Curhat
Sorotan terbaru dari Tag # Curhat
Sawit
Sawit
Utusan KUD Plasma Curhat, Bupati Madina Tunjukkan Sikap Mengayomi
kita carikan solusi bersama,” terangnya. Sementara, Bupati Mandailing Natal, H Saipullah Nasution tunjukkan sikap mengayomi di pertemuan itu. Ia menuturkan, Pemkab Mandailing Natal sengaja mengundang seluruh KUD produksi sawit untuk menyampaikan peluang atau kesempatan yang bisa diambil guna meningkatkan hasil produksi. “Sekaligus fasilitas-fasilitas yang disiapkan pemerintah berkaitan dengan beasiswa, pelatihan kepada pekerja perkebunan sawit, juga re-planting, dan alsintan,” bebernya. Menurut H Saipullah, keterbatasan anggaran selama ini bisa dimanfaatkan masyarakat dengan mengakses fasilitas yang disediakan pemerintah. “Kalau ada badan yang sudah menyiapkan, alangkah baiknya dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang mengelola koperasi agar kebun-kebun mereka dikelola dengan baik dan menghasilkan produksi yang bagus,” kupasnya
Sawit
Sawit
Satu Dekade Tak Terima Bagi Hasil Plasma Sawit, Petani Curhat ke DPRD Kutim
Kutai Timur, katakabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur gelar hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) bahas pengaduan puluhan calon petani plasma (CPP) anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Batu Lepoq di Kecamatan Karangan. Mereka mengadu karena bagi hasil plasma kelapa sawit hanya dicairkan kepada sebagian CPP. Perwakilan CPP KUD Batu Lepoq, Manhadi menjabarkan, permasalahan ini dibawa ke forum RDP lantaran para petani ingin mendapatkan kejelasan dan pertanggungjawaban pengurus koperasi terkait hasil plasma sawit yang telah ditransfer oleh pihak perusahaan PT Long Bangun Prima Sawit (LBPS). Menurutnya, sebagian anggota CPP terus mengeluh karena tak kunjung menerima hak mereka padahal kemitraan dengan perusahaan sudah berlangsung satu dekade. Dari total 413 anggota CPP, hanya sebagian yang mendapatkan hak pembagian plasma sebesar Rp200 ribu per hektar. “Katanya ada yang dikasih Rp200 ribu per hektar per bulan. Tapi nyatanya ada yang dikasih, ada yang tidak. Saya termasuk yang pernah dapat, Rp235 ribu di bulan Mei 2024. Tapi, setelah itu entah ke mana,” ujarnya melalui pernyataan, dilansir dari laman EMG, Rabu (29/1). Berdasarkan MoU dengan PT LBPS pada tahun 2015, luas lahan plasma yang dialokasikan untuk koperasi mencapai 1.426 hektar. Tapi, hingga kini realisasinya hanya 826 hektar. “Hingga kini tidak ada transparansi dari pengurus KUD Batu Lepoq mengenai laporan pertanggungjawaban plasma,” imbuhnya. Kami minta, katanya, agar perusahaan dan koperasi transparan. Selama ini nggak ada rapat anggota, dipanggil RDP saja pihak koperasi enggak datang. Pimpinan rapat Ketua Komisi B DPRD Kutim, Muhammad Ali sayangkan ketidakhadiran pihak koperasi padahal undangan telah disampaikan.
Sawit
Sawit
Petani Sawit Kutai Kartanegara Curhat Sulitnya Dapat Bantuan Sarpras
Kutai Kartanegara, katakabar.com - Petani kelapa sawit curhat soal sulitnya dapat bantuan Sarana dan PrasaranA atau Sarpraa di Tenggarong. Adalah anggota Koperasi Kongbeng Bersatu yang merasakan sulitnya mendapatkan bantuan Sarana dan Prasarana atau Sarpras dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Faktanya hingga saat ini belum ada bantuan Sarpras yang diterima koperasi yang beroperasi di Desa Sri Pantun, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. "Untuk pengajuan, kita ada. Tapi memang lumayan susah persyaratannya," ujar Ketua Koperasi Kongbeng Bersatu, Agus Taman, dilansir dari laman EMG, Senin (30/12). Persyaratan yang dirasa cukup menyulitkan tersebut, yakni pengusul harus mencari bahkan membiayai sendiri konsultan dan perencanaan. Selain membutuhkan biaya yang tidak sedikit, pihaknya membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk membuat perencanaan tadi.
Nasional
Nasional
Curhat ke Menko Bidang Perekonomian, Ini Unek-unek Pekebun Sawit Deli Serdang
Deli Serdang, katakabar.com - Ketua Koperasi Mitra Petani Mandiri, Feriadi curhat dan utarkan unek-uneknya saat bertemua dengan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto saat serap aspirasi pekebun kelapa sawit di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada Jumat pekan keempat Januari 2023 lalu. "Masalah status lahan salah satu tantangan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)," ujar Feriadi, dilansir dari laman ANTARA, pada Ahad (28/1) siang. Menurut Feriadi, lahan pekebun kelapa sawit sering dianggap masuk kawasan hutan. Padahal, itu sudah dikelola selama puluhan tahun. Terkadang, ada pula lahan yang bersinggungan dengan HGU perkebunan. Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto serap keluhan pekebun sawit di Deli Serdang, Sumatera Utara, guna meningkatkan implementasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Ketum Partai Golkar ini menjelaskan, dana yang tersedia dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) buat program PSR sejatinya sekitar Rp6 triliun setahun ditargetkan bisa digunakan untuk seluas 180 ribu hektar. Tapi praktiknya, Airlangga menyebut realisasinya cuma Rp1,5 triliun per tahun dengan total lahan seluas 50 ribu hektar. "Salah satu kendalanya bisa jadi soal status tanah kendal utama untuk mendapatkan dana PSR, lahan sawit harus 'clean and clear' dan punya sertifikat HGU," ujar Menteri Perindustrian periode 2016-2019 ini. Lewat dana PSR, setiap pekebun yang tergabung ke kelompok tani bisa mendapatkan Rp30 juta untuk setiap hektar lahan dengan maksimal empat hektar. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, realisasi penyaluran dana PSR dari tahun 2017 hingga 23 Januari 2024 di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp752,41 miliar. Bantuan itu diberikan kepada 11.858 pekebun dengan areal seluas 26.651 hektare. Di Indonesia, mulai tahun 2016 hingga 31 Desember 2023, realisasi penyaluran dana PSR senilai Rp9.1 triliun kepada 142.078 pekebun, untuk lahan seluas 326.308 hektar yang tersebar di 20 provinsi.