Binjai, katakabar.com - Pemerintah Kota (Pemko) Binjai tancap gas memastikan penanganan pascabencana berjalan tepat sasaran. 

Melalui Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, Pemko menegaskan komitmennya dalam validasi data pengungsi hingga penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH).

Langkah strategis ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) virtual bersama Kementerian Dalam Negeri dari Binjai Command Centre (BCC), Senin (02/03).

Dalam rapat tersebut, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Dr. Safrizal ZA, menekankan bahwa kunci keberhasilan bantuan adalah akurasi data. 

Untuk wilayah Sumatera Utara, tercatat ada rencana pembangunan sebanyak 1.001 unit hunian bagi masyarakat terdampak.

"Penyusunan data harus rinci dan akurat berbasis by name by address. Ini adalah dasar krusial penyaluran bantuan melalui BPBD," ujar Safrizal.

Menindaklanjuti arahan pusat, Pemko Binjai memberikan instruksi tegas kepada para camat, khususnya Camat Binjai Kota dan Camat Binjai Barat yang hadir dalam rapat.

Keduanya harus melakukan pendataan Konkret. Melakukan verifikasi lapangan hingga tingkat dusun.

Melakukan Identifikasi kebutuhan. Memastikan warga yang berhak mendapatkan Hunian Tetap (Huntap) atau Hunian Sementara (Huntara) terdata dengan benar.

Pihaknya juga harus transparansi terhadap DTH. Mempercepat proses administratif agar Dana Tunggu Hunian segera tersalurkan.

"Kami berkomitmen memastikan seluruh proses penanganan pengungsi dan bantuan ini berjalan terintegrasi dan berkelanjutan," tegas Sekdako Binjai, Chairin F. Simanjuntak.

Hadir mendampingi Sekdako dalam rakor tersebut, Kepala Dinas Sosial Triono Julimawardi dan Sekretaris BPBD Yanes Dustira Nainggolan. Sinergi ini diharapkan mampu memangkas birokrasi yang menghambat pemulihan pascabencana di Kota Binjai.

Dengan validasi data yang terus diperbarui, Pemko Binjai optimis kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi secara optimal dan tepat waktu.*