Tekno
Tekno
MASTEL Ajak Platform Digital Global Ikut Bangun Infrastruktur Digital Nasional
Jakarta, katakabar.com - Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) mendesak pemerintah agar membuat ekosistem yang dapat melibatkan platform digital global (Over the Top/OTT) berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur digital nasional. Hal ini mengingat pertumbuhan ekonomi digital yang terus meningkat perlu diiringi dengan pembagian peran yang lebih berimbang di antara seluruh pelaku ekosistem digital. Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum MASTEL, Sarwoto Atmosutarno, pada rangkaian Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 2026, yang turut dihadiri oleh Menko Perekonomian, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Dirjen Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital. "Selama ini kita lebih banyak melihat manfaat kehadiran platform digital global, mulai dari pertumbuhan ekonomi digital, efisiensi, hingga berbagai inovasi layanan. Namun, pada saat yang sama, kebutuhan investasi infrastruktur digital terus meningkat dan sebagian besar masih ditanggung oleh industri telekomunikasi," ujar Sarwoto. Kondisi tersebut menunjukkan pembangunan ekosistem digital tidak lagi dapat menjadi tanggung jawab satu sektor saja. Keterlibatan seluruh elemen ekosistem digital sangat diperlukan apalagi platform digital global selama ini memanfaatkan jaringan telekomunikasi sehingga mereka perlu mengambil bagian dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur digital Indonesia. Sarwoto mengapresiasi pandangan Menteri Komunikasi dan Digital mengenai pentingnya retensi nilai ekonomi digital nasional di dalam negeri, termasuk melalui skema fair share antara platform digital global dan penyedia infrastruktur digital nasional yang disampaikan saat acara DEAL 2026, penghujung Juni 2026 lalu. Menurut Sarwoto, gagasan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital berjalan seiring dengan penguatan kapasitas nasional. Dengan semakin besarnya kebutuhan konektivitas, harus diimbangi dengan kontribusi yang lebih proporsional dari seluruh pelaku ekosistem digital. Lebih lanjut, Sarwoto mengatakan dukungan terhadap penyempurnaan tata kelola platform digital kini juga semakin menguat, baik di lingkungan pemerintah maupun DPR RI. Sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bappenas, serta Komisi I, Komisi VI, dan Komisi XI DPR RI dinilai telah memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya kebijakan tersebut. "Ini momentum yang tepat bagi Kemenkomdigi untuk menghadirkan kebijakan yang mendorong kontribusi platform digital global melalui kolaborasi yang berkeadilan dengan industri telekomunikasi. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur digital nasional dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi Indonesia," jelas Sarwoto. Pemerintah Perkuat Koordinasi Pelaksanaan Ekspor Mineral Sucofindo Aug 08, 2026 Pontianak, 7 Agustus 2026 – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman memimpin langsung pelepasan kapal ekspor komoditas Alumina Hydroxide dan Alumina Oxide dari Pelabuhan Dwikora, Pontianak, Kalimantan Barat, pada Jumat (7/8). Pelepasan ini menandai dimulainya kembali aktivitas pengapalan ekspor setelah pemerintah sukses mengurai hambatan regulasi akibat perbedaan interpretasi ketentuan Logam Tanah Jarang (LTJ). Dalam kesempatan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara penegakan aturan kepabeanan dan keberlangsungan iklim usaha nasional. "Saya ingin menegaskan, ketentuan larangan ekspor LTJ diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Larangan tersebut tidak serta-merta berlaku terhadap kandungan LTJ yang hanya menjadi unsur atau mineral ikutan dalam produk pertambangan utama dan turunannya," ujar Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman. Penyelesaian hambatan ekspor ini merupakan buah dari langkah cepat Kantor Staf Presiden (KSP) yang menginisiasi rapat koordinasi pada 27 Juli 2026, yang kemudian ditindaklanjuti secara teknis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama kementerian dan lembaga teknis pada 30 Juli 2026. Langkah ini memberikan kepastian panduan bagi eksportir, surveyor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta instansi terkait pada masa transisi regulasi. Koordinasi lintas sektoral tersebut memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan kegiatan ekspor mineral sesuai ketentuan yang berlaku. Sinergi tersebut mendukung proses verifikasi, pelayanan kepabeanan, dan kegiatan ekspor berjalan secara terkoordinasi sehingga memberikan kepastian bagi para pemangku kepentingan serta mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan bahwa pelepasan ekspor PT Indonesia Chemical Alumina hari ini menjadi bukti konkret bahwa koordinasi pemerintah tidak berhenti pada meja rapat. "Pelepasan ekspor PT Indonesia Chemical Alumina hari ini menjadi bukti bahwa koordinasi pemerintah tidak berhenti pada rapat. Kami memastikan hasil kesepahaman benar-benar diterapkan pada pemeriksaan, penerbitan Laporan Surveyor, pelayanan kepabeanan, dan pengapalan di lapangan," tutur Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman. Kendati kelancaran ekspor telah dipulihkan, Jenderal (Purn) Dudung