serta peran media dalam memberikan edukasi yang konstruktif kepada masyarakat. Bagi Satintelkam, kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi insan pers sekaligus mengidentifikasi potensi kerawanan sebagai bagian dari fungsi deteksi dini dan cegah dini.
Riau
Riau
PLN dan IWO Riau Kolaborasi Bantu Nurjanah Penderita Tumor Asal Inhil
Tembilahan, katakabar.com - Wujud kepedulian terhadap sesama kembali ditunjukkan melalui kolaborasi antara Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Riau dan PLN ULP Tembilahan. Kedua pihak bersama-sama salurkan bantuan uang tunai sebesar Rp3 juta untuk Nurjanah 19 tahun, seorang remaja asal Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, yang tengah berjuang melawan penyakit tumor di bagian perut. Bantuan tersebut diserahkan langsung Ketua Pengurus Wilayah IWO Provinsi Riau, Muridi Susandi, bersama Manajer PLN ULP Tembilahan, Sabur Januardi, di RSUD Tembilahan, tempat Nurjanah menjalani perawatan. Dana bantuan berasal dari Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN, lembaga sosial di bawah PLN yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, serta sedekah karyawan. “Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban keluarga Nurjanah. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa insan media dan PLN bisa berjalan beriringan dalam menebar kebaikan,” ujar Muridi Susandi usai menyerahkan bantuan, Selasa (5/11). Sementara, Sabur Januardi menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). “Melalui YBM PLN, kami berupaya hadir membantu masyarakat yang membutuhkan. Semoga Nurjanah diberi kesembuhan dan keluarga tetap tabah menghadapi ujian ini,” jelasnya. Nurjanah, gadis kelahiran 13 Juli 2006 silam itu, kini hanya bisa berbaring lemah di ruang perawatan. Sang ibu, Siti Hajrah, mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian dari berbagai pihak, terutama bantuan dari PLN dan IWO Riau. “Kami tidak menyangka masih banyak orang baik yang peduli. Bantuan ini sangat berarti untuk kebutuhan sehari-hari selama di rumah sakit,” tuturnya dengan mata berkaca-kaca. Ayah Nurjanah, Kaban, sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan tidak menentu. Meski biaya pengobatan sebagian ditanggung BPJS Kesehatan, keluarga tetap kesulitan menutupi biaya transportasi dan kebutuhan selama menjaga di rumah sakit. Kolaborasi PLN dan IWO Riau ini diharapkan menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk turut berperan dalam aksi-aksi kemanusiaan, terutama membantu masyarakat kurang mampu di pelosok daerah.
Hukrim
Hukrim
Bandar Narkoba Digrebek di Desa Petalongan, Ini Tanggapan Akademisi dan Ulama
Tembilahan, katakabar.com - Penggerebekan bandar narkoba oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang dilakukan anggota Korem 031/Wira Bima di Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir beberapa waktu lalu, mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Pemberantasan narkoba tanggung jawab bersama, mengingat Indonesia kini sudah memasuki tahap darurat narkoba. Tapi, aspek legalitas dan pelaksanaan sesuai prosedur tidak boleh diabaikan demi menjaga kredibilitas, dan efektivitas penegakan hukum. Ustadz Dr. H. Ali Azhar, S.Sos., M.H., seorang akademisi sekaligus tokoh agama terkemuka, memberikan tanggapan mengenai hal ini. Ia menegaskan penegakan hukum, terutama yang melibatkan penangkapan dan penggerebekan, harus berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur atau SOP yang telah ditetapkan serta dalam koridor hukum yang sah, yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, dan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia TNI. “SOP bukan sekadar aturan formalitas, melainkan fondasi utama agar proses penegakan hukum berlangsung transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Ali Azhar.
