Dirjenbun
Sorotan terbaru dari Tag # Dirjenbun
Wow! Penerima Beasiswa Sawit 2025 Asal dari Riau 25 Persen Lebih
Pekanbaru, katakabar.com - Provinsi Riau catat prestasi membanggakan dj program Beasiswa Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit atau SDMPKS tahun 2025. Di mana, dari total kuota nasional 4.000 orang, Riau sumbang sebanyak 1.068 penerima atau lebih dari 25 persen. Beasiswa ini diberikan kepada anak-anak petani sawit, pekerja di sektor kelapa sawit, serta sejumlah kalangan lainnya. Dengan diterimanya total 25 persen asal Riaudiharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perkelapasawitan khususnya Riau, dan umumnya Indonesia. Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau, H Suher sambut baik pencapaian tersebut. Menurutnya, angka ini membuktikan besarnya semangat generasi muda Riau untuk melanjutkan pendidikan di sektor perkebunan. "Riau di antara daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia. Wajar jika kontribusi penerima beasiswa dari Riau juga sangat besar. Kami bangga anak-anak petani sawit di Riau semakin banyak yang melanjutkan pendidikan tinggi dengan dukungan program ini," ujar Suher, dilansir dari laman RA, Rabu (10/9). Kata Suher, program ini sangat strategis untuk menyiapkan generasi muda sawit yang lebih kompeten, terutama dalam menghadapi tantangan industri global. "Kami berharap anak-anak penerima beasiswa bisa kembali mengabdi di daerahnya dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan perkebunan sawit rakyat," tegasnya.
Dirjenbun Rilis Peserta Lulus Seleksi Beasiswa Sawit Total Tiga Ribu Mahasiswa
Jakarta, katakabar.com - Total tiga ribu mahasiswa dinyatakan lulus seleksi penerimaan beasiswa Program SDMPKS atau beasiswa sawit tahun 2024. Hal itu diketahui, setelah Kementerian Pertanian Republik Indonesia lewat Direktorat Jenderal Perkebunan merilis daftar peserta yang lulus seleksi penerimaan beasiswa Program SDMPKS atau beasiswa sawit tahun 2024.
Dirjenbun Lakukan Tanam Perdana PSR Koperasi Berkat Ridho di Kampar
Kampar, katakabar.com - Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun), Andi Nur Alam Syah bersama Direktur Utama (Dirut) Badan Pengelolaan Dans Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Edi Abdurahman, dan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono dan sejumlah pihak terkait, melakukan penanaman perdana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di binaan Gapki di Desa Kijang Makmur Kabupaten Kampar, pada Senin (18/9). Penanaman PSR perdana itu di kebun Koperasi Berkat Ridho mitra dari PT Buana Wiralestari Mas, seluas 138 hektar. "Kami sangat bersyukur dilaksanakannya peremajaan ini. Ini bukti pemerintah komit membantu petani dalam meningkatkan produktifitas kebun kelapa sawit rakyat, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani," kata Ketua Koperasi Berkat Ridho, H Misdan. Kebun kelapa sawit koperasi ini berdiri pada 1992 silam dengan luas lahan mencapai 700 hektar. Di mana tahap pertama baru diremajakan seluas 138 hektar dengan jumlah petani sebanyak 69 orang. "Soal biayanya mencapai Rp4,4 miliar dengan rincian dana PSR per hektar Rp30 juta," ujarnya. Selain melakukan pengajuan PSR kepada pihak BPDPKS lanjut Misdan, saat ini sedang diusulkan dana Sarana dan Prasarana (Sapras) sebesar Rp1,7 miliar. Dana tersebut diajukan untuk pembelian pupuk buat perawatan ratusan hektar kebun milik petani yang tergabung dalam koperasi. "Langkah yang diambil dalam program PSR maupun Sarpras ini mudah-mudahan dapat menjamin kesejahteraan petani," harapnya. Kita berterima kasih kepada perusahaan yang telah melakukan pendampingan dan pembinaan kepada kami. Kerja sama ini kita jaga agar semakin erat ke depan, tambahnya.