menggarisbawahi bahwa aspek pengawasan dan kelayakan produk tidak akan dilonggarkan. Setiap komoditas ekspor tetap wajib memenuhi pengujian laboratorium, verifikasi teknis, standar keselamatan, serta kelengkapan dokumen administrasi. Khusus untuk produk yang mengandung unsur radioaktif alami, ekspor tetap diperbolehkan selama kandungannya masuk dalam kategori Bahan Radioaktif Alami (Naturally Occurring Radioactive Material / NORM) dan memenuhi seluruh pengujian keselamatan serta pengawasan ketat. Guna memperkuat legalitas dan kepastian hukum selama proses penyempurnaan regulasi berlangsung, Pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan Pendapat Hukum (Legal Opinion) dari Kejaksaan Agung RI. Pembahasan teknis penyempurnaan aturan tersebut mencakup penentuan definisi baku mineral ikutan, batas kadar unsur, standar metode pengujian laboratorium, mekanisme verifikasi, pengaturan operasional NORM, hingga pedoman teknis penerbitan Laporan Surveyor. Prinsip utama pemerintah tetap tegas. "Prinsip pemerintah jelas: pengawasan dan penegakan hukum harus berjalan, tetapi harus berdasarkan aturan yang jelas, data yang valid, dan hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan tidak boleh dirugikan karena perbedaan interpretasi," tegas Kepala Staf Kepresidenan. Dalam jangka panjang, KSP mendorong penguatan basis data sumber daya mineral nasional, riset dan inovasi, peningkatan kapasitas laboratorium, penyediaan tenaga ahli, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, serta penguasaan teknologi pemisahan dan pemurnian LTJ agar nilai tambah mineral strategis semakin banyak dibangun di dalam negeri. "KSP akan terus mengawal koordinasi lintas kementerian dan lembaga, menjaga kelancaran ekspor yang sah, memperkuat kepastian regulasi, dan memastikan pengelolaan mineral strategis tetap berpihak pada kepentingan nasional," pungkas Prof. Dr. Dudung Abdurachman. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT SUCOFINDO (PERSERO), Agus Permadi, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung pelaksanaan layanan Testing, Inspection, and Certification (TIC) di sektor mineral. Sebagai perusahaan Testing, Inspection, and Certification (TIC), Sucofindo berperan aktif sebagai verifikator independen untuk memastikan ekspor komoditas mineral berjalan akurat, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Untuk itu, Sucofindo terus meningkatkan kapabilitas teknisnya melalui modernisasi teknologi dan inovasi layanan, khususnya pada pengelolaan mineral strategis serta Logam Tanah Jarang. "SUCOFINDO berkomitmen terus memperkuat kapabilitas layanan TIC guna mendukung kebutuhan industri mineral, termasuk agenda hilirisasi, melalui layanan verifikasi yang independen, akurat, dan akuntabel," kata Agus.
Sawit
Sawit
Press Tour Kalteng: BPDP Ajak Media Telusuri Kontribusi Industri Sawit Pada Perekonomian Nasional
Pangkalan Bun, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) taja Press Tour Media BPDP Tahun 2026 di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah (Kalteng), sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman publik mengenai peran strategis industri kelapa sawit dalam perekonomian nasional sekaligus memperlihatkan implementasi program-program pengembangan perkebunan yang didukung BPDP. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, mengatakan industri kelapa sawit tidak hanya menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia, tetapi penggerak pembangunan ekonomi yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan pekebun, hingga penguatan ketahanan energi nasional. "Kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, energi, bahkan geopolitik. Makanya pengembangan memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat," kata Zaid. Menurutnya, kebutuhan minyak nabati dunia yang terus meningkat menjadikan sawit sebagai komoditas yang memiliki keunggulan kompetitif. Dengan produktivitas sekitar 4 ton minyak per hektare, kelapa sawit mampu menghasilkan minyak nabati jauh lebih tinggi dibandingkan komoditas lainnya, sehingga menjadi tanaman minyak nabati yang paling efisien dalam pemanfaatan lahan. Di sisi lain, lebih dari 80 persen ekspor sawit Indonesia kini telah berupa produk hilir, menunjukkan keberhasilan transformasi industri menuju penciptaan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Zaid menambahkan manfaat industri sawit tidak hanya tercermin dari capaian ekspor maupun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto, tetapi juga dari dampak sosial yang dirasakan masyarakat. Sekitar 41 persen luas perkebunan sawit nasional dikelola oleh pekebun rakyat, sementara industri sawit menopang mata pencaharian sekitar 16,5 juta tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan industri sawit sangat erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan jutaan keluarga Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, seperti peningkatan produktivitas kebun rakyat, tuntutan keberlanjutan, hingga dinamika perdagangan global, Zaid menegaskan bahwa keberhasilan industri sawit hanya dapat dicapai melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, asosiasi, media, dan para pekebun. "BPDP hadir sebagai bridging institution yang menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan