Hulu
Sorotan terbaru dari Tag # Hulu
Nasional
Nasional
Dukung Hiilirisasi, BPDP dan Pemda Kepulauan Talaud Kuatkan Program Hulu Perkebunan Kelapa
Talaud, katakabar.com -.. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Talaud kolaborasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Kementerian Keuangan, menggelar sosialisasi Program Hulu Perkebunan Kelapa untuk mendukung Program Hilirisasi Kelapa di Gereja Ebenhaezer Melonguane, Kamis (30/7) lalu. Kegiatan ini bertujuan mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi komoditas kelapa yang selama ini masih banyak dijual dalam bentuk kopra di Kabupaten Kepulauan Talaud. Kegiatan yang dihadiri sekitar 300 peserta ini dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Daud Malensang. Kegiatan menghadirkan Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan (PDSHP) Kelapa BPDP, Kementerian Keuangan, Triana Meinarsih, serta Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Bidang Tanaman Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara, Natalia Pangkerego, sebagai narasumber. Sosialisasi ini turut dihadiri pejabat pimpinan tinggi pratama, camat, lurah, kepala desa, penyuluh pertanian, kelompok tani dan koperasi perkebunan kelapa dari seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud. Kepala Divisi PDSHP Kelapa BPDP, Triana Meinarsih, menjbarkan luas areal perkebunan kelapa di Kabupaten Kepulauan Talaud tercatat sekitar 22.382 hektare dan menempati peringkat keenam di Sulawesi Utara. Kecamatan Kalongan, Kabaruan, dan Tampan'Amma menjadi tiga sentra penghasil utama, dengan kopra sebagai produk unggulan. Triana memetakan sejumlah tantangan di lapangan, antara lain sekitar 3.562 hektare areal tanaman kelapa tua dan rusak, serangan organisme pengganggu tumbuhan, tingginya biaya logistik antarpulau, minimnya fasilitas pengolahan pascapanen, serta dukungan pendanaan pembangunan perkebunan kelapa yang belum optimal. Di sisi lain, Triana menyampaikan Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki sejumlah kekuatan, antara lain dominasi perkebunan rakyat, agroklimat tropis pesisir yang sesuai untuk pertumbuhan kelapa, serta posisi strategis di wilayah perbatasan Indonesia–Filipina. “Apabila kita membahas hilirisasi kelapa, kekuatan di sektor hulu harus dipersiapkan dengan baik. BPDP hadir melalui program penguatan sektor hulu perkebunan kelapa, yaitu Program Peremajaan Kelapa Rakyat dan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa yang terdiri atas delapan bidang,” jelasnya. BPDP melalui Direktorat Penyaluran Dana Sektor Hulu menjalankan dua program strategis, yakni Program Peremajaan Kelapa Rakyat serta Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa. Program Peremajaan Kelapa Rakyat menyasar tanaman tua dan tidak produktif melalui bantuan benih unggul bersertifikat. Sedang, Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa mencakup penyediaan benih, pupuk dan pestisida; alat pascapanen dan unit pengolahan; jalan kebun dan jalan akses; alat transportasi; mesin pertanian; hingga infrastruktur pasar. Pengajuan usulan untuk kedua program dapat dilakukan melalui jalur dinas maupun jalur kemitraan. Setiap usulan akan diverifikasi secara teknis oleh dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota sebelum ditetapkan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Talaud, dalam sambutan yang disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Daud Malensang, menyebut kelapa bukan sekadar tanaman perkebunan, melainkan identitas daerah dan warisan leluhur yang menopang kehidupan masyarakat Talaud secara turun-temurun. Kelapa juga menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah, tetapi nilai tambahnya belum optimal karena pemanfaatannya masih didominasi penjualan dalam bentuk bahan mentah. "Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Talaud mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan program hilirisasi kelapa guna meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus kesejahteraan masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mendukung agenda pembangunan nasional melalui penguatan sektor perkebunan, peningkatan produktivitas, serta pengembangan hilirisasi berbasis potensi daerah," serunya. BPDP menegaskan keberhasilan penguatan sektor hulu kelapa di Kabupaten Kepulauan Talaud tidak hanya bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan sinergi dengan pemerintah daerah, kelembagaan pekebun, dan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diperlukan agar Program Peremajaan Kelapa Rakyat serta Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan pekebun kelapa Talaud secara berkelanjutan.
