Dinkes
Sorotan terbaru dari Tag # Dinkes
Riau
Riau
BPBD dan Dinkes Kabupaten Kepulauan Meranti Gercep Serahkan Bantuan Masker dan Handsanitizer
memakai masker bila sakit, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala mirip cacar monyet, seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, pembengkakan kelenjar getah bening, dan ruam kulit. “Penyakit ini bisa dicegah dengan disiplin menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Hindari kontak langsung dengan orang sakit maupun barang-barang yang sudah terkontaminasi. Masyarakat tidak perlu cemas berlebihan, tetap harus waspada. Mari bersama-sama menjaga kesehatan demi keselamatan bersama,” ucapnya. Langkah cepat ini menjadi wujud sinergi pemerintah daerah memberikan rasa aman kepada masyarakat. Di tengah kabar duka, kehadiran BPBD dan Dinkes memberikan sedikit ketenangan pencegahan sedang dilakukan, dan perlindungan untuk para santri maupun warga sekitar menjadi prioritas. Menurutnya, kedua kasus tersebut menunjukkan gejala yang sesuai dengan definisi suspek MPOX berdasarkan pedoman Kementerian Kesehatan RI. Dari dua kasus itu, satu pasien yang sempat menjalani perawatan di UPT RSUD Meranti meninggal dunia pada 20 September 2025, setelah empat hari dirawat. Sementara satu pasien lainnya saat ini tengah menjalani isolasi mandiri di rumah, setelah sebelumnya tiga hari dirawat di RSUD, dan masih dalam pemantauan tenaga kesehatan dari UPT Puskesmas. “Saat ini kedua sampel kasus suspek MPOX sedang proses pemeriksaan laboratorium. Kami terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pihak terkait,” beber Ade Suhartian.
Riau
Riau
TP PKK dan Dinkes Rohul Taja Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Sunat Massal dan Deteksi Dini Kanker Serviks
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TP PKK Kabupaten Rokan Hulu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan atau Dinkes Rokan Hulu gelar program prioritas pemerintah daerah berupa pemeriksaan kesehatan gratis oleh dokter spesialis, di Kantor Camat Rambah, Minggu (6/7). Ketua TP PKK Rokan Hulu, dr. Yeni Dwi Putri Anton, turut hadir melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan. Ia didampingi pengurus TP PKK Kabupaten, drg. Leni Sumbari, Camat Rambah Sulfan Alwi, SP, Ketua TP PKK Kecamatan Rambah, Yanti Dewi, S.Pd, kepala desa se Kecamatan Rambah, serta Ketua TP PKK desa. Selain pemeriksaan kesehatan gratis oleh dokter spesialis anak, kegiatan juga dirangkai dengan sunat massal serta deteksi dini kanker leher rahim atau serviks melalui metode Inspeksi Visual Asam Asetat atau IVA. "Kegiatan ini program berkelanjutan yang akan kita laksanakan di 16 kecamatan se Rokan Hulu. Saat ini sudah berjalan di Kecamatan Rambah Samo dan Rambah," kata dr Yeni. Ia menjelaskan, tujuan dari program ini adalah memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pemeriksaan oleh dokter spesialis anak guna menurunkan angka stunting di Rokan Hulu. "Untuk sunat massal gratis ditargetkan 560 anak di seluruh kabupaten. Khusus di Kecamatan Rambah, kegiatan ini diikuti oleh 35 anak," rincinya. Di kegiatan itu, Ketua TP PKK juga meninjau proses pemeriksaan kesehatan, pelaksanaan sunat massal, serta pemeriksaan IVA. Ia menyerahkan bantuan susu gratis bagi anak-anak yang masuk dalam kategori berisiko stunting.
Kesehatan
Kesehatan
Pelayanan Buruk RSUD Djoelham Binjai, Dinas Kesehatan Miliki Andil Melakukan Pembenahan
Binjai, Katakabar.com - Dinas Kesehatan Binjai dinilai turut bertanggung jawab untuk membenahi pelayanan yang buruk di Rumah Sakit Umum Daerah Djoel...
Riau
Riau
Dinkes Kepulauan Meranti Sosialisasi 3M Plus Cegah Kasus DBD Meningkat
Selatpanjang, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti gencarkan sosialisasi penerapan pola 3M plus, yakni menguras, menutup, dan mengubur tempat penampungan air, serta melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Kegiatan tersebut digencarkan untuk mencegah kasus deman berdarah atau DBD meningkat di daerah yang dikenal 'Negeri Sagu'. Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Kepulauan Meranti melaporkan, jumlah kasus demam berdarah atau DBD di periode Januari hingga Desember 2023, tercatat 38 kasus. Sedang di priode Januari hingga Juni 2024 sebanyak 7 kasus, di mana Selatpanjang dan Alah Air tercatat penyumbang terbesar Kasus DBD di daerah ini, pada Senin (10/6) kemarin. "Dari Januari hingga Juni 2023 tercatat sebanyak 4 kasus dan pada Juli hingga Desember 2023 sebanyak 34 kasus. Menurut catatan pada tahun 2023 kasus DBD selalu meningkat mulai dari bulan Juli hingga Desember," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Fahri, SKM Bila dibandingkan data tahun ini dengan data tahun 2023 lalu, kata Fahri, hanya selisih 3 kasus di periode Januari hingga Juni. Tapi tidak menutup kemungkinan data sementara periode Januari hingga Juni data bisa saja meningkat sama dengan pada Juli hingga Desember 2023. Menurur Fahri, adapun faktor penyebab meningkatnya kasus DBD tersebut lantara musim hujan, tinggal di wilayah tropis, lingkungan tempat tinggal kotor, tinggal di wilayah padat penduduk dan kumuh, daya tahan tubuh lemah, pernah mengidap DBD di masa lalu, tapi yang sangat rentan pada balita umur 1 hingga 5 tahun. Jadi, sebut Fahri, Salah satu cara mencegahnya dengan terus sosialisasi penerapan pola 3M plus, yakni menguras, menutup, dan mengubur tempat penampungan air, serta melakukan pemberantasan sarang nyamuk. "Mengenai fogging atau pengasapan adalah salah satu upaya untuk menangkal serangan nyamuk Aedes Aegypti. Tapi, untuk melakukannya tak bisa sembarangan," jelasnya. Untuk itu, sambunya, Diskes Kepulauan Mersnti bakal melakukan penindakan secara Fogging apabila jika ada kasus setelah dilakukan pemeriksaan oleh Puskesmas. Kalau masih adalagi penderita yang Demam 1 atau 2 orang di sekitar lingkungannya kemungkinan dilakukan fogging.