pelaku usaha dan pekebun. Dana Perkebunan yang kami kelola dikembalikan kepada sektor perkebunan melalui program-program strategis yang bertujuan meningkatkan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan industri," jelasnya. Melalui mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024, BPDP menghimpun, mengelola, dan menyalurkan Dana Perkebunan untuk mendukung pengembangan komoditas kelapa sawit, kakao, dan kelapa. Program tersebut diwujudkan melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi, serta dukungan terhadap implementasi mandatori biodiesel melalui pembayaran insentif. Selama satu dekade terakhir, berbagai program tersebut telah memberikan dampak nyata. BPDP telah mendukung peremajaan lebih dari 408 ribu hektare kebun rakyat yang melibatkan lebih dari 182 ribu pekebun, menyalurkan beasiswa kepada lebih dari 13 ribu mahasiswa, mendukung lebih dari 400 kontrak riset, mendukung pemenuhan Bahan Bakar Nabati hingga 83,8 juta KL, dan aktif dalam mempromosikan sawit Indonesia baik di dalam dan luar negeri. Melalui kegiatan Press Tour ini, BPDP mengajak insan media untuk melihat secara langsung ekosistem industri sawit dari hulu hingga hilir, termasuk implementasi praktik perkebunan berkelanjutan, proses pengolahan, fasilitas logistik dan kepabeanan, serta berbagai program pemberdayaan pekebun yang menjadi bagian dari upaya membangun industri sawit yang berdaya saing dan berkelanjutan. "Kami berharap rekan-rekan media dapat melihat secara langsung bagaimana kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat membangun ekosistem sawit Indonesia. Informasi yang utuh dan berimbang akan memberikan pemahaman kepada publik bahwa industri sawit bukan hanya menghasilkan komoditas ekspor, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong hilirisasi, memperkuat ketahanan energi, dan memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi bangsa," sebut Zaid.
Politik
Politik
Dyan D Ajak Masyarakat Lebih Melek Perda Lewat Kuis Interaktif Saat Sosialisasi Perda Koperasi dan UMKM
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Dyan Desmanengsih, S.Sos., M.IP, gelar kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kegiatan berlangsung penuh antusias tersebut didampingi suamimya Sahala Marulitua Hutajulu dihadiri tokoh masyarakat, Ketua RT, pelaku UMKM, serta warga setempat. Acara diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan doa bersama dan sambutan Ketua RT, Erizam, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya wilayah tersebut sebagai lokasi penyebarluasan perda. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat bermanfaat karena memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha. Dalam sambutannya, Dyan Desmanengsih menegaskan lahirnya Perda Nomor 10 Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen DPRD bersama Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. "UMKM bukan hanya menjadi sumber penghasilan keluarga, tetapi juga mampu membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Karena itu, perda ini hadir agar pelaku usaha mendapatkan perlindungan, pembinaan, hingga akses pengembangan usaha yang lebih baik," ujar Dyan. Suasana sosialisasi berlangsung lebih hidup karena Dyan memilih pendekatan yang berbeda. Alih-alih hanya menyampaikan materi secara satu arah, ia mengajak peserta mengikuti kuis interaktif seputar isi Perda Nomor 10 Tahun 2024. Pertanyaan-pertanyaan sederhana diberikan kepada peserta mengenai tujuan perda, kewajiban pemerintah, hingga hak pelaku UMKM. Metode tersebut berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat. Warga tampak antusias mengangkat tangan untuk menjawab setiap pertanyaan, bahkan saling berdiskusi mengenai isi perda. Pendekatan edukatif ini dinilai efektif untuk membangun pemahaman masyarakat sekaligus menumbuhkan budaya sadar hukum. "Saya senang belajar sekaligus berbagi melalui metode kuis. Dengan cara seperti ini masyarakat lebih mudah mengingat isi perda, lebih aktif berdiskusi, dan diharapkan semakin melek terhadap regulasi yang dibuat untuk kepentingan mereka sendiri," ucap Dyan. Di kegiatan tersebut, Pemateri, Fakhru, menjelaskan berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2024, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pembuat regulasi, tetapi juga memiliki kewajiban melakukan pembinaan, pendampingan, membantu pemasaran produk, membuka akses pembiayaan, hingga meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM. Ia juga memaparkan bahwa tujuan perda sebagaimana diatur dalam Pasal 2 adalah memberdayakan, mengembangkan, dan melindungi UMKM, mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pada sesi dialog, berbagai pertanyaan disampaikan masyarakat. Salah satunya mengenai apakah pemerintah hanya membuat aturan atau juga berkewajiban membantu pelaku usaha. Menanggapi hal tersebut, Dyan menegaskan perda ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk hadir secara nyata melalui berbagai program pemberdayaan. Pembahasan juga menyoroti pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha. Dyan mengingatkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang telah menjalankan usahanya selama bertahun-tahun tetapi belum memiliki NIB, sehingga mengalami kendala ketika