Sawit
Sawit
BPDP dan Samade Perkuat Sektor Hulu Sawit Lewat Akselerasi PSR dan Tata Kelola Gambut
Jambi, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) taja workshop usung tema "Optimalisasi Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Lahan Gambut" di Jambi, pada 11 hingga 12 Mei 2026 lalu. Kegiatan tersebut berfokus pada penguatan kompetensi teknis petani swadaya guna memastikan keberlanjutan industri sawit nasional dari sektor hulu. Jambi dipilih sebagai lokasi strategis mengingat wilayah ini merupakan salah satu provinsi dengan luas lahan gambut yang sangat signifikan di Indonesia. Ketua DPW Samade Jambi, Andi Ari, menjelaskan workshop ini mendatangkan para ahli di bidang pengelolaan lahan, pemupukan, hingga penggunaan herbisida ramah lingkungan. Tujuannya adalah memberikan edukasi praktis bagi petani swadaya yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi budidaya di lahan marjinal. "Workshop ini bertujuan mendidik petani swadaya agar mampu mengelola lahan gambut seoptimal mungkin. Kami menghadirkan pakar untuk membedah tata kelola lapangan, mulai dari pemupukan hingga penggunaan herbisida yang ramah lingkungan, agar produktivitas kebun rakyat di Jambi terus meningkat," kata Andi, dilansir dari laman resmi BPDP, Minggu siang. Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah, menyoroti pentingnya optimalisasi di sektor hulu untuk mendukung kebutuhan domestik yang semakin meningkat. Ia menekankan bahwa penyelesaian hambatan teknis di lahan gambut merupakan langkah krusial agar penyerapan dana bantuan pemerintah dapat berjalan maksimal. "Penguatan di sektor hulu adalah kunci, terutama di wilayah dengan karakteristik lahan gambut yang luas seperti Jambi. Melalui forum ini, kami ingin memastikan masalah teknis dapat diselesaikan bersama agar dana PSR dan sarpras segera terealisasi untuk meningkatkan produktivitas petani secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk mendukung program strategis pemerintah seperti B50, sehingga kebutuhan sawit nasional terpenuhi dan kita dapat menekan impor diesel," jelas Helmi. Ia menambahkan BPDP membuka ruang bagi produk UMKM berbasis perkebunan di Jambi untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kapasitas dan akses pemasaran. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Henrizal, memberikan apresiasi tinggi terhadap kolaborasi ini. Ia menilai workshop ini sebagai langkah nyata dalam menyelesaikan hambatan administratif dan teknis yang selama ini menghambat serapan program pemerintah di daerah. "Kami sangat berterima kasih atas inisiatif Samade dan dukungan BPDP. Workshop ini sangat membantu Dinas Perkebunan dalam mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan bibit unggul dan perawatan kebun yang benar di lahan gambut. Ini adalah solusi konkret untuk mempercepat program PSR di Provinsi Jambi sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi bagi masyarakat," tegas Henrizal. Melalui sinergi yang didukung oleh BPDP ini, diharapkan produktivitas kelapa sawit di lahan gambut Jambi dapat meningkat secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing sektor perkebunan di pasar nasional maupun global.
Sawit
Sawit
Petani Inhu Mengadu ke Anggota DPR RI Soal Konflik Lahan dengan Perusahaan Sawit
Rengat, katakabar.com - Sejumlah petani kelapa sawit Desa Sungai Raya, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (inhu), Riau, mengadukan nasibnya kepada anggota Komisi XIII DPR RI, Hj Siti Aisyah. Mereka memohon agar legislator itu membantu menyelesaikan sengketa lahan dengan PT Sinar Belilas Perkasa (SBP). Dari keterangan para petani, PT SBP mengelola perkebunan sawit di daerah itu setelah memenangkan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas lahan perkebunan yang sebelumnya milik anak perusahan PT Mentari Group.
Nasional
Nasional
Kolaborasi Samade dan SMK AGI Siapkan Generasi Sawit Masa Depan
Pekanbaru, katakabar.com - Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) kerja sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelapa Sawit Arsya Ganeeta (AGI) siapkan generasi hulu kelapa sawit yang unggul di mas depan untuk Indonesia. Kolaborasi ditandai dengan Memorandum of Understanding (MoU) antara Wakil Ketua Umum DPP Samade, Abdul Aziz dengan pembina SMK Kelapa Sawit AGI, Dr Muhammad Syafii, Senin kemarin. "Organisasi petani kelapa sawit ini nanti bakal jadi tim regulator. Samade turut menjadi tim untuk seleksi calon-calon siswa di sana. Kita bakal melakukan sosialisasi tentang keberadaan SMK Kelapa Sawit ini," ujarnya dilansir dari laman elaeis.co, pada Selasa (29/8). Kata Aziz, kita mengapresiasi lembaga pendidikan vokasi SMK Kelapa Sawit AGIi sudah membantu siapkan Sumber Daya Manusia (SDM) kelapa sawit yang unggul sejak dini. "Kalau kita mendidik anak dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, so pasti mantap. Boleh jadi kalah lulusan-lulusan sarjana. Apalagi perusahaan di Riau menganggap pentingnya lulusan SMK ini," ulasnya. Harapannya nanti sambungnya, lulusan SMK Kelapa Sawit AGI ini bisa berkontribusi besar terhadap keberlanjutan kelapa sawit Indonesia, khususnya di sektor hulu. "Jadi, anak-anak ini nanti setelah tamat diharapkan bisa jadi motor penggerak keberlanjutan sawit itu. Lantaran itu, kita inginkan calon siswa berasal dari anak-anak petani," jelasnya. Soal akademiknya tambahnya, itu nanti urusan SMK. Untuk tenaga pengajar hendaknya dari para praktisi. Jadi, ilmu yang diberikan memang ilmu terapan yang terupgrade.
