Bukan kabar Biasa - katakabar.com

Rabu, 22 Oktober 2025 | 15:03 WIB

DPRK Aceh Timur Bentuk Pansus Upaya Bereskan Konflik Lahan HGU Sawit

Aceh Timur, katakabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Aceh Timur gerak cepat melakukan tindakan tegas guna bereskan konflik lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit perusahaan versus masyarakat. Itu diketahui saat rapat paripurna yang digelar Selasa (21/10) kemarin, di mana DPRK resmi membentuk panitia khusus (Pansus) bereskan persoalan sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan. Keputusan nomor 11 Tahun 2025 ini merespon tuntutan masyarakat yang terus berkembang, serta tindak lanjut dari pertemuan antara Bupati Aceh Timur dengan perwakilan masyarakat pada 30 September 2024 lalu. Ketua DPRK Aceh Timur, Musaitir yang akrab disapa Algojo, menegaskan Pansus ini untuk melakukan penyelesaian konflik yang sudah lama berkepanjangan. "Kami bersama masyarakat memahami betul keresahan mereka terkait lahan tersebut, dengan terbentuknya pansus, kami harap dapat menemukan solusi terbaik yang berkeadilan bagi semua pihak,” ujarnya, dilansir dari laman serambinews.com, Rabu siang. Dijelaskan Algojo, adapun tugas Pansus meliputi mencari masukan terkait sengketa lahan HGU. Lalu, memastikan data fisik sertifikat HGU perusahaan kelapa sawit. Berikutnya, mengecek kelengkapan izin usaha perkebunan. Terus, memastikan data plasma yang sudah dilakukan Perusahaan, memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana CSR, dan mengevaluasi kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terakhir, memeriksa pengolahan limbah perusahaan memastikan dikelola sesuai peraturan yang berlaku. Berikut susunan Pansus terdiri dari Ketua dijabat Sartiman (Fraksi NasDem), Wakil Ketua Muhammad Syuhada (Fraksi PKB), serta sekretaris Iskandar dari Fraksi Partai Aceh (PA). Pansus mulai bekerja pada Oktober dan akan melaporkan hasil kerjanya kepada pimpinan DPRK. Rencananya, Pansus akan turun langsung kebeberapa lokasi perusahaan kelapa sawit yang terlibat dalam sengketa lahan dengan masyarakat di Aceh Timur. Pembentukan Pansus ini diharapkan dapat menjadi langkah kongkrit dalam menyelesaikan sengketa kongkret dalam menyelesaikan sengketa lahan anatara masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit yang selama ini terjadi. Penyelesaian sengketa masyarakat dan perusahaan di Aceh Timur juga diharap dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Kamis, 18 September 2025 | 16:27 WIB

Soal Pelepasan Kawasan Hutan untuk KSR, Bupati Muba Komit Bereskan Masalah

telah melakukan identifikasi terhadap lahan kebun sawit masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan dengan pendekatan partisipatif. "Langkah awal yang kami lakukan, yakni mendata kelembagaan pekebun yang masuk dalam kawasan sebagai bahan pengusulan ke Kementerian Kehutanan," tuturnya. Dijelaskan Toyibir, sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, BPKH, dan instansi terkait terkait percepatan Pelepasan Sawit Rakyat terlanjur dalam kawasan. Saat ini 7 Kelembagaan Pekebun di damping dinas perkebunan sudah masuk SK Datin XIX & XX dan Peta Indikatif PPTPKH . "Ke tujuh kelembagaan pekebun sudah memasuki tahap Pelaksanaan inventarisasi dan verivikasi atau Invert oleh tim lapangan. Skema pembiayaan kegiatan Inventarisasi tahun 2025 sudah masuk anggaran BPKH Wilayah II Sumatera Selatan. Tapi, lantaran efesiensi maka anggaran tersebut tidak tersedia," bebernya. Kata Toyibir, Bupati Muba sudah mendukung penuh proses Pelepasan Kawasan Hutan yang tercantum dalam RPJMD dan Visi Misi Bupati Musi Banyuasin. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muba akan berkomitmen untuk terus memperjuangkan keadilan agraria bagi masyarakat pekebun, sejalan dengan RPJMD dan Visi Misi Bupati Muba. Jadi, proses pelepasan kawasan ini diharapkan menjadi solusi strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani sawit rakyat. "Kita ingin mendapatkan kepastian hukum atas lahan usahanya. Kalau ini tidak kita urus sekarang, kami tidak akan bisa akses program pemerintah seperti program PSR, tidak bisa dapat sertifikasi ISPO," tandasnya.