mengajukan pembiayaan ke lembaga perbankan. Selain legalitas, Dyan juga mengajak pelaku UMKM agar tidak hanya berfokus pada modal, tetapi juga meningkatkan kualitas produk, kemasan, pemasaran, serta memanfaatkan teknologi digital dan marketplace sebagai sarana memperluas pasar. "Persaingan usaha saat ini semakin berkembang. Produk lokal harus mampu bersaing melalui kualitas, kemasan yang baik, serta pemasaran digital. Pemerintah telah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pelatihan, pendampingan, kemitraan, hingga akses pembiayaan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2024," jelasnya. Dyan yang juga pelaku usaha di bidang hijab, kosmetik, dan skincare mengajak masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan program-program pemerintah yang berpihak kepada UMKM. Ia mengingatkan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan apabila pelayanan pemerintah dalam pelaksanaan perda belum berjalan secara optimal. Menutup kegiatan, Dyan berharap penyebarluasan perda tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menjadi sarana meningkatkan literasi hukum masyarakat. Menurutnya, keberhasilan implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2024 membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat agar koperasi serta UMKM di Kabupaten Kepulauan Meranti semakin maju, mandiri, dan berdaya saing.
Nasional
Nasional
Kemendag RI Ajak Pelaku Usaha Jateng Perluas Pasar Ekspor Lewat TEI 2026
Semarang, katakabar.com - Kementerian Perdagangan lewat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) gelar Sosialisasi Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 di Novotel Semarang, Jawa Tengah, di penghujung Juni 2026 lalu. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan partisipasi pelaku usaha Jawa Tengah dalam Trade Expo Indonesia (TEI) ke 41 bakal dihelat pada 14 hingga 18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, July Emmylia, S.E., M.M., menyampaikan Jawa Tengah memiliki potensi ekspor yang besar dengan berbagai komoditas unggulan yang mampu bersaing di pasar global. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus berkomitmen memperkuat daya saing pelaku usaha melalui berbagai program pengembangan ekspor sehingga semakin banyak produk asal Jawa Tengah yang dapat memasuki pasar internasional. "Melalui berbagai program pendampingan ekspor, business matching, hingga fasilitasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA), kami terus berupaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha agar semakin siap bersaing di pasar global. Sejak 2011, Disperindag Provinsi Jawa Tengah juga telah membina 56 mitra usaha melalui berbagai program yang didukung pendanaan APBN maupun non-APBN," kata July. Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan, Ari Satria, S.E., M.A., menjelaskan Jawa Tengah merupakan salah satu daerah dengan kontribusi ekspor yang signifikan dan termasuk dalam sepuluh besar daerah pengekspor di Indonesia. Pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia sebelumnya, potensi transaksi dari Jawa Tengah mencapai USD 18,4 miliar, dengan sektor furnitur dan fesyen menjadi dua komoditas unggulan. "Produk furnitur mencatatkan potensi transaksi lebih dari USD 700 juta pada penyelenggaraan TEI tahun lalu. Oleh karena itu, pada TEI 2026 kami menyiapkan dua hall khusus untuk zona furnitur. Sementara itu, sektor fesyen juga mencatatkan potensi transaksi sebesar USD 56 juta. Tahun ini penyelenggaraan TEI juga didukung oleh Atase Perdagangan (Atdag), Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), Kementerian Luar Negeri, serta Perwakilan RI di luar negeri untuk menjaring lebih banyak pembeli internasional. Kami menargetkan sekitar 8.000 buyers dari berbagai negara hadir pada TEI 2026," ucap Ari. Sedang, Nabil Ramadhana, Digital and Business Development Manager PT Debindomulti Adhiswasti, menimpali Trade Expo Indonesia tidak hanya menjadi ajang promosi produk ekspor Indonesia, tetapi juga berperan sebagai gateway yang mempertemukan eksportir nasional dengan pembeli dan investor dari berbagai negara. "Komoditas yang paling diminati pada penyelenggaraan TEI sebelumnya antara lain produk pertambangan, logam mulia, serta minyak kelapa sawit (CPO) beserta turunannya. Selain membuka peluang transaksi perdagangan, TEI juga menjadi sarana memperluas jaringan investasi global. Sektor investasi memberikan kontribusi sekitar 19 persen dari total potensi transaksi dengan nilai mencapai USD 43,7 juta," tutur Nabil. Menurut Nabil, pada pergelaran TEI 2026, berbagai produk unggulan Indonesia akan ditampilkan dalam zona-zona tematik, di antaranya Food and Beverage Products yang menempati Hall 2, Hall 3, dan Hall 3A, serta zona Manufacturing yang akan menghadirkan berbagai produk manufaktur nasional berorientasi ekspor. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Kementerian Perdagangan berharap semakin banyak pelaku usaha Jawa Tengah memanfaatkan Trade Expo Indonesia sebagai pintu masuk untuk memperluas akses pasar ekspor, menjalin kemitraan bisnis internasional, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Partisipasi aktif pelaku usaha diharapkan dapat mendukung peningkatan ekspor nonmigas sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.
