Kepulauan Meranti, katakabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti gelar rapat paripurna Pandangan Umum atau Pandum Fraksi-fraksi Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2025-2029.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Khalid Ali, SE yang pimpin paripurna diikuti sejumlah anggota DPRD lainnya, di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Jalan Terpadu Selatpanjang, Senin (4/8) kemarin siang.

Fraksi Golkar dengan juru bicaranya Elvira Nindia Fradista, SH menyampaikan Fraksi Partai Golkar memberikan beberapa Pandangan, yakni:

1. Sesuai Visi Kepala Daerah Terpilih yaitu Menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Unggul, Agamis dan Sejahtera dengan enam Misinya, Kami Fraksi Partai Golkar mendukung dengan rencana program Kepala Daerah untuk lima tahun ke depan.

Menyikapi situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini di mana persoalan ekonomi masyarakat yang penuh dengan ketidakpastian, dan persoalan angka kemiskinan yang masih tinggi, serta lapangan pekerjaan yang minim, maka penyusunan RPJMD ke depan perlu disesuaikan dengan fostur anggaran yang ada dan di susun berdasarkan prinsip efesiensi, dan efektivitas agar RPJMD dapat direalisasikan sesuai ketersediaan anggaran karena RPJMD bisa diimplementasikan dengan maksimal apabila didukung oleh keuangan daerah yang memadai.

Selain itu, substansi yang termuat dalam RPJMD harus berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dan RTRW Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020-2040 serta memperhatikan RPJM Nasional, RPJP Provinsi dan RTRW Kabupaten sekitarnya.

2. Mengingat RPJMD ini merupakan arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi janji politik kepada masyarakat maka dipandang perlu pengkajian dan pendalaman yang matang, dan kita mengharapkan program pembangunan yang direncanakan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti ke depan.

"Produk RPJMD harus direncanakan secara cermat dengan memperhatikan kondisi dan situasi saat ini. Demikian pula prediksi kondisi dan situasi tahun-tahun mendatang. Implementasi dari RPJMD ini harus didukung oleh kesiapan dari masing-masing OPD dalam menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas serta tolok ukur kinerja pencapaiannya," ujarnya.

3. Fraksi Partai Golkar melihat ada lima permasalahan yang perlu menjadi perhatian, Pertama, Kesenjangan pembangunan antar daerah yang masih tinggi. Kedua, Kualitas sumber daya manusia yang belum merata serta rendahnya indeks pelayanan dasar. Ketiga, tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pusat, serta lemahnya inovasi pendapatan asli daerah.

"Kami berasumsi relatif kecilnya Proyeksi Pendapatan Asli Daerah atau PAD ini, tentunya tidak cukup kuat untuk mendorong kebutuhan pendanaan berbagai program strategis yang tertuang dalam misi RPJMD dan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dicanangkan. Keempat, kondisi infrastruktur dan konektivitas antar daerah yang belum memadai, berdampak pada mobilitas, ekonomi, dan layanan dasar. Kelima, ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan akibat degradasi lahan, pencemaran sungai, serta lemahnya penegakan tata ruang dan Amdal," jelasnya.

4. Sejalan dengan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, kami juga mengharapkan agar program dibidang pendidikan perlu di rencanakan dengan baik agar Indek Pembangunan Manusia (IPM) dapat ditingkatkan dan angka kemiskinan dapat diturunkan.

5. Fraksi Partai Golkar menyetujui Ranperda RPJMD 2025-2029 untuk ditindaklanjuti ke proses pembahasan dan mengharapkan Ranperda RPJMD yang disahkan nanti betul-betul telah memenuhi hasrat masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti pada dekade lima tahun ke depan. Dan kami akan terus melakukan pengawasan maksimal setiap program yang akan dilaksanakan.

"Akhirnya, perlu kami sampaikan dalam menindaklanjuti Rancangan Perda RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025-2029 ini kita perlu melibatkan para stackholder, akademisi, serta para praktisi dan penggiat ekonomi secara luas. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan suatu tanggapan yang utuh tentang mekanisme penerapannya agar tercapai target-target yang direncanakan," beber Elvira.