Rabu, 29 Mei 2024 | 19:35 WIB

AnyMind Group Bereskan Akuisisi Perusahaan e-commerce Arche Digital Dari Malaysia

Singapura, katakabar.com - AnyMind Group sekarang bakal perluas platform, dan jaringan lokalnya ke prinsipal Arche Digital AnyMind Group atau TSE: 5027, perusahaan BPaaS untuk pemasaran, e-commerce, dan transformasi digital kali pertama umumkan penyelesaian akuisisi penuh atas perusahaan e-commerce yang berbasis di Malaysia, Arche Digital, pada 21 Maret 2024 lalu. Arche Digital didirikan pada 2015 silam, dan mendukung berbagai merek termasuk L'Occitane en Provence, SC Johnson, Melvita, Elemis, dan Yale, untuk pengembangan strategi e-commerce, operasional e-commerce, manajemen gudang dan logistik, operasional toko online, pemasaran, dan layanan pelanggan di Malaysia. Arche Digital bakal terus beroperasi di bawah merek Arche Digital di Malaysia, dan pelanggannya (principal) bakal dapat memanfaatkan sumber daya AnyMind Group, termasuk solusi teknologi AnyMind Group, jaringan lokal di seluruh Asia Pasifik, dan tim operasi di pasar. AnyMind Group pertama-tama meluncurkan platform AnyX (manajemen e-commerce), AnyTag (influencer marketing), dan AnyChat (conversational commerce) kepada para prinsipal Arche Digital, dan kembangkan sinergi lebih lanjut antara keahlian dan kapabilitas logistik dan pemenuhan kebutuhan Arche Digital dengan platform logistik global milik AnyMind Group, yaitu AnyLogi. Steven Tan, founder dan managing director dari Arche Digital bakal mengambil posisi manajemen dalam tim kepemimpinan AnyMind Group. Menurutnya, mengenai akuisisi ini, setelah melihat secara langsung kemampuan dan skala teknologi AnyMind, hanya ada sisi positifnya bagi prinsipal kami, sebab kami ingin membuka lebih banyak kemungkinan di seluruh rantai nilai bisnis. "Dengan industri e-commerce Malaysia yang diproyeksikan tumbuh dua digit tahun ini, prinsipal kami sekarang memiliki sumber daya terbaik untuk mempercepat pertumbuhan saat ini dan di masa depan," ujar Tan lewar rilis resmi diterima katakabar.com, pada Rabu (29/5). Kosuke Sogo, CEO dan co-founder AnyMind Group menjelaskan, akuisisi Arche Digital perkuat kemampuan jaringan lokal kami di Malaysia, terutama dalam operasi e-commerce dan keahlian logistik. Kami sangat antusias meningkatkan peluang lintas batas bagi merek-merek Malaysia untuk berekspansi ke luar negeri dan membawa merek-merek internasional ke Malaysia, serupa dengan peluang yang kami tawarkan melalui DDI," tutur Sogo. Arche Digital, harap Sogo, dapat berkontribusi pada pendapatan AnyMind Group mulai kuartal ketiga tahun 2024 (mulai Juli 2024). "Arche Digital akuisisi kesembilan AnyMind Group dan akuisisi kedua dari perusahaan e-commerce enabler, setelah menyelesaikan akuisisi Digital Distribusi Indonesia yang berbasis di Indonesia pada tahun 2023," imbuhnya. Kontak: Yunnie Senior Communications Executive yunnie@anymindgroup.com / pr@anymindgroup.com +62 82273752621

Selasa, 12 Desember 2023 | 16:00 WIB

Komit Bereskan Persoalan di Kebun Sawit, Aspekpir: Kita Dukung Pemerintah

Jakarta, katakabar.com - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) Indonesia dukung komitmen pemerintah serius membereskan persoalan di perkebunan kelapa sawit. Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Andi Nur Alamsyah di gelaran "Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Kegiatan SDM, Peremajaan dan Sarpras Perkebunan Kelapa Sawit dan Upaya Penyelesaian Sawit Dalam Kawasan Hutan," pada Senin (11/12) kemarin mengatakan, pihaknya sangat serius untuk menyelesaikan permasalahan diperkebunan kelapa sawit. Caranya, misalnya percepatan PSE, Sarpras, Pengambangan SDM bahkan penyelesaian kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan. "Kami sangat bersyukur dengan komitmen ini, tapi memang pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu sinergi antar lintas sektor kepentingan bersama sama untuk masalah ini," ujar Ketua Umum Asepekpir Indonesia, Setiyono, dilansir dari laman elaeis.co, pada Selasa (12/12). Pihaknya dukung, kata Setiyono, langkah pemerintah ini. Di mana nantinya pihaknya membantu tim yang dibentuk untuk permasalahan ini. Apalagi, ini bisa memberikan keterjaminan kesejahteraan bagi petani kelapa sawit. Bahkan agar penyelesaian berjalan mudah, Setiyono setakat ini tengah mengumpulkan sejumlah data-data yang diperlukan. "Kita usulkan agar pemerintah menyederhanakan persyaratan pengajuan PSR. Sehingga petani atau lembaga tidak kesulitan dalam pengajuan tersebut," jelasnya. Semakin banyak persyaratan yang harus dipenuhi petani atau lembaga, tuturnya, turut menghambat capaian PSR itu sendiri. "Sebetulnya jika semua lintas kepentingan itu terkoneksi maka tidak akan sulit. Tapi, perlu waktu dan biaya yang harus dipenuhi oleh petani atau lembaga, perlu juga menjadi perhatian pemerintah," ucapnya Pemerintah, terang Setiyono, mestinya melakukan verifikasi pengajuan melalui satu pintu. Artinya, petani tidak harus dirumitkan dengan banyaknya verifikasi yang justru membuat petani jenuh. "Kita sangat apresiasi dengan komitmen pemerintah ini. Ke depan, mudah-mudahan permasalahan di kebun kelapa sawit segera terselesaikan," harapnya.