Riau
Riau
Semarak Hari Bhayangkara ke 80, Polda Riau Ajak Masyarakat Perkuat Sinergi Lewat Olahraga Bersama
Pekanbaru, katakabar.com - Polda Riau menggelar olahraga bersama dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Gajah Mada, Kota Pekanbaru, Minggu (28/6). Kegiatan yang diikuti ratusan personel Polri, TNI, unsur pemerintah daerah, stakeholder terkait, dan masyarakat itu diawali dengan jalan santai, kemudian dilanjutkan dengan senam bersama. Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, mengatakan kegiatan olahraga bersama tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 dengan tema "Polri untuk Masyarakat". "Hari ini kita jalan santai dilanjutkan dengan olahraga bersama. Ini adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80, Polri untuk masyarakat," ujar Herry. Ia menjelaskan, menjelang puncak peringatan Hari Bhayangkara, Polda Riau telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Menurutnya, olahraga bersama tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan, tetapi juga menjadi momentum mempererat sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, stakeholder, dan masyarakat. "Diharapkan dengan olahraga pagi bersama ini, bukan hanya memberi manfaat kesehatan, tetapi juga memperkuat sinergi dengan teman-teman dari TNI, pemerintah daerah, stakeholder terkait, dan seluruh masyarakat agar terus memupuk kebersamaan dan kolaborasi dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara," jelasnya. Herry menambahkan, rangkaian Hari Bhayangkara ke 80 selanjutnya akan diisi dengan kegiatan syukuran dan pemberian penghargaan. "Pelaksanaan perayaan Hari Bhayangkara akan dilaksanakan pada tanggal 1 dan 2 Juli 2026. Kami berharap seluruh masyarakat dapat hadir bersama-sama, karena Polri, TNI, dan pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sinergi ini harus terus kita bangun," tandasnya.
Ekonomi
Ekonomi
Bank Raya Gelar Lelang Raya Poin, Ajak Masyarakat Semakin Aktif Bertransaksi di Aplikasi Raya
Jakarta, katakabar.com - Bank digital bagian dari BRI Group, Bank Raya terus dorong adopsi perbankan digital di masyarakat melalui ragam program menarik termasuk program loyalitas pelanggan untuk mendorong minat masyarakat bertransaksi. Sebagai bagian dari program Loyalitas Pelanggan yaitu Raya Poin, Bank Raya menggelar program Lelang Raya Poin yang merupakan program lelang berbagai produk menarik seperti smartphone, smart TV, laptop, tablet, smartwatch, hingga perangkat elektronik rumah tangga dengan harga yang sangat terjangkau. Program Lelang Raya Poin ini bekerja sama dengan Dinomarket sebagai mitra penyelenggara, dengan proses pembayaran yang dilakukan menggunakan Kartu Digital Debit Visa Bank Raya. Lelang Raya Poin akan digelar setiap minggu pertama hingga bulan Januari 2027. Nasabah otomatis akan mendapatkan Raya Poin melalui berbagai transaksi di Aplikasi Raya, antara lain pembukaan rekening dan setoran awal, transaksi transfer BI-Fast, top up e-wallet, pembayaran menggunakan QRIS, serta peningkatan saldo rata-rata bulanan. Poin yang berhasil dikumpulkan dapat ditukarkan secara langsung melalui fitur Raya Poin di Aplikasi Raya dengan berbagai pilihan reward yang tersedia, atau ditukarkan dengan voucher lelang untuk dapat mengikuti Lelang Raya Poin. Kicky Andrie Davetra, Direktur Bisnis Bank Raya, mengatakan Lelang Raya Poin ini tentunya menambah keseruan program Raya Poin dengan beragam reward yang dihadirkan, dan dapat menjadi momentum yang dinantikan oleh para nasabah Bank Raya di seluruh Indonesia. "Kami ingin setiap nasabah merasakan pengalaman yang menyenangkan saat menggunakan Aplikasi Raya, di samping tentunya merasakan manfaat mengelola keuangan secara praktis melalui berbagai fitur yang tersedia," ujarnya. Sejak digelar pada Mei 2026, Lelang Raya Poin mendapatkan respons yang positif dari nasabah. Sejumlah produk berhasil dimenangkan dengan harga yang sangat menarik, di antaranya Smart TV 43 inch, voucher senilai Rp1.000.000,- air purifier, dan logam mulia. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Lelang Raya Poin menjadi salah satu program loyalitas yang diminati nasabah karena memberikan kesempatan untuk mendapatkan berbagai hadiah menarik dengan harga yang kompetitif, sekaligus mendorong peningkatan pemanfaatan layanan dan transaksi digital melalui Aplikasi Raya. "Kami berharap masyarakat selalu menantikan dan menikmati keseruan program yang kami hadirkan untuk nasabah kami. Melalui Raya Poin, kami ingin mendorong pemanfaatan layanan keuangan digital yang lebih inklusif, sekaligus memberikan pengalaman perbankan yang menyenangkan bagi seluruh nasabah Bank Raya," sebutnya
Lingkungan
Lingkungan
