Para Kandidat Capres Jangan Beretorika Prioritaskan Energi Berbasis Lokal

Jakarta, katakabar.com - Indonesia diminta sudah saatnya fokus penyediaan energi bersih dari sumber yang memang bersih. Ketergantungan kepada kelapa sawit sebagai bahan baku Bahan Bakar Nabati (BBN) mesti dikurangi guna mewujudkan kemandirian energi skala lokal dan berkelanjutan. D di acara 'Diseminasi Kajian Membangun Skenario Industri BBN Generasi Kedua yang Berkelanjutan, Studi Kasus Kabupaten Kapuas Hulu' yang diselenggarakan di Jakarta Senin (27/11), Deputi Direktur Yayasan Manusia dan Alam untuk Indonesia (Madani) Berkelanjutan, Giorgio Budi Indrarto mengatakan, sejauh ini energi terbarukan di sektor transportasi masih didominasi sekitar 46 persen biofuel. "Utamanya biodiesel berbahan dasar sawit. Padahal, berbagai fakta menunjukkan telah terjadi degradasi yang disebabkan ekspansi sawit," ujarnya di acara 'Diseminasi Kajian Membangun Skenario Industri BBN Generasi Kedua yang Berkelanjutan, Studi Kasus Kabupaten Kapuas Hulu' digelar di Jakarta, pada Senin (27/11) lalu, lewat siaran pers dilansir dari laman elaeis.co, kemarin. Selain itu, kata Girogio, pilihan pemenuhan energi bersih selama ini masih bersifat terpusat (on grid). Sedang, secara geografis Indonesia memiliki banyak wilayah terpencil. Untuk itu, memaksimalkan potensi lokal untuk bahan baku BBN selain sawit dalam pemenuhan energi daerah, menjadi skenario yang harus diprioritaskan. Acara diseminasi digelar Yayasan Madani Berkelanjutan sekaligus memanfaatkan momentum perhelatan akbar Pilpres 2024, dengan harapan para kandidat menunjukkan komitmen dan agenda perlindungan lingkungan. Paling utama dengan melihat kembali peluang kemandirian energi daerah-daerah di Indonesia dengan memanfaatkan potensi komoditas lokal yang ada. “Ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah sampaikan janji-janji berkaitan dengan transisi energi. Tapi, mereka masih belum tegas mendorong transisi energi yang dimulai dari kekayaan komoditas lokal. Komitmen soal energi terbarukan para capres wajib untuk dibersihkan dari retorika,” sebut Giorgio. Dari hasil kajian yang telah dilakukan, Yayasan Madani Berkelanjutan menemukan alternatif pengembangan BBN, khususnya melalui bahan baku generasi kedua. Kajian ini menemukan tiga faktor utama yang mendukung pengembangan BBN generasi kedua, yakni penentu output (16,28 persen), pasar yang ditarget (12,70 persen), dan subsidi atau insentif (11,12 persen). Penentu output adalah tentang ketersedian bahan baku dan teknologi. BBN generasi kedua ini merujuk pada bahan baku non pangan atau limbah, seperti Nyamplung, Jarak, minyak jelantah, air cucian ikan, dan lainnya. Untuk pasar yang ditargetkan, yakni terkait dengan potensi calon pembeli dan strategi penjualan. Sementara, untuk subsidi atau insentif terkait dengan dukungan kebijakan pemerintah berupa pemberian insentif atau subsidi kepada pelaku usaha yang menghasilkan BBN generasi kedua. Kajian itu dilakukan di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Daerah ini memiliki potensi yang besar untuk pengembangan BBN generasi kedua dan keberadaan hutannya masih baik. Pemilihan ini dilakukan berdasarkan premis bahwa semakin kaya dengan keanekaragaman hayati dan kawasan hutan, semakin besar potensi ketersediaan bahan baku. Terus, daerah ini menjadi laboratorium untuk membangun argumen bahwa pengembangan BBN generasi kedua yang berkelanjutan bisa dilakukan di daerah yang kaya keanekaragaman hayati dan memiliki tutupan hutan yang luas sekaligus memberikan kesejahteraan dan keadilan yang lebih berpihak pada masyarakat. Giorgio menekankan, dengan fokus mengembangkan potensi bahan baku BBN generasi kedua yang ada di daerah seperti halnya di Kapuas Hulu, maka transisi energi akan jauh lebih berkeadilan. “Jika pemanfaatan potensi lokal berhasil direalisasikan, maka kemandirian atau kedaulatan energi yang banyak disebut-sebut para politisi dalam janji kampanyenya akan terwujud. Itu tidak lagi berhenti menjadi sekedar janji belaka,” tegasnya. Direktur New Ecology Energy Indonesia, Muhammad Hafnan menjelaskan, Indonesia tidak perlu takut untuk mengembangkan BBN dari bahan baku generasi kedua karena banyaknya potensi komoditas yang ada. Perlu dibangun pusat informasi atau hub bagi para pelaku BBN di daerah, ulas Hafnan, gunanya sebagai tempat berbagi informasi bagi para pelaku BBN di daerah, misalnya saja seperti membangun BBN Center untuk pengembangan BBN, tuturnya. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menimpali, peran BBN dalam transisi energi Indonesia cukup signifikan. Lantaran itu, memprioritaskan dan memastikan keberlanjutannya merupakan langkah yang terbaik dari pada berjanji untuk menghentikan impor BBM yang sukar terwujud. Saat ini kebutuhan BBM mencapai 1,5 juta barrel per hari dan diperkirakan akan mencapai 1,8 juta barrel per hari di 2030. Sedang, kapasitas produksi BBM di dalam negeri setelah seluruh pengembangan kilang Pertamina selesai hanya mencapai 1,2 juta barrel per hari, artinya ada defisit BBM dalam negeri 0,4 sd 0,6 juta barrel per hari. “Itu sebabnya, mendorong pemanfaatan BBN yang berkelanjutan dalam transisi energi ini adalah langkah yang lebih realistis ketimbang kandidat berjanji menghentikan impor BBM yang bagi saya tidak realistis. Lantaran sulit dihentikan tanpa mengatur permintaan dan peningkatan pasokan bahan bakar non-konvensional, termasuk dari BBN,” tandasnya.