Baru 11,3 Persen Terealisasi Dari 12.700 Hektar Target PSR di Sumut
Medan, katakabar.com - Berua 11,3 persen terealisasi setara 1.434 hektar dari target 12.700 hektar program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) hingga sampai 13 September 2023. Itu diketahui saat Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun), Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Andi Nur Alam Syah bersama Ketua dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tinjau PSR di Desa Laut Tador, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dilansir dari laman elaeis.co, pada Jumat (15/9). "PSR masih terus berproses dan perlu kerja keras kita semua ke depan untuk mencapai kekurangan dari target," ujar Andi Nur. Kata Andi Nur, peran dari pemerintah daerah, kementerian lembaga serta perusahaan sebagai mitra harus berkolaborasi untuk merealisasikan target PSR di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Batubara. Diceritakan Andi Nur seperti penjelasan ketua kelompok tani di sana, tanaman kelapa sawitnya yang ikut PSR pada bulan ke 28 sudah panen, saat ini sudah masuk bulan ke 30. "Hasilnya luar biasa, ini harus menjadi contoh bagi kelompok tani lainnya, jangan takut ikut PSR. Untuk masa tumbang chipping hingga tanaman berbuah, kami Ditjenbun dan BPDPKS sedang mengkaji dan mengusulkan ada program insentif," jelasnya. Untuk memberikan kemudahan bagi perkebunan sawit rakyat yang masih produktif tapi belum optimal tutur Andi, sudah diprogramkan sarana prasarana perkebunan kelapa sawit seperti pupuk, pestisida, mesin pertanian, alat transportasi, dan lain sebagainya. "Ini memberikan harapan besar bagi pekebun sawit di saat kebutuhan pupuk semakin tinggi di saat harga pupuk belum stabil," ulasnya. Ditjenbun sambungnya, tengah mengajukan program untuk menjadi salah satu insentif bagi petani, yakni kelapa sawit tumpang sari yang didanai BPDPKS sifatnya voluntary bukan mandatory. “Jadi, petani sawit yang mau melakukan PSR bisa memilih, dan menanam jagung biar terbiasa menanam jagung. Kalau terbiasa menanam kacang terbias pula menanam kacang atau ubi jalar,” terangnya. Guna mendorong peran perkebunan kelapa sawit rakyat, saat ini telah didorong PSR melalui pendanaan BPDPKS PSR upaya peningkatan produktivitas melalui penggantian tanaman tidak produktif dengan benih yang berkualitas, dan dilakukan upaya memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat. Dari tahun 2017 lalu beber Andi, PSR telah dilaksanakan di 21 provinsi dan 123 kabupaten sentra kelapa sawit dengan target seluas 180.000 hektar per tahun sesuai arahan Komite Pengarah BPDPKS. Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin menekankan, pihaknya selalu memberikan wadah untuk aspirasi masyarakat dalam berkomunikasi kepada instansi terkait, termasuk soal kebutuhan sarana perkebunan untuk membantu meningkatan hasil perkebunan. "Mulai dari sekarang Bapak Bupati melalui Kepala Dinas harus sering turun mengawal dan mendampingi petani serta siapkan persyaratan agar usulan PSR dan sarprasnya dapat terealisasi," imbaunya. Bupati Batu Bara, Zahir, menegaskan, Kabupaten Batu Bara siap mendukung PSR. "Saya akan kawal program ini. Saya tugaskan Kepala Dinas, Camat dan Kepala Desa harus bersama-sama mendorong petani yang kebunnya sudah berumur lebih dari 25 tahun untuk segera ikut program PSR," janjinya. Banyak hal yang didapat pekebun, seperti potensi pendapatan dari kelapa sawit sangat besar. Di mana program ini harus mencapai target 500 hektar, syukur-syukur lebih dari target, tambahnya.