Jasa Marga Ajak Pengguna Jalan Gunakan Aplikasi Travoy Asisten Digital Perjalanan
Jakarta, katakabar.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengajak pengguna jalan tol untuk mengoptimalkan Aplikasi Travoy (Travel with Comfort and Joy) sebagai asisten digital untuk merencanakan perjalanan dengan lebih baik antisipasi meningkatnya arus lalu lintas kendaraan masuk ke Jabotabek lepas libur panjang Kenaikan Yesus Kristus 2026. Langkah ini penting dilakukan untuk menghindari potensi penumpukan kendaraan, mengingat pergerakan masyarakat masuk Jabotabek pada Minggu (17/5), diprediksi akan meningkat sebesar 8,1 persen dibandingkan dengan lalin normal. Aplikasi Travoy dirancang untuk memberikan kemudahan dalam setiap tahap perjalanan, mulai dari persiapan sebelum berangkat, saat berada di jalan tol, hingga sampai ke tujuan. Melalui fitur-fitur unggulannya, Jasa Marga berupaya memastikan setiap perjalanan pengguna jalan berlangsung secara aman, nyaman, dan berkeselamatan. Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, menyatakan kesiapan layanan digital menjadi salah satu strategi utama Jasa Marga dalam mengelola peningkatan volume lalin masuk Jabotabek. "Integrasi teknologi melalui Aplikasi Travoy menjadi kunci untuk menyajikan informasi lalu lintas yang cepat, akurat, dan real-time. Dengan memanfaatkan fitur Route Finder dan pantauan CCTV real time, pengguna jalan dapat merencanakan waktu perjalanan lebih baik untuk menghindari potensi kepadatan," ujar Rivan. Menurut Rivan, pengguna jalan dapat memanfaatkan aplikasi Travoy dimulai sejak tahap persiapan perjalanan. Sebelum memulai perjalanan, pengguna jalan dapat menggunakan fitur Route Finder untuk mengecek tarif dan rute tol yang akan dilalui berdasarkan titik keberangkatan dan tujuan serta golongan kendaraan pengguna. "Kondisi lalu lintas juga dapat dipantau secara real-time melalui lebih dari 3.500 CCTV yang terhubung di seluruh ruas Jasa Marga Group. Untuk memastikan kecukupan saldo e-toll sesuai perjalanan yang akan ditempuh, tersedia pula fitur Top Up E-Toll via Travoy Pay," jelasnya. Selama berada di perjalanan, kata Rivan, Travoy terus memberikan pendampingan melalui Informasi Gangguan dan Rekayasa Lalu Lintas secara real-time (seperti contraflow jika diperlukan). Aspek keamanan diperkuat dengan fitur Redzone Info dalam Travoy Map yang memberikan peringatan mengenai area rawan. Kalau ingin beristirahat, lanjut Rivan, fitur Rest Area menyajikan data kapasitas parkir dan fasilitas secara akurat agar pengguna tidak memilih lokasi yang padat, termasuk titik lokasi SPBU dan SPKLU. Bagi pengguna jalan tol yang membutuhkan bukti transaksi di gerbang tol, tersedia pula fitur Resi Digital. Pada kondisi darurat, Travoy menyediakan layanan Derek Online. “Seluruh pusat informasi dan bantuan selama berada di jalan tol juga telah terintegrasi dalam aplikasi ini, termasuk akses langsung ke Call Center 133 serta fitur Chat Us yang siaga selama 24 jam. Jasa Marga berkomitmen penuh untuk memberikan respons cepat dalam layanan operasional yang bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keamanan perjalanan hingga tiba dengan selamat di tempat tujuan,” sebut Rivan. Aplikasi Travoy hadir semakin lengkap sebagai asisten digital perjalanan yang mengintegrasikan berbagai layanan informasi, transaksi, hingga dukungan perjalanan dalam satu genggaman. Jasa Marga berkomitmen dalam melakukan pengembangan berkelanjutan pada aplikasi Travoy untuk menemani cerita perjalanan penuh arti bagi pengguna jalan. Jasa Marga juga mengimbau pengguna jalan untuk mengunduh aplikasi Travoy melalui Google Play Store atau Apple App Store, sehingga pengguna jalan dapat menikmati pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan berkeselamatan di seluruh ruas jalan tol Jasa Marga Group
Nasional
Nasional
Mendag RI Seru Masyarakat Jangan Terpaku MinyaKita Tapi Lihat Berbagai Migor Lain
Jakarta, katakabar.com - Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, seru masyarskat jangan terpaku MinyakKita tetapi lihat berbagai minyak goreng lain. Mendag RI menyerukan hal itu saat pantau produksi minyak goreng di pabrik PT Mikie Oleo Nabati Industri (MONI) di Bekasi, Jawa Barat. Kunjungan kali ini untuk pastikan kecukupan pasokan minyak goreng sebelum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 2026. Mendag RI menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng dan memastikan pasokan selalu tersedia, dalam hal ini menjelang HBKN. “Kami telah cek langsung proses produksi dan ketersediaan minyak di PT MONI. Pada prinsipnya, pasokan minyak cukup untuk memenuhi kebutuhan jelang Ramadan dan Idulfitri. Kami juga pastikan harga