Oleh: Nazli (Anak Dusun)

Ketika DPRD Provinsi Jambi menyebut bahwa perbaikan jalan provinsi pada tahun 2026 hanya mencakup sekitar 17 kilometer atau hanya jarak dari Kota Jambi ke Mendalo, publik layak marah.

Ya, "tujuh belas kilometer" jarak yang bahkan belum cukup untuk menambal rusaknya kepercayaan rakyat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dengan alokasi dana hanya Rp56 miliar dari pagu indikatif sekitar Rp182 miliar, pemerintah seakan menyerah sebelum berjuang. Padahal, idealnya Jambi membutuhkan minimal Rp400 miliar per tahun untuk menjaga jalan provinsi tetap dalam kondisi mantap. Yang tersisa sekarang bukan kebijakan pembangunan, melainkan politik berjuta alasan.

Kegagalan Politik Anggaran

Kita terlalu sering mendengar kalimat "anggaran terbatas". Tapi di sisi lain, pos belanja perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan proyek tanpa nilai ekonomi tetap gemuk.

Ini menunjukkan bahwa masalah Jambi bukan "kekurangan dana", melainkan kekurangan kemauan politik untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan birokrasi.

Perencanaan pembangunan tanpa keberanian fiskal hanyalah slogan kosong. Pemerintah seolah nyaman dengan kondisi stagnan, sementara rakyat bergelut di jalan berlubang yang setiap hari mereka lewati.

Janji Kolaborasi yang Penuh Risiko

Rencana menggandeng badan usaha skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk menutupi kekurangan dana tampak manis di atas kertas.

Namun, pengalaman mengajarkan: ketika pengawasan lemah, kerja sama KPBU sering berubah jadi ladang rente.

Siapa badan usaha yang akan dilibatkan? Bagaimana mekanisme pemilihannya? Di mana transparansinya?

Tanpa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, program perbaikan jalan hanya akan menjadi proyek politik beraroma bisnis.

Rakyat yang Menanggung Kerusakan

Setiap kilometer jalan rusak adalah beban ekonomi baru bagi rakyat kecil. Petani kehilangan hasil panen karena distribusi macet. Sopir truk dan ojek desa membayar mahal untuk memperbaiki kendaraan yang rusak.

Harga barang naik karena biaya logistik meningkat. Semua itu akibat dari satu hal: pemerintah gagal membangun jalan, tetapi berhasil membangun alasan.

Desakan untuk Berbenah

DPRD dan Pemprov Jambi harus berhenti bersembunyi di balik kata "terbatas". Publikasikan data kondisi jalan provinsi secara terbuka.

Libatkan akademisi, media, dan masyarakat sipil dalam menentukan prioritas pembangunan.

Dan yang paling penting, lakukan audit atas penggunaan anggaran infrastruktur tahun-tahun sebelumnya. Kalau setiap tahun hanya mampu memperbaiki 17 kilometer, lalu kapan rakyat bisa menikmati jalan yang benar-benar layak?

Kesimpulannya sederhana:

Ketika pemerintah menganggap 17 km sudah cukup, sesungguhnya mereka sedang mengecilkan arti pembangunan itu sendiri. Jalan rusak bukan semata tanda kelalaian teknis, itu adalah bukti nyata gagalnya keberpihakan. Dan selama itu terus dibiarkan, maka Provinsi Jambi akan terus melangkah.....tapi di jalan yang retak, berlubang, dan kehilangan arah.

Jambi, 14 Oktober 2025