Jakarta, katakabar.com - Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI, Nawawi Pomolango menyebutkan, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK telah setorkan Rp 3 triliun ke negara dari pengendalian perizinan sawit dan tambang di kawasan hutan di lima provinsi.

Menurut Nawawi, gerakan Stranas PK dimotori lima kementerian atau lembaga, yakni KPK, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas), Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, dan Kantor Staf Kepresidenan.

"Stranas PK aksi pencegahan yang koordinasikan 117 kementerian, dan lembaga, serta lebih 500 pemerintah daerah," ujarnya lewat pernyataan resmi, dilansir dari laman EMG, Selasa (10/12).

Pelaksanaan Stranas PK ini, ulasnya, dimotori lima kementerian atau lembaga atau yang disebut sebagai tim nasional dengan KPK sebagai koordinator.

Di mana selama lima tahun terakhir, sambungnya, program Stranas PK telah berhasil mendorong upaya-upaya perbaikan di berbagai sektor. Seperti misalnya reformasi pelabuhan, perbaikan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), perbaikan manajemen Conflict of Interest (COI) untuk mencegah terulangnya kasus makelar peradilan, hingga optimalisasi penerimaan negara melalui digitalisasi sistem mineral dan batubara (minerba) serta pembenahan pertambangan dan perkebunan sawit.

"KPK telah serahkan Rp3 triliun penerimaan negara dari Stranas PK dengan potensi penerimaan negara Rp30,2 triliun atas pengenaan denda untuk pengendalian perizinan sawit dan tambang di kawasan hutan di lima provinsi," rincinya.

Selain itu, ucap Nawawi, capaian lainnya perbaikan tata kelola perizinan di sektor perkebunan dan mineral batu bara hingga digitalisasi sekitar 2.000 pelabuhan dan terminal khusus.

"Digitalisasi itu disebut telah menurunkan biaya logistik nasional dari 24 persen menjadi 14 persen dari gross domestic product atau nilai total barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam periode tertentu," sebutnya.

Masih Nawawi, layanan yang biasanya memakan waktu dua minggu, sekarang bisa selesai menjadi kurang dari sehari.

"Hal ini yang menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di Asia yang masuk dalam 20 besar negara dengan performance pelabuhan terbaik di dunia versi UNCTAD," tuturnya.

Lalu, kata Nawawi lagi, perbaikan sektor mineral telah membuat negara mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp7,7 triliun.

Stranas PK telah berhasil mencegah kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa dengan menekan penggelembungan harga atau mark-up harga di sektor konstruksi hingga 20 persen.

Terakhir, Stranas PK disebut berhasil menutup celah korupsi kebocoran subsidi listrik dan LPG 3 kilogram.

"Untuk mencegah korupsi pemberian subsidi bagi penduduk miskin, penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) yang didorong Stranas PK mampu mengidentifikasi kebocoran sebesar Rp14 triliun setahun untuk subsidi listrik dan ketidaktepatan sasaran subsidi LPG 3 kilogram sebesar Rp50 triliun," tandasnya.