Internasional
ASEAN Rumuskan Profil Pembiayaan Karbon Biru Perdana Langkah Strategis Ekonomi Biru
Jakarta, katakabar.com - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Pemerintah Jepang, dan United Nations Development Programme (UNDP) menyelenggarakan ASEAN Regional Workshop on Blue Carbon and Finance Profiling pada 27 hingga 28 November 2025 lalu, di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koneksi antara sains dan kebijakan dalam upaya penanganan perubahan iklim di wilayah pesisir dan perairan tawar. Lokakarya yang berlangsung di kantor BAPPENAS ini merupakan bagian dari Proyek ASEAN Blue Carbon and Finance Profiling (ABCF), inisiatif regional yang didanai Pemerintah Jepang dan diimplementasikan oleh UNDP Indonesia bersama ASEAN Coordinating Task Force on Blue Economy (ACTF-BE). Proyek ini mendukung negara-negara ASEAN dalam memahami kondisi serta nilai ekonomi ekosistem pesisir dan e, sehingga dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dan meningkatkan akses terhadap pembiayaan untuk perlindungan dan pemulihan ekosistem tersebut. Sebanyak 30 pakar teknis dari 11 Negara Anggota ASEAN hadir untuk membahas metode pengumpulan data, meninjau pendekatan ilmiah, dan memfinalisasi penyusunan 11 national Blue Carbon Profiles serta 11 national Blue Finance Profiles, lengkap dengan dua profil regional. Profil-profil tersebut dijadwalkan diluncurkan pada Maret 2026 dan akan memberikan panduan bagi pemerintah dalam memahami aset karbon biru, kebutuhan pembiayaan, serta peluang kebijakan untuk memperkuat perlindungan pesisir, strategi iklim, dan investasi di sektor ekonomi biru berkelanjutan. Ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan lahan gambut merupakan aset alam bernilai tinggi namun rentan. Ekosistem ini berperan penting dalam menyimpan karbon, mendukung perikanan, melindungi garis pantai dari erosi, serta menjadi sumber mata pencaharian masyarakat pesisir. Namun, tekanan dari alih fungsi lahan, polusi, dan dampak perubahan iklim terus mengancam keberlanjutan ekosistem tersebut. Melalui ABCFP, ASEAN berupaya mengatasi kesenjangan pengetahuan dan pendanaan dengan memetakan potensi ekosistem biru, mengidentifikasi kebijakan pendukung, dan merumuskan jalur pembiayaan publik, swasta, dan inovatif. Membuka lokakarya atas nama ASEAN sebagai Shepherd ACTF-BE, Dr. Eka Chandra Buana, Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan BAPPENAS, menegaskan pentingnya penguatan karbon biru dan pembiayaan biru dalam agenda ekonomi biru ASEAN. “Lokakarya ini menunjukkan bagaimana Negara-Negara Anggota ASEAN dapat bekerja bersama untuk memperkuat basis pengetahuan dan mengembangkan pendekatan yang mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan,” ujarnya. Sedang, Chujo Kazuo, Menteri/Wakil Kepala Misi, Kantor Misi Jepang untuk ASEAN, menegaskan kembali kemitraan strategis Jepang dengan ASEAN serta komitmennya dalam mendukung pembangunan ekonomi biru berkelanjutan. Ia menyampaikan, Jepang sangat menghargai kolaborasi dengan mitra regional dan para ahli lokal. Kami percaya bahwa keahlian harus berpijak pada pengetahuan lokal dan kebijakan harus dibangun melalui kepemilikan regional. Ia menambahkan, pekerjaan ke depan memang kompleks, namun dampaknya sangat transformatif. Melalui proyek ini, kita mengambil langkah penting untuk melindungi ekosistem vital, memperkuat ketahanan iklim, menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan, dan menjaga kemakmuran serta keamanan kawasan. Deputy Resident Representative UNDP Indonesia, Sujala Pant, menyoroti kuatnya kolaborasi regional dalam proses penyusunan profil tersebut. Menurutnya, inisiatif ini melibatkan 98 pakar dari 35 lembaga akademik dan penelitian di ASEAN dan Timor-Leste. Komunitas ilmiah sebesar ini sangat penting bagi kawasan, dan jejaring yang terbentuk melalui proses ini diharapkan dapat terus mendukung ACTF-BE dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ia menekankan tujuan utama lokakarya, kegiatan ini dirancang sebagai ruang kerja untuk menyempurnakan draft, memperkuat asumsi, serta mengidentifikasi keterkaitan antara analisis karbon dan pembiayaan, sambil memahami pola dan tren di tingkat regional. Sepanjang lokakarya, peserta berdiskusi mengenai integrasi data, metode valuasi, dan kerangka pembiayaan untuk memastikan produk akhir menjadi alat praktis bagi pengambilan keputusan nasional dan regional.
