Kepulauan Meranti Tegaskan Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun, Fokus Perkuat PAUD dan Mutu Pendidikan

Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab( Kepulauan Meranti tegaskan komitmennya tingkatkan mutu pendidikan melalui Program Wajib Belajar 13 Tahun, termasuk satu tahun pra sekolah. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, saat membuka Sosialisasi Penguatan Program Wajib Belajar 13 Tahun di Ballroom Afifa, di Jalan Banglas, Sabtu (15/11). Acara turut dihadiri Bunda PAUD Kepulauan Meranti, Hj Ismiatun, SE, Ibu Wakil Bupati, Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Meranti, Tunjiarto, M.Pd, serta seluruh jajaran Dinas Pendidikan (Disdik) Kepulauan Meranti. Berbagai Tantangan Penerapan Wajib Belajar 13 Tahun Dalam laporannya, Kepala Dinas Pendidikan, Tunjiarto, menyampaikan sejumlah isu strategis yang tengah dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut, meliputi: 1. Regulasi Wajib Belajar 13 Tahun Program dari PAUD hingga SMA telah dicanangkan, namun implementasi penuh masih menunggu regulasi resmi pemerintah pusat. 2. Kekurangan Pengawas Sekolah Saat ini Meranti hanya memiliki dua pengawas untuk 213 sekolah. Penambahan formasi baru akan dilakukan setelah regulasi diterbitkan. 3. Status Kepala Sekolah Banyak kepala sekolah masih berstatus PLT. Pada awal Desember mendatang, 16 kepala sekolah dijadwalkan dilantik. Sesuai Permendikdas Nomor 7 Tahun 2025, kepala sekolah yang telah menjabat dua periode wajib diganti. 4. Kualifikasi Kepala Sekolah Minim Di wilayah pesisir, syarat golongan 3C dan sertifikasi sulit dipenuhi sehingga masih terdapat sekolah tanpa kepala definitif. 5. Kualifikasi Guru PAUD Sejumlah guru PAUD belum memenuhi kualifikasi S1. Saat ini, 35 guru tengah menempuh pendidikan S1 melalui kerja sama dengan Institut Pendidikan Aisiyah. 6. Revitalisasi dan Infrastruktur Sekolah
Sebanyak 18 sekolah, termasuk dua SMA, menerima bantuan revitalisasi dari kementerian. Program berjalan dengan baik tanpa keluhan masyarakat. 7. Sekolah Hijau dan Kebersihan Masih ditemukan rendahnya kepedulian guru terhadap kebersihan lingkungan sekolah dan pengelolaan ruang hijau. H Asmar: Pra Sekolah Adalah Fondasi Emas Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, menegaskan Wajib Belajar 13 Tahun merupakan kebijakan strategis nasional untuk membentuk generasi Kepulauan Meranti yang cerdas, berkarakter, dan memiliki akses pendidikan yang merata. “Usia pra sekolah adalah golden age. Inilah fondasi utama perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan karakter anak,” ujarnya. Untuk itu, Bupati Kepulauan Meranti menyatakan komitmen Pemkab Meranti, yakni: * memperluas akses pendidikan inklusif dan bermutu, * memastikan transisi PAUD ke SD berlangsung menyenangkan, * menjamin tidak ada anak yang tertinggal akses pendidikannya, * memperkuat kompetensi guru PAUD. Ia juga meminta Dinas Pendidikan (Disdik) merancang skema beasiswa atau program khusus agar seluruh guru PAUD dapat memenuhi kualifikasi minimal S1. Selain itu, Bupati Kepulauan Meranti mendukung program makan bergizi untuk siswa SD–SMP sesuai arahan Presiden RI. Terkait rencana pengalihan Kampus AMIK kepada Pemkab Meranti, ia menegaskan kebijakan tersebut masih dikaji karena harus disesuaikan dengan kemampuan APBD. Hj Ismiatun: Pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan Bukan Seremonial Bunda PAUD Kepulauan Meranti, Hj Ismiatun, SE, menyampaikan pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan merupakan langkah penting dalam memperkuat layanan pendidikan usia dini. Ia memaparkan sejumlah fokus penguatan, antara lain: * Penguatan kelembagaan dan manajemen PAUD dalam mendukung Wajib Belajar 13 Tahun sejak pra sekolah. * PAUD sebagai pondasi Merdeka Belajar, yang membentuk karakter dan kecerdasan anak. * Kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah desa, PKK, Posyandu, dan lembaga PAUD melalui Program PAUD Holistik Integratif (PAUD HI). * Apresiasi prestasi PAUD Meranti, termasuk capaian sebagai juara umum GTKI. * Penghargaan untuk Kabid PAUD, Ibu Suprathi, atas dedikasi dan kerja cepat dalam pengembangan PAUD di Kepulauan Meranti. Menuju Generasi Meranti Unggul, Agamis dan Sejahtera Sosialisasi ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat.