Medan, katakabar.com - Organisasi Horas Bangso Batak (HBB) menolak tegas rencana audit terhadap PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang akan dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto. 

Penolakan itu didasari keyakinan bahwa kerusakan lingkungan di kawasan Tapanuli sudah menjadi fakta nyata yang tak terbantahkan.

Ketua Umum HBB, Lamsiang Sitompul, S.H., M.H., menegaskan penderitaan masyarakat Tapanuli akibat rusaknya alam selama ini merupakan “audit alam” yang tidak bisa dimanipulasi.

“Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan PT TPL sudah nyata dan dirasakan langsung rakyat. Itu fakta yang tidak bisa dibantah di mana pun,” ujar Lamsiang kepada awak media di Medan, Selasa (16/12/2025).

Menurutnya, audit yang dilakukan manusia justru berpotensi diakali melalui rekayasa data. Sebaliknya, alam tidak pernah berbohong. “Audit manusia bisa dimanipulasi. Tapi audit alam tidak. Alam sudah berbicara dengan jelas,” tegasnya.

Lamsiang menyebut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah cukup menjadi bukti kuat atas dampak kerusakan lingkungan akibat operasional PT TPL, khususnya di wilayah Tapanuli Tengah dan kawasan Danau Toba. Karena itu, ia menilai tidak ada lagi alasan untuk mengulur waktu melalui audit lanjutan.

“Data BNPB sudah jelas. Kerusakan sudah nyata. Audit justru berpotensi mengaburkan persoalan,” katanya.

HBB, lanjut Lamsiang, menuntut penutupan total PT TPL tanpa kompromi. Ia menolak opsi penutupan sementara yang dinilai hanya memperpanjang penderitaan masyarakat terdampak. 

“Tutup TPL adalah harga mati. Tidak ada istilah tutup sementara. Jangan ditawar-tawar lagi, Pak Presiden,” ujarnya lugas.

Selain itu, HBB juga mendesak penegakan hukum pidana dan perdata terhadap PT TPL. Lamsiang meminta penanggung jawab perusahaan ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap atas dugaan perusakan lingkungan.

“Jangan hukum hanya tajam ke rakyat kecil tapi tumpul ke korporasi besar. TPL harus diproses lebih dulu, baru pelaku kecil lainnya,” tegasnya.

Ia juga menuntut PT TPL bertanggung jawab penuh atas kerugian material yang dialami masyarakat Tapanuli Tengah. “Ini bukan semata soal bisnis, tapi soal keadilan dan keberlangsungan hidup rakyat,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Lamsiang meminta pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo, untuk berpihak tegas kepada rakyat dan lingkungan. 

“Jangan rakyat dibuat bingung dengan berbagai manuver. Masyarakat sudah terlalu lama menderita. Saatnya negara hadir dan bertindak tegas,” pungkasnya. ***