terkendali untuk menyambut HBKN,” kata Budi Santoso, dilansir dari laman mediaperkebunan.id, Ahad (8/2). Ia mengatakan, berbagai jenis dan merek minyak goreng yang beredar di pasar telah memberikan banyak pilihan bagi konsumen untuk membeli. “Jenis dan merek minyak goreng di pasaran itu ada banyak, kualitas sama-sama baik dan harganya juga terjangkau. Konsumen tidak perlu terpaku dengan keberadaan MinyakKita. Kami sudah meminta agar produsen membuat minyak setipe MinyakKita, dan mendorong agar minyak goreng lain lebih banyak beredar dengan harga yang terjangkau,” jelasnya. MinyakKita instrumen intervensi pasar melalui skema Domestic Market Obligation (DMO). Strategi ini bertujuan untuk menjaga pasokan dan menstabilkan harga minyak goreng dalam negeri ketika harga minyak kelapa sawit global meningkat. MinyakKita bukan minyak subsidi karena pasokan dipenuhi dari DMO dan dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. “MinyakKita sering jadi indikator ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng. Kalau MinyakKita naik, kesannya harga minyak goreng naik semua. MinyakKita yang menggunakan skema DMO bergantung pada volume ekspor untuk mendapatkan pasokan bagi produksi minyak goreng kemasan rakyat. Tapi, kalau ekspor turun bukan berarti tidak ada minyak goreng karena di pasar masih ada banyak pilihannya,” tuturnya. Direktur Utama PT MONI, Vimala Putra, menimpali permintaan masyarakat terhadap produk minyak goreng premium yang diproduksi perusahaannya cukup tinggi, sebanding dengan MinyakKita. “Permintaan konsumen sama karena konsumen bisa merasa manfaatnya pakai minyak goreng ini,” ucap Vimala. PT Mikie Oleo Nabati Industri memproduksi berbagai jenis minyak goreng, di antaranya minyak goreng premium dengan merek Sunco, minyak goreng second brand dengan merek MG Jaya, dan MinyakKita.
Lingkungan
Lingkungan
WSD 2025: LindungiHutan Ajak Publik Pulihkan Tanah Lewat Aksi Penanaman Pohon
Semarang, katakabar.com - Setiap tahun pada 5 Desember, dunia memperingati World Soil Day, sebuah momentum global untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya tanah sebagai penopang kehidupan. Tanah fondasi dari 95 persen pangan dunia, rumah bagi seperempat keanekaragaman hayati, sekaligus penyerap karbon alami yang dapat membantu menahan laju perubahan iklim. Tetapi, kondisi tanah di berbagai wilayah Indonesia kini berada dalam titik kritis akibat erosi, abrasi pesisir, deforestasi, hingga pencemaran. Menanggapi tantangan tersebut, LindungiHutan, platform crowdfunding dan kolaborasi penghijauan berbasis teknologi, mendorong keterlibatan publik dan korporasi untuk berkontribusi pada upaya pemulihan kesehatan tanah melalui program penanaman pohon dan restorasi ekosistem. Melalui ribuan kampanye yang tersebar dari pesisir hingga pegunungan, LindungiHutan telah memberdayakan masyarakat lokal untuk menanam dan merawat berbagai jenis pohon yang terbukti membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan, dan mencegah erosi. “Tanah yang sehat adalah syarat utama bagi keberlanjutan pangan, air, dan kehidupan. Pemulihan tanah tidak bisa dilakukan tanpa tindakan kolektif. Melalui penanaman pohon, terutama mangrove di wilayah pesisir, kami melihat dampak nyata, termasuk abrasi berkurang, tanah kembali stabil, dan mata pencaharian warga membaik,” ujar Ben, CEO LindungiHutan. Isu kerusakan tanah memang bukan sekadar ancaman ekologis, namun juga sosial. FAO memperkirakan dunia kehilangan hingga 24 miliar ton tanah subur setiap tahun, sementara setengah dari lahan pertanian global mengalami degradasi. Di Indonesia, kawasan pesisir menjadi titik paling rentan akibat abrasi dan intrusi air laut. Akar mangrove berperan penting menahan sedimen, sehingga menjadi salah satu solusi restorasi tanah yang paling efektif. Melalui kemitraan dengan komunitas, relawan, dan perusahaan, LindungiHutan menyediakan layanan penanaman pohon, penilaian dampak lingkungan, monitoring berbasis foto, serta pendampingan jangka panjang kepada petani bibit dan warga setempat. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap pohon yang ditanam tidak hanya tumbuh, tetapi memberikan manfaat ekologis yang terukur, mulai dari peningkatan kualitas tanah hingga penyerapan karbon. Peringatan World Soil Day (WSD) 2025 menjadi ajakan terbuka bagi publik untuk kembali melihat tanah sebagai aset vital yang harus dijaga. Pemulihan tanah adalah investasi jangka panjang, dan setiap pohon yang ditanam hari ini akan menentukan kualitas kehidupan generasi yang akan datang. Melalui kolaborasi dengan LindungiHutan, siapa pun dapat mengambil bagian dalam upaya memulihkan tanah Indonesia dari akar hingga kanopi.