Kesehatan
Kesehatan
Idul Fitri 1445 H, Dinkes Bengkalis Seru Masyarakat Waspadai DBD
Bengkalis, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis lewat Dinas Kesehatan (Dinkes) Bengkalis seru masyarakat waspadai Demam Berdarah Dengue (DBD). Hal itu seiring mobilisasi warga tinggi saat memasuki hari raya Idul Fitri tahun ini. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk senantiasa waspada terhadap penularan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang disebabkan oleh nyamuk Aedes Aegepty. Memang, dari catatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bengkalis, kasus DBD tidak terjadi peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu Januari hingga Maret 2024. "Mobilisasi masyarakat yang tinggi saat lebaran, makanya kita imbau masyarakat tetap waspada DBD dan menjaga lingkungan dan mengantisipasi populasi nyamuk penyebab DBD," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Bengkalis, Ermanto, SKM, MKM melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Irawadi, SKM, MKM, pada Jumat (12/4) Mengurangi tempat penampungan air, ujar Ermanto, seperti kaleng-kaleng minuman bekas dan menutup air penampungan sehingga bisa meminimalisir tempat perkembangbiakan nyamuk DBD. Berikut kasus DBD masing-masing kecamatan di Kabupaten Bengkalis untuk Januari hingga Maret 2024, yakni: Pada Januari, Kecamatan Bengkalis 1 kasus, Bantan 4 kasus, Bukit batu 0, Bandar Laksamana 0, Siak Kecil, Mandau 12 kasus, Bathin Solapan 9 kasus, Pinggir 4, Talang Muandau 0, Rupat 4 dan Rupat Utara 0 kasus. Pada Februari, Kecamatan Bengkalis 7 kasus, Bantan 4, Bukit batu 0, Bandar Laksamana 0, Siak Kecil 0, Mandau 15 kasus, Bathin Solapan 5 kasus, Pinggir 4, Talang Muandau 0, Rupat 4, Rupat Utara 0 kasus. Sedang Maret 2024, Kecamatan Bengkalis 10, Bantan 2 kasus, Bukit batu 0, Bandar Laksamana 0, Siak Kecil 1, Mandau 10, Bathin Solapan 1, Pinggir 2 kasus, Talang Muandau 1, Rupat dan Rupat Utara 0 kasus.
Kesehatan
Kesehatan
Program UHC Sudah 98 Persen Jangkau Masyarakat, Ini Penjelasan dr Syaiful
Dumai, katakabar.com - Kepala Dinas Kesehatan, dr Syaiful MKM menjelaskan program Universal Health Coverage (UHC) pastikan warga kota Dumai dapat jaminan kesehatan di mana saja dan kapan saja. “Setiap masyarakat Kota Dumai berhak dapat program UCH dan jaminan kesehatan di mana dan kapan saja yang butuh pelayanan kesehatan baik di dalam maupun di luar kota,” ujar Syaiful kepada katakabar.com, pada Senin (11/9). Dijelaskan Syaiful, guna mensukseskan program ini pemerintah alokasikan sebesar Rp38 miliar pada 2022 dan 30 miliar di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggran 2023. Alokasi itu berhasil diserap 100 persen dengan pembiayaan per bulannya untuk 98 persen masyarakat sudah dapat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). “Bagi warga Kota Dumai yang butuh layanan kesehatan di luar kota dan belum punya jaminan kesehatan difasilitasi dengan cara menghubungi JKN Centre dengan pelayanan prima dan bisa dinikmati masyarakat,” bebernya. Berkat capaian hampir 100 persen UHC ini, Pemerintah Kota (Pemko) Dumai berhasil raih penghargaan Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, di Balai Sudirman, Jakarta, pada Selasa (14/3) lalu. Tercapainya UHC kata Syaiful, Wapres RI mengapresiasi komitmen Pemerintah Daerah (Pemda), khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kota Dumai sangat komit di bidang kesehatan, salah satunya dibuktikan dengan realisasi 'Khidmat Kesehatan' yang manfaatnya telah dirasakan masyarakat Kota Dumai. Lantaran itu, Pemko Dumai sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage. Diketahui, terhitung sejak 1 Maret 2023, total 323.892 jiwa penduduk Kota Dumai telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 331.445 jiwa setara 97,72 persen. Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di Kota Dumai sudah punya payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Diketahui, Universal Health Coverage (UHC) sistem penjaminan kesehatan yang pastikan setiap warga dalam populasi punya akses yang adil kepada pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. Selain itu, Kota Dumai salah satu daerah di Provinsi Riau yang mendapat predikat UHC pemerintah pusat. Berkat capaian pemerintah melalui Dinas Kesehatan melalukan berbagai pertemuan guna percepatan capaian UHC kurun waktu beberapa bulan berhasil mencakup 98 persen masyarakat.
Kesehatan