Pekanbaru, katakabar.com - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau, Heni Kartikawati paparkan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Riau hingga 31 Desember 2024. Pendapatan negara di Riau mencatat hasil positif, namun belanja negara menunjukkan adanya defisit.

Menurut Heni, pendapatan negara di Riau mencapai Rp28,75 triliun atau setara 104,38 persen dari target. 

“Capaian ini meningkat sebesar 4,10 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023,” ujarnya. 

Pendapatan tersebut, rincinya, meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp27,014 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,735 triliun.

"Penerimaan perpajakan di Riau mengalami kenaikan 4,90 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan kontribusi dari semua jenis penerimaan perpajakan kecuali Pajak Penghasilan (PPh) yang justru mengalami kontraksi sebesar 9,92 persen," bebernya. 

Sementara itu, ulas Heni, penerimaan bea keluar tercatat sebesar Rp3,595 triliun atau 108,25 persen dari target, meningkat tajam hingga 52,43 persen dibandingkan 2023.

Di sisi belanja, Heni menyebutkan belanja negara di Riau telah mencapai Rp32,769 triliun atau 96,75 persen dari pagu. Meski demikian, angka ini menunjukkan penurunan sebesar 1,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

“Terdapat defisit sebesar Rp4,019 triliun hingga akhir tahun 2024,” jelasnya.

Belanja negara tersebut, ucapnya, yakni belanja pemerintah pusat sebesar Rp9,506 triliun (94,87 persen) dan belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp23,263 triliun (97,54 persen).

Sedang di tingkat daerah, terang Heni, pendapatan dalam APBD Riau tercatat sebesar Rp31,976 triliun dengan belanja daerah mencapai Rp35,729 triliun, sehingga mencatat defisit Rp3,752 triliun. 

"Pembiayaan daerah sebesar Rp808,73 miliar berhasil menekan defisit, namun terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) sebesar Rp2,944 miliar," imbuhnya.

Lantas Heni menyoroti tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Pendapatan daerah yang didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp22,965 triliun, menyumbang 71,82 persen dari total pendapatan APBD. 

“Ketergantungan ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas fiskal daerah untuk mengurangi ketergantungan kepada pusat,” sebutnya.

Tapi, Heni tetap optimistis bahwa dengan perencanaan yang baik dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, kinerja APBN dan APBD di Riau dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.