Lingkungan
Lingkungan
LindungiHutan Ajak Publik Rayakan Hari Menanam Pohon dengan Aksi Nyata di Tengah Krisis Iklim
Jakarta, katakabar.com - Indonesia kembali memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) pada 28 November, momentum nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 sebagai ajakan kolektif untuk memulihkan lingkungan melalui aksi penghijauan. Tahun ini, peringatan tersebut hadir di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim, mulai dari kenaikan muka air laut, banjir rob, hingga kerusakan hutan yang terus menekan ruang hidup manusia dan keanekaragaman hayati. Di berbagai wilayah, deforestasi dan alih fungsi lahan mempercepat kerentanan ekosistem, sementara emisi karbon terus bertambah akibat aktivitas industri dan konsumsi modern. Kondisi tersebut menjadikan penanaman pohon bukan lagi sekadar simbol perayaan tahunan, melainkan solusi ekologis yang mudah diakses dan terbukti efektif dalam meredam dampak perubahan iklim. Setiap pohon mampu menyerap karbon, menurunkan suhu mikro, menahan erosi, hingga memulihkan habitat flora-fauna yang semakin terdesak. Hal ini menjadikan HMPI tahun ini sebagai pengingat bahwa tindakan paling sederhana sekalipun dapat memberi dampak jangka panjang bagi bumi. Sebagai platform crowdsourcing konservasi, LindungiHutan mengajak masyarakat luas untuk merayakan HMPI dengan berkontribusi dalam upaya pemulihan lingkungan melalui penanaman pohon maupun donasi. Masyarakat dapat terlibat langsung dalam kegiatan tanam bersama para petani lokal di berbagai lokasi konservasi yang dikelola LindungiHutan, mulai dari pesisir, hutan mangrove, daerah aliran sungai, hingga lahan kritis. Bagi mereka yang tidak dapat hadir secara fisik, kontribusi tetap dapat dilakukan dari mana saja melalui donasi pohon di https://lindungihutan.com/kampanyealam, di mana setiap sumbangan dicatat secara transparan dan dilaporkan secara berkala, termasuk perkembangan pertumbuhan pohon setelah penanaman. Hingga saat ini, LindungiHutan bersama mitra dan masyarakat telah menanam lebih dari satu juta pohon di 34 lokasi di Indonesia, menyerap puluhan ribu ton karbon, sekaligus membuka peluang pemberdayaan ekonomi melalui kerja sama dengan kelompok petani hutan dan masyarakat pesisir. Capaian ini menjadi bukti bahwa kolaborasi publik memiliki kekuatan besar dalam mempercepat pemulihan ekosistem dan meningkatkan ketahanan lingkungan menghadapi gempuran krisis iklim. Menurut perwakilan LindungiHutan, HMPI bukan hanya soal menanam pohon, melainkan menanam harapan bagi masa depan. “Menanam pohon adalah investasi ekologis yang paling mudah dilakukan siapa saja. Setiap pohon adalah kehidupan baru yang kita hadiahkan untuk generasi mendatang. HMPI adalah momen terbaik untuk memulai, atau melanjutkan, kebiasaan baik ini,” ujarnya. Dengan kondisi bumi yang kian tertekan, HMPI menjadi kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menunjukkan keberpihakannya pada alam. Melalui aksi sederhana namun berdampak, seperti menanam satu pohon atau berdonasi satu bibit, setiap orang dapat berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata. LindungiHutan mengajak publik untuk merayakan HMPI tahun ini dengan langkah kecil yang membawa perubahan besar.
