Bengkulu, katakabar.com - Tim Satuan Tugas (Satgas) monitoring penetapan harga  Provinsi Bengkulu temukan sejumlah perbedaan harga kelapa sawit di sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Tim menemukan saat melakukan pemantauan harga di beberapa PKS yang tersebar di provinsi tersebut. 

Pada tahap awal, pemantauan tersebut dilakukan di tiga kabupaten, yakni kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Di mana PKS yang menjadi sasaran di kegiatan tersebut, yakni PT Agri Andalas, PT AIP, PT BSL di Air Teras, dan PT PN VII di Seluma.

Lalu di Bengkulu Selatan, pemantauan dilakukan di PKS milik PT SBS di Pino Raya dan PT BSL, dan di Kabupaten Kaur, dua PKS yang disambangi adalah milik PT APLS dan PT BCS.

"Kita temukan adanya ketidaksesuaian harga TBS yang diberlakukan oleh sejumlah PKS dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Harga yang ditetapkan hanya Rp 3.020 per kilogram berbeda dengan harga penetapan periode ini Rp 3.360 per kilogram," ujar Sekretaris Apkasindo Bengkulu, Jhon Simamora dilansir dari laman Elaeis Media Group (EMG), Sabtu (18/10).

Menurutnya, tidak ada satu pun pabrik yang terapkan harga yang sama. Bahkan ada pabrik yang membeli dengan harga jauh di bawah ketetapan pemerintah. Ini sangat merugikan petani, belum lagi pemberlakukan pemotongan harga di tingkat pengepul, RAM. Sehingga harga yang diterima petani bisa turun hingga di bawah Rp 3.000 per kilogram.

"Kondisi ini sangat merugikan petani sawit di Bengkulu, yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil panen mereka," jelasnya.

Lantaran itu, Satgas monitoring mendesak Gubernur Bengkulu untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap PKS yang membeli TBS di bawah harga ketetapan. Soalnya toleransi terhadap praktik ini hanya akan semakin memperburuk ekosistem industri sawit di daerah.

“Kami minta tidak ada toleransi bagi PKS yang membeli di bawah harga pemerintah. Harus ada sanksi tegas," tegasnya.

Ia menambahkan penetapan harga oleh pemerintah bertujuan menciptakan keseimbangan pasar dan mencegah persaingan tidak sehat antar PKS. Jika tidak diatur, persaingan harga dapat menyebabkan penurunan kualitas buah sawit yang dikirim petani ke pabrik, sebab mutu buah seringkali diabaikan demi harga jual.

“Jika harga ditekan terus, petani akan kesulitan menjaga kualitas buah, dan ini akan berdampak pada rendemen minyak yang rendah. Akhirnya jadi alasan bagi PKS untuk terus membeli dengan harga murah,” sebutnya.