Lingkungan
Sorotan terbaru dari Kategori Lingkungan
Lingkungan
Lingkungan
Kabut Asap Selimuti Kampar Dipastikan Kiriman dari Wilayah Jambi
Kampar, katakabar.com - Kabut sap yang terpantau di sejumlah wilayah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dipastikan asap kiriman dari wilayah Provinsi Jambi yang terbawa oleh pergerakan angin menuju Riau. Analisis Dasbor Green Policing Polda Riau (DGPP) menunjukkan, arah angin dominan pada lapisan rendah hingga sekitar 800 meter bergerak dari Tenggara menuju Barat Laut dengan kecepatan rata-rata mencapai 41,3 kilometer per jam. Kondisi atmosfer tersebut menyebabkan massa asap dari wilayah Jambi bergerak menuju wilayah Riau, termasuk Kabupaten Kampar. Analisis DGPP juga mencatat terdapat 98 hotspot di wilayah Provinsi Jambi yang terpantau dalam data pemantauan. Keberadaan hotspot tersebut, ditambah dengan pola pergerakan angin dari arah Jambi menuju Riau, memperkuat indikasi asap yang saat ini terpantau di Kabupaten Kampar merupakan asap kiriman dari wilayah Jambi. Pergerakan massa asap tersebut dapat menyebabkan penurunan jarak pandang dan berpotensi memengaruhi kualitas udara di wilayah yang dilaluinya. Masyarakat di Kabupaten Kampar diimbau tetap waspada, terutama bila konsentrasi asap mengalami peningkatan. Polda Riau melalui pemantauan DGPP terus melakukan monitoring terhadap perkembangan hotspot, arah dan kecepatan angin, serta pergerakan massa asap. Pemantauan juga dilakukan dengan mengkorelasikan data satelit dan kondisi meteorologis guna memastikan perkembangan situasi secara akurat. Masyarakat diimbau tidak panik dan tetap mengikuti informasi resmi dari instansi berwenang. Apabila kondisi udara semakin berkabut atau konsentrasi asap meningkat, masyarakat dapat mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker sebagai langkah perlindungan. Dengan melihat arah pergerakan angin, keberadaan hotspot di Jambi, serta pola pergerakan massa udara, asap yang terpantau di Kabupaten Kampar saat ini merupakan asap kiriman dari wilayah Provinsi Jambi yang terbawa angin menuju Provinsi Riau.
Lingkungan
Lingkungan
Polda Riau Libatkan Lima Ahli Sidik Kasus Karhutla di HGU PT TKWL
Pekanbaru, katakabar.com - Kepolisian Daerah (Polda) Riau libatkan lima ahli dari berbagai bidang dalam penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Desa Bandar Kaya, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Lokasi kebakaran yang berada di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT Teguh Karsa Wana Lestari (TKWL) terjadi di pekan pertama Agustus 2026 lalu. Para ahli turun langsung bersama penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Riau, dipimpin Kasubdit, AKBP Teddy Ardian, untuk mengungkap penyebab kebakaran sekaligus mengukur dampak kerusakan lingkungan di lokasi. Lima ahli yang dilibatkan, yakni Prof. Bambang Hero Saharjo sebagai ahli kebakaran, Prof. Basuki Wasis dari IPB sebagai ahli kerusakan lingkungan, Ir. Nelson Sitohang sebagai ahli lingkungan, Herman Marbun sebagai ahli perkebunan, serta ahli pemetaan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap lahan yang terbakar. Tim mengidentifikasi titik awal api, pola kebakaran, kondisi lahan dan vegetasi, serta faktor yang diduga menjadi penyebab kebakaran. Kajian juga dilakukan untuk mengetahui tingkat kerusakan lingkungan akibat kebakaran. Ahli perkebunan memeriksa karakteristik dan kondisi lahan, sedangkan ahli pemetaan memastikan luas serta batas wilayah yang terdampak. “Penanganan perkara Karhutla harus dibangun berdasarkan fakta dan bukti ilmiah. Karena itu, kami melibatkan lima ahli dengan kompetensi yang berbeda agar penyidikan dapat mengungkap perkara secara komprehensif,” ujar Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan, Jumat (21/8). Lanjut Ade, keterangan dan hasil kajian para ahli nantinya digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara. Penyidik akan mencocokkan hasil pemeriksaan tersebut dengan fakta di lapangan, termasuk hubungan antara lokasi kebakaran, penyebab, kondisi lahan dan dampak lingkungan. “Bukan sekadar menemukan titik api atau mengamankan barang bukti. Kami ingin memastikan secara ilmiah bagaimana kebakaran terjadi, apa penyebabnya, berapa luas dampaknya, dan sejauh mana kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Seluruh hasil pemeriksaan ahli akan menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan,” tegasnya. Pelibatan para ahli ini merupakan bagian dari penerapan Green Investigation Model Polda Riau dalam penanganan kejahatan lingkungan. Polda Riau memastikan penyidikan Karhutla dilakukan berdasarkan scientific evidence. Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memperjelas penyebab kebakaran, dampak yang ditimbulkan, serta pihak yang nantinya harus bertanggung jawab secara hukum.
Lingkungan
Lingkungan
Staf Ahli Wali Kota Tinjau Tumpukan Sampah di Kelurahan Berngam
Staf Ahli Wali Kota Binjai Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Gloria Sinulingga, S.Pd., M.Pd., meninjau lokasi penumpukan sampah di Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota
Lingkungan
Lingkungan
Kepastian Investasi Perlu Diperkuat Menuju Model Pembiayaan Baru Jalan Tol
Jakarta, katakabar.com - Sebagai upaya mengurangi ketergantungan pembangunan jalan tol terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memperbesar peran swasta membutuhkan dukungan ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan. Kepastian regulasi menjadi salah satu faktor kunci agar investasi di sektor jalan tol tetap menarik, sekaligus memberikan kepastian dalam perencanaan dan pengambilan investasi jangka panjang bagi investor. Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) usung tema “Penyelarasan Ekosistem Infrastruktur Jalan Tol untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan” yang ditaja Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), Rabu (12/8) lalu. FGD ini membahas berbagai isu strategis dalam pengusahaan jalan tol sekaligus membuka ruang dialog konstruktif, strategis dan solutif antara lintas pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan regulasi, menjaga kelayakan iklim investasi, termasuk kebutuhan untuk mendorong model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dengan memperbesar peran investasi swasta serta meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol yang optimal bagi masyarakat. Menteri Pekerjaan Umum, Ir. Dody Hanggodo, menyampaikan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur jalan tol yang berkelanjutan. “Kita tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah, Badan Usaha Jalan Tol, dunia usaha, asosiasi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam arah yang sama. FGD ini adalah ruang untuk menyatukan langkah, bukan sekadar menyamakan pandangan. Karena yang kita sambungkan bukan hanya jalan, tetapi menyambungkan produksi dengan pasar, investasi dengan pekerjaan, dan pertumbuhan dengan kesejahteraan,” terang Dody. Pembahasan dalam FGD mencakup berbagai topik termasuk investasi jalan tol yang bankable dan sustainable, kepastian dalam pengusahaan, konsistensi terhadap Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), mekanisme penyesuaian tarif, penerapan prinsip fair risk sharing, serta pengelolaan berbagai perubahan dan dinamika usaha yang menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga kepercayaan investor dan lembaga pembiayaan. Berbagai isu seperti integrasi jalan tol, pemanfaatan ruang milik jalan tol, TIP, hingga penerapan MLFF juga dibahas secara kolaboratif dengan mempertimbangkan kondisi jaringan, kebutuhan pelayanan, struktur pembiayaan, dan keberlanjutan investasi. Mantan Kepala BAPPENAS dan Menteri Keuangan, Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D., yang sekarang menjabat sebagai Dean & CEO ADB Institute, mengatakan pembangunan jalan tol memiliki manfaat ekonomi yang jauh lebih luas dari sekadar penyediaan infrastruktur transportasi. “Di tengah kebutuhan pembangunan yang besar dan ruang fiskal yang perlu dikelola secara optimal, keterlibatan swasta menjadi semakin penting. Karena itu, kita perlu membangun model pembiayaan dan ekosistem pengusahaan yang mampu menarik investasi jangka panjang, sekaligus memastikan manfaat pembangunan jalan tol dapat dirasakan oleh masyarakat dan perekonomian secara luas,” ucap Bambang. Mantan Menteri Keuangan Dr. M. Chatib Basri, Visiting Scholar di Harvard CID dan Visiting Professor in Practice di London School of Economics memberikan tanggapan. Menurutnya di tengah kondisi APBN yang sangat ketat saat ini, partisipasi swasta dalam pembangunan dan pembiayaan infrastruktur akan menjadi sangat penting. “Boleh jadi, APBN kita tidak memiliki ruang, bukan saja untuk membiayai infrastruktur, tetapi juga untuk memberikan insentif fiskal bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, untuk menarik minat dan partisipasi swasta, yang dapat dilakukan adalah melakukan deregulasi, kemudahan perizinan dan yang sangat penting adalah memastikan bahwa pemerintah dan otoritas terkait senantiasa memenuhi komitmen yang telah disepakati dan mengikat dalam kontrak yang telah ditandatangani dengan pemegang konsesi. Terlebih lagi, untuk menarik investor asing yang punya kebebasan memilih untuk menempatkan modalnya di mana saja, tentunya kita harus dapat memberikan penawaran yang lebih menarik dibandingkan negara lain,” jelas Chatib Basri. Di sisi lain, Kepala Kajian Transportasi, Real Estate, dan Studi Perkotaan, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Muhammad Halley Yudhistira, Ph.D., juga turut memberikan pandangannya dalam FGD ini. “Pengembangan jaringan jalan tol memberikan manfaat ekonomi yang besar, dan manfaat tersebut meningkat sebanding dengan skala jaringan yang terbangun. Namun laju realisasi pembangunan saat ini masih jauh dibawah kebutuhan untuk mencapai target tersebut. Karena kebutuhan modalnya melampaui kapasitas pembiayaan publik, percepatan pembangunan bergantung pada peran swasta. Karena itu, mendorong ekosistem jalan tol yang sehat menjadi penting agar peran swasta dapat dioptimalkan secara berkesinambungan," papar Yudhistira. Saat ini, panjang jaringan tol beroperasi melebihi 3.115 kilometer dengan nilai akumulasi investasi yang menembus Rp668 triliun hingga diproyeksikan mendekati Rp1.000 triliun, oleh karenanya industri jalan tol memegang peran vital sebagai tulang punggung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, pengembangan industri jalan tol perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan bagi masyarakat. Ketua Umum ATI, Rivan A. Purwantono, menuturkan industri jalan tol kini telah bertransformasi dari sekadar penyedia infrastruktur fisik menjadi bagian dari ekosistem transportasi dan pembangunan nasional yang berperan dalam mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan wilayah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan pengguna jalan harus berjalan selaras dengan keberlanjutan iklim investasi melalui penyelarasan arah kebijakan bersama. "Orientasi kami di ATI adalah mewujudkan industri jalan tol yang terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi, serta didukung oleh iklim investasi yang sehat dan tata kelola yang efektif. Pada akhirnya, dengan dukungan Pemerintah dan kolaborasi yang baik, kita ingin membangun ekosistem jalan tol yang menciptakan nilai secara berkelanjutan bagi pengguna jalan, negara, maupun pelaku industri. Forum hari ini merupakan langkah awal yang perlu kita tindak lanjuti secara konkret, baik melalui pembentukan working group maupun penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) secara berkala. Berbagai perspektif dan masukan berharga hari ini menjadi modal penting untuk menyelaraskan langkah serta memperkuat ekosistem jalan tol nasional yang berkelanjutan," urai Rivan. Pelaksanaan FGD ini mempertegas peran ATI sebagai mitra strategis Pemerintah dalam membangun iklim investasi jalan tol yang sehat dan transparan. ATI berkomitmen menciptakan ekosistem jalan tol yang mampu menciptakan nilai berkelanjutan bagi pengguna jalan, negara, maupun industri sebagai bagian dari pembangunan nasional.
Lingkungan
Lingkungan
KemenLHK, SKK Migas dan PHR Dorong Pemulihan TTM Komprehensif Berbasis Teknologi dan Berdampak Ekonomi
Pekanbaru, katakabar.com - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KemenLHK) dan SKK Migas dorong penanganan Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Wilayah Kerja (WK) Rokan secara lebih komprehensif. Upaya tersebut kedepankan penerapan teknologi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing lokasi. Selain memulihkan lingkungan, program ini juga diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja dan keterlibatan rantai pasok lokal. Komitmen PHR bersama SKK Migas dan Kementerian Lingkungan Hidup tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pemulihan lingkungan dilakukan secara terukur, sesuai ketentuan yang berlaku, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di sekitar area pemulihan. Di mana pendekatan pemulihan dilakukan berdasarkan kajian teknis, kondisi spesifik setiap lokasi, dan persetujuan regulator. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, mengatakan penanganan TTM perlu dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pemulihan fungsi lingkungan, penerapan teknologi yang tepat, hingga manfaat yang dapat dirasakan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Jumhur mengapresiasi pengelolaan WK Rokan pasca alih kelola ke PHR sebagai bagian penting dalam upaya mewujudkan swasembada energi. ”Pastikan kita harus lebih baik karena bekerja di tanah air sendiri yang tentunya ada ikatan batin antara saudara saudara dengan wilayah ini. Selamat bertugas dan mengabdi,” jelasnya saat berkunjung ke lokasi pemulihan di area Zona Rokan, Sabtu (15/8) kemarin. Sejalan dengan hal itu, PHR melaksanakan program pemulihan TTM secara bertahap dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing lokasi. Metode pemulihan dapat menggunakan bioremediasi, fitoremediasi, maupun teknologi lain yang telah memperoleh persetujuan KLHK. Pendekatan berbasis teknologi tersebut memungkinkan metode pemulihan disesuaikan dengan kondisi tanah dan karakteristik kontaminasi di setiap lokasi. Hingga pertengahan 2026, total 63 dari total 250 lokasi telah memperoleh persetujuan Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dari jumlah tersebut, 26 lokasi telah selesai dipulihkan, dengan 17 lokasi di antaranya telah memperoleh Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi (SSPLT). Lokasi lainnya masih berada dalam tahapan persiapan aspek persyaratan teknis dan lokasi sebelum dapat diajukan untuk memperoleh persetujuan RPFLH. Pendekatan teknologi menjadi bagian penting dalam memastikan proses pemulihan berlangsung efektif, aman, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing lokasi. Melalui bioremediasi, proses pemulihan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme untuk membantu menguraikan senyawa hidrokarbon dalam tanah. Sementara, fitoremediasi memanfaatkan kemampuan tanaman tertentu dalam membantu proses pemulihan lingkungan. Kepala Kelompok Kerja K3LL SKK Migas, Ivan Fadlun Azmy, menerangkan pemulihan lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan kegiatan hulu migas. Menurutnya, penerapan teknologi dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan perlu berjalan beriringan untuk memastikan proses pemulihan dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. “Kegiatan Pemulihan TTM ini merupakan salah satu bukti industri Hulu Migas dalam pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan. Tentunya kolaborasi antara Kementerian LH dengan SKK Migas serta PHR sangat penting untuk kelancaran dan keefektifan Kegiatan pemulihan TTM ini," kata Ivan. Ia menuturkan Ivan, kolaborasi antara regulator, pemerintah, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menjadi penting guna memastikan pengelolaan lingkungan berjalan secara konsisten. Hal tersebut sejalan dengan komitmen SKK Migas dan KKKS di wilayah Sumbagut untuk memperkuat kepatuhan terhadap regulasi lingkungan sebagai bagian dari keberlanjutan operasi hulu migas. Selain pemulihan fungsi lingkungan, program TTM juga diarahkan untuk memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar wilayah operasi. PHR terus mendorong optimalisasi penggunaan tenaga kerja lokal serta keterlibatan pelaku usaha dan rantai pasok daerah dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan. Pelibatan tenaga kerja lokal menunjukkan bahwa kegiatan pemulihan lingkungan dapat berjalan beriringan dengan penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi. Selain didominasi tenaga kerja lokal, pelaksanaan program juga membuka peluang keterlibatan pelaku usaha dan penyedia barang maupun jasa di daerah. Pengadaan dilaksanakan melalui mekanisme yang mengacu pada ketentuan SKK Migas, termasuk Pedoman Tata Kerja (PTK) 007, sehingga pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat dioptimalkan. Pendekatan tersebut sejalan dengan upaya menciptakan efek berganda (multiplier effect) dari kegiatan pemulihan lingkungan, sehingga manfaat program tidak hanya dirasakan dari sisi lingkungan, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan daerah. Direktur Utama PHR, Muhamad Arifin, menekankan kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan SKK Migas menjadi bagian penting dalam memastikan program pemulihan TTM berjalan sesuai dengan ketentuan sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas. “Pemulihan TTM tidak hanya berbicara mengenai bagaimana kita mengembalikan fungsi lingkungan, tetapi juga bagaimana proses tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi. Karena itu, kami mendorong penggunaan teknologi yang tepat sesuai karakteristik setiap lokasi, sekaligus mengoptimalkan keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal,” ucap Arifin. Menurutnya, setiap lokasi TTM memiliki karakteristik yang berbeda sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang tepat berdasarkan kajian teknis dan proses persetujuan regulator. Penerapan teknologi menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan pemulihan dilakukan secara terukur dan sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku. “Dengan pendekatan berbasis teknologi dan kajian teknis, setiap lokasi ditangani dengan metode yang tepat. Pada saat yang sama, pelaksanaan kegiatan juga memberikan ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi. Dengan demikian, pemulihan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi dapat berjalan secara beriringan,” sebutnya. Program pemulihan TTM di WK Rokan saat ini merupakan bagian dari peta jalan penyelesaian yang disusun PHR bersama SKK Migas dan Kementerian Lingkungan Hidup hingga 2030 dan dilanjutkan satu tahun untuk kegiatan pasca pemulihan. Program tersebut mencakup lokasi-lokasi yang tersebar di sejumlah wilayah di Provinsi Riau dan dilaksanakan secara bertahap sesuai kesiapan lahan, kajian teknis, serta persetujuan regulator. Kolaborasi PHR, Kementerian Lingkungan Hidup, dan SKK Migas akan terus diarahkan untuk memastikan pelaksanaan pemulihan berlangsung terukur, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih luas. Dengan menggabungkan penerapan teknologi pemulihan lingkungan, penyerapan tenaga kerja lokal, serta pemanfaatan produk dan jasa dalam negeri, program TTM di WK Rokan diharapkan dapat berkontribusi pada pemulihan lingkungan sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Program tersebut juga menjadi bagian dari penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) secara nyata, sekaligus mendukung keberlanjutan kegiatan operasi hulu migas dan kontribusinya terhadap ketahanan energi nasional. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan Zona Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). Zona Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Lingkungan
Lingkungan
Polda Riau Bawa Harapan ke Tepian Negeri, Total 3.600 Mangrove Bentengi Kuala Selat
