Medan, katakabar.com - Direksi PT Bank Sumut (Perseroda) memperkuat tata kelola perusahaan melalui silaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut), Rabu (18/1) siang. 

Langkah ini menjadi bagian dari implementasi semangat transformasi “berubah, bertumbuh, dan berprestasi” yang diusung Direktur Utama Bank Sumut, Heru Mardiansyah.

Pertemuan dihadiri Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah dan Direktur Kepatuhan Eksir. Rombongan diterima Kajati Sumut Harli Siregar didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Nur Handayani, jajaran Datun, serta Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi.

Heru mengatakan, silaturahmi ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas institusi di tengah dinamika sektor keuangan yang semakin kompleks. Menurutnya, penguatan tata kelola, mitigasi risiko, dan transparansi layanan menjadi fokus utama transformasi Bank Sumut.

“Kami berterima kasih atas penerimaan dan masukan dari Kajati Sumut. Ini menjadi penguatan bagi kami untuk memastikan proses bisnis berjalan transparan, akuntabel, dan prudent,” ujar Heru.

Ia menegaskan, transformasi Bank Sumut tidak hanya mengejar pertumbuhan bisnis, tetapi juga kualitas layanan dan integritas kelembagaan. 

Manajemen berkomitmen mendorong perbaikan tata kelola berkelanjutan sekaligus meningkatkan kontribusi bagi perekonomian daerah.

Direktur Kepatuhan Eksir menambahkan, diskusi dengan Kejati memberi perspektif baru dalam penguatan sistem pengendalian internal dan kepatuhan. Sinergi kedua lembaga diharapkan memperkuat praktik good corporate governance serta meningkatkan kepercayaan publik.

“Penguatan komunikasi dengan aparat penegak hukum merupakan bagian dari perbaikan berkelanjutan Bank Sumut,” katanya.

Sementara itu, Kajati Sumut Harli Siregar menyambut positif kunjungan tersebut. Ia menilai kolaborasi lembaga keuangan daerah dengan aparat penegak hukum penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mendukung pembangunan ekonomi daerah.

“Kejaksaan siap memberikan dukungan agar kegiatan usaha berjalan sesuai koridor hukum,” tegas Harli.

Ia menambahkan, kemajuan lembaga keuangan daerah berdampak langsung pada pembangunan wilayah. 

Karena itu, koordinasi preventif sejak dini dinilai penting untuk menjaga reputasi institusi sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.