Demonstrasi Alarm Defisit Demokrasi

Oleh Agung Marsudi katakabar.com - Demonstrasi adalah bahasa paling tua dalam demokrasi ketika jalur aspirasi tak berfungsi, lalu rakyat turun ke jalan—berbicara dengan kaki, dan suara. Defisit demokrasi adalah kesenjangan antara prinsip demokrasi ideal (kedaulatan rakyat, akuntabilitas, persamaan hak, kebebasan, supremasi hukum, perwakilan seimbang) dengan kenyataan yang ada. Inti paling dalam dari defisit demokrasi, menyangkut biaya tetap yang harus dibayar setiap saat. Semakin besar defisit, semakin mahal harga kebijakan, semakin sedikit hasilnya sampai ke rakyat. Dan yang paling mahal? Bukan uang yang hilang, tapi kemampuan kita memilih arah bangsanya sendiri. Karenanya defisit demokrasi, menjadi variabel yang mengukur kerugian sistematis, sumber daya terbuang, kebijakan memihak, ketidakpastian aturan, kepercayaan turun, dampaknya nasib dan kesejahteraan rakyat dipertaruhkan. Demokrasi bukan hanya soal nilai normatif politik, sebab di alam demokrasi, demonstrasi itu hal biasa. Di era yang serba digital. Demo punya algoritma sendiri. Sebab demo bisa dilihat, dihitung dan dipetakan. Ada alat yang menawarkan kerangka mengukur gerakan massa secara sistematis: berapa banyak, siapa saja, dari mana, bagaimana tersambung, seberapa kuat dampaknya, dan kapan berubah jadi kekuatan atau bubar tanpa jejak. Alat itu bukan sekadar ilmu hitung kepala — ia memetakan hubungan: siapa bergerak bersama, siapa terhubung dengan siapa, pesan apa yang menyebar secepat apa, dan kapan satu suara berubah jadi ribuan langkah—dan siapa di belakangnya? Kecuali memang bangsa ini senang melihat demo sebagai fragmen kegaduhan dan keributan —yang membuat aparat keamanan turun bekerja menjaga keamanan, tapi sekaligus menambah keramaian. Lalu lupa membaca sinyal penting yang dikirimkan rakyat. Bahwa gelombang kekuatan rakyat tidak untuk diukur berapa banyak yang berdiri di jalan. Perspektif sosiometri, demo bukan soal biaya tambahan keributan, kemacetan, atau "ketakstabilan” tapi biaya pengganti sistem politik yang rusak. Dan itu jauh lebih mahal dan berbahaya. Sebab menekan demo tanpa perbaikan defisit demokrasi akan menguras energi. Ketika rakyat turun ke jalan, mereka tak sekadar berteriak. Mereka sedang menyusun ulang hubungan bernegara bangsa. Sejatinya hendak dibawa kemana Indonesia?