Bali, katakabar.com - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil meminta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajarannya untuk berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepulauan Meranti tentang penyusunan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) 2023.

"Bappeda kordinasikan ini dengan baik bersama kepala OPD. Termasuk para Asisten di Setdakab Kepulauan Meranti, perhatikan betul perencanaan sesuai bidang masing-masing," kata Bupati Adil, pada Rabu (23/3) saat membuka Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti secara virtual saat kunjungan kerja dan Rakornas bersama Presiden RI, Jokowi di Provinsi Bali.

Forum perangkat daerah ini ujarnya, salah satu tahapan yang penting untuk dilaksanakan pemerintah daerah dalam menyusun rencana kegiatan masing-masing perangkat daerah. Hal ini sebagai langkah konkrit mewujudkan visi dan misi kepala daerah tahun perencanaan 2023.

"Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengacu pada 7 program strategis kepala daerah, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kepulauan Meranti tahun 2023 yang termuat dalam dokumen RPJMD," jelasnya.

Kepada seluruh jajaran sambung Bupati Meranti, untuk melakukan analisa secara mendalam data-data kondisi eksisting yang ada sesuai bidang dan urusan yang ditangani. Terus, susun rumusan kebijakan perencanaan yang terukur dan tepat sasaran, sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada.

"Perhatikan standar pelayanan minimal, prioritas nasional dan provinsi, serta mandatori pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Seperti penanggulangan kemiskinan ekstrim, penanggulangan stunting dan lain sebagainya," serunya.

Mengingat pentingnya hal itu, saya menginstruksikan penyusunan rencana kerja tersebut harus dilakukan secara bersama-sama dengan kolaborasi yang baik. Sehingga mampu menghasilkan pembangunan yang efektif, efisien dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Saya minta Bappeda mengawal hal ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dokumen RKPD tahun 2023 mampu menjawab berbagai permasalahan daerah," harapnya.

Kepada para perangkat daerah di Kepulauan Meranti bisa berperan aktif dalam mengikuti rapat yang dilaksanakan selama tiga hari di Ballroom Afifa Selatpanjang.

"Fokuskan perhatian pada dokumen perencanaan masing-masing. Selalu berkoordinasi dengan Bappeda dan lintas perangkat daerah," imbaunya lagi.

Plt. Kepala Bappeda Kepulauan Meranti, M Sakinul Wadi dalam laporannya menjelaskan, Forum Perangkat Daerah ini forum koordinasi antara pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang kecamatan dengan Perangkat Daerah. Tak cuma itu, untuk menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan tata cara penyelenggaraan difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Forum ini memberikan kesempatan kepada semua pihak terkait untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Penyelenggaran Forum Perangkat Daerah itu merupakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

"Dengan demikian, proses perencanaan pembangunan yang partisipatif ini dapat memberikan solusi dalam mengejar ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti," tambahnya.