Bukan kabar Biasa - katakabar.com

Sabtu, 04 November 2023 | 13:10 WIB

Tanpa 'Emas Hijau' Nol Emisi Cuma Khayalan

Nusa Dua, katakabar.com - Industri 'emas hijau' julukan lain dari kelapa sawit punya jargon baru, 'No Palm Oil, No Life'. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman yang populerkan jargon baru itu, di salah satu sesi Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2023 Nusa Dua, Bali, kemarin 'No Palm Oil, No Life' (tanpa minyak sawit, tanpa kehidupan) selaras dengan realita minyak kelapa sawit sebagai minyak nabati paling serba guna di dunia dan paling produktif dengan penggunaan lahan paling sedikit di setiap ton yang dihasilkan. Lantaran itu, guna memenuhi kebutuhan global program PSR tidak boleh diabaikan. Menurut Eddy, tanpa program ini, produktivitas perkebunan kelapa sawit diproyeksikan menurun secara serius. Pada 2025 mendatang, ulas Eddy, dilansir dari laman website resmi BPDPKS, pada Sabtu (4/11), diperkirakan produksi Crude Palm Oil (CPO) hanya mencapai sekitar 44 juta metrik ton. Ini menekankan peran penting program ini menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit. “Program mandatori Biodiesel salah satu kunci mencapai penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia,” tegas Direktur Jendral Energi Baru dan Terbarukan (EBTKE), Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Yudo Dwiananda Priaadi dalam Indonesian Palm Oil Conference 2023 (IPOC) ditaja di Nusa Dua Bali. Untuk mencapai target zero emission, jelas Yudo, ke depan Indonesia membutuhkan lebih banyak pasokan kelapa sawit. “Sebagai program mandatori, implementasi biofuel melalui B35 pada tahun 2023 memiliki alokasi dari domestik sebesar 13.15 juta kilo liter dan diharapkan dapat mencapai 13.9 juta kilo liter pada 2025 mendatang,” kata Yudo. Hingga September 2023, beber Yudo, kontribusi domestik dalam B35 sudah mencapai 8,9 juta kilo liter (68 persen) serta yang diekspor telah mencapai 121.000 kilo liter. Selain biodiesel, Indonesia kini tengah mengembangkan penggunaan energi terbarukan lainnya yang berbahan kelapa sawit. Baru-baru ini, pemerintah melalui maskapai plat merah telah menguji coba bahan bakar pesawat terbang atau bioavtur yang merupakan hasil dari penelitian Pertamina dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Jumat, 03 November 2023 | 13:02 WIB

Tentang Tanpa Minyak Sawit, Tanpa Kehidupan di IPOC Nusa Dua

Nusa Dua, katakabar.com - Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman terbilang berani melontarkan statemen di acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2023 di Nusa Dua, Bali, pada Kamis (2/11) kemarin. 'Tanpa Minyak Sawit, Tanpa Kehidupan (No Palm Oil, No Life),' pekik Eddy Abdurrachman saat menjadi salah satu pembicara di acara yang dihadiri ribuan orang lebih itu. Bahakan, Eddy sapaan akrab Dirut BPDPKS ini, menjadikan pekikannya jadi slogan mengkampanyekan sawit baik. Ia menilai kalimat 'No Palm Oil, No Life' sangat relevan dengan kenyataan, minyak kelapa sawit minyak nabati paling serbaguna di dunia, begitu dilansir dari laman website resmi BPDPKS, pada Jumat (3/11). Dibilang Eddy, minyak sawit paling produktif dengan penggunaan lahan paling sedikit pada setiap ton yang dihasilkannya. “Bayangkan, produk dari minyak sawit diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk dunia, mulai dari bahan makanan, kosmetik, perawatan tubuh lainnya serta energi yang ramah lingkungan,” jelasnya. Direktur Jendral Energi Baru dan Terbarukan (EBTKE) Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yudo Dwiananda Priadi menuturkan, bioenergi, termasuk biofuel, memainkan peran yang penting. Khususnya, ulas Yudo, dalam usaha Indonesia untuk mencapai target transisi energi untuk mencapai nol emisi atau zero emmission. “Saat ini target emisi sudah mencapai 30 persen dan bioenergi sebagai kontributor utama dalam mencapai target tersebut,” kata Yudo. Program mandatori biodiesel, ulas Yudo, salah satu kunci mencapai penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Untuk mencapai target zero emission, di masa depan Indonesia membutuhkan lebih banyak pasokan kelapa sawit. “Sebagai program mandatori, implementasi biofuel melalui B35 pada 2023 memiliki alokasi dari domestik sebesar 13.15 juta kilo liter,” bebernya. Terus, harap Yudo, dapat mencapai 13.9 juta kilo liter pada 2025. “Hingga September 2023, kontribusi domestik dalam B35 sudah mencapai 8,9 juta kilo liter (68 persen) serta yang diekspor telah mencapai 121.000 kilo liter,” terangnya. Selain biodiesel, Yudo menjabarkan, Indonesia kini tengah mengembangkan penggunaan energi terbarukan lainnya yang berbahan kelapa sawit. Baru-baru ini, maskapai Garuda Indonesia yang merupakan milik pemerintah telah menguji coba bahan bakar pesawat terbang atau bioavtur yang merupakan hasil dari penelitian Pertamina dan Institut Teknologi Bandung (ITB). “Tes sudah mulai dilakukan dengan pencampuran 2.4 persen bioavtur dalam komposisi bahan bakar pesawat CN-235-220 FTB dan berhasil. Produksi biovatur secara masif akan dilaksanakan pada tahun 2026,” tandasnya.

Sabtu, 19 Agustus 2023 | 23:36 WIB

Eddy A: Persepsi Keliru Tentang Kelapa Sawit Mesti Diluruskan

Jakarta, katakabar.com - Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman menegaskan, kelapa sawit sering kali dianggap komoditas tidak ramah lingkungan. Padahal di lapangan belum tentu persepsi benar adanya. Itu sebabnya, mesti ada upaya untuk meluruskan persepsi yang kurang tepat ini Itu dijelaskan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman di beberapa kesempatan saat Pemerintah RI membawa persoalan perdagangan kelapa sawit di luar negeri, seperti WTO. Pihaknya bahkan berusaha memperjuangkan sawit tak masuk dalam kategori Dilansir dari laman website resmi BPDPKS, pada Sabtu (19/8), kata Eddy, kelapa sawit Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan besar dengan diberlakukannya regulasi baru di Uni Eropa yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Anti Deforestasi (EUDR). Di mana pada dasarnya Uni Eropa mewajibkan komoditas yang masuk ke wilayah mereka produk bebas deforestasi. Sementara, kelapa sawit hingga saat ini dipersepsikan sebagai komoditas berasal dari kegiatan deforestasi. Persepsi negatif kelapa sawit terjadi disebabkan kombinasi beberapa hal diantaranya lantaran pemahaman yang keliru tentang komoditas kelapa sawit, dan bagaimana komoditas ini dikembangkan, termasuk semakin intensifnya kampanye negatif sawit. Untuk itu pemerintah saat ini mendorong dibentuknya joint task force untuk penerapan EUDR. “Kita bertemu dengan pemerintah EU dan membahas EUDR melalui Join task force. Tujuannya, agarpenerapannya bisa mempertimbangkan kondisi negara berkembang,” sebutnya di acara Advokasi Sawit di Jakarta.