Kateman, katakabar.com - Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau dilaksanakan di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, Sabtu (15/8). Kegiatan yang dipusatkan di kawasan pesisir tersebut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat, Kapolda Riau Irjen, Pol Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum., Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, serta akademisi, dan pengamat politik, Rocky Gerung. Hadir pula perwakilan Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Job Kurniawan, A.P., M.Si., Deputi Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup, Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc., Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Supartono, S.Hut., M.P., serta Sekretaris Pribadi Menteri Lingkungan Hidup, Sri Ambar Kusumawati. Dari jajaran Polda Riau, hadir Kepala Biro Operasi, Kombes Pol Ino Harianto, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan, Kombes Pol Harissandi, Komandan Satuan Brimob, Kombes Pol I Ketut Gede Adi Wibawa, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat,Kombes Pol Akmadi, serta Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan. Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir hadir, yakni Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, Ketua DPRD Indragiri Hilir, Iwan Taruna, S.T., M.Si., Dandim 0314/Indragiri Hilir, Letkol Arm Wahib Mustofa Fathurrahman, M.Han., Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., Kajari Indragiri Hilir, Sugito, dan Kepala Desa Kuala Selat, Nurjaya, S.Pd. Kegiatan tersebut turut diikuti para pejabat terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta masyarakat Desa Kuala Selat. Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, mengatakan penanaman mangrove di kawasan seluas 1.500 hektare bagian dari gagasan besar Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto. Gagasan itu kemudian diterjemahkan dan ditindaklanjuti melalui program pemulihan lingkungan oleh kementerian terkait. “Saya berkomitmen agar nantinya dapat ditambah lagi sebagai upaya pemulihan lingkungan di wilayah Kuala Selat,” terang Jumhur. Menurut Jumhur, program pemulihan lingkungan tersebut juga berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan hijau atau green jobs bagi masyarakat setempat. “Dalam pemulihan ini akan tersedia pekerjaan bagi para pekerja hijau, mulai dari menanam bibit hingga merawatnya, dan itu dianggarkan. Setidaknya membutuhkan waktu tiga tahun sampai bibit mangrove tersebut tumbuh kokoh,” ujarnya. Sementara, Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, menjelaskan Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan tindak lanjut arahan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Kegiatan ini bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke 81 Kemerdekaan Republik Indonesia. “Melalui kegiatan ekspedisi ini, Polri hadir di tengah masyarakat sekaligus memberikan perhatian terhadap lingkungan, khususnya kawasan yang terdampak kerusakan,” ucap Irjen Pol Herry. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam menjaga dan memulihkan lingkungan. Kata Tan, perempuan harus mendapat kesempatan untuk terlibat langsung sebagai pekerja hijau. “Perempuan bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku. Kita perlu memikirkan bersama status dan perlindungan mereka karena bukan tidak mungkin pekerja hijaunya adalah perempuan yang juga menjadi tulang punggung keluarga,” bebernya. Rocky Gerung turut mengapresiasi pelaksanaan Ekspedisi Merah Putih Presisi di wilayah pulau-pulau terluar. Menurutnya, pemulihan kawasan pesisir merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan dan keberlanjutan wilayah Indonesia. “Alam telah menyediakan tentaranya sendiri, namanya mangrove. Kaki-kaki mangrove lebih kuat daripada kaki-kaki tentara. Kita ingin keamanan dijaga oleh tentara sekaligus diperkuat oleh pulau-pulau terluar,” tutur Rocky. Kepala Desa Kuala Selat, Nurjaya, menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah dan Polda Riau terhadap kondisi lingkungan serta kehidupan masyarakat pesisir. Perhatian tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan kawasan yang terdampak abrasi dan kerusakan kebun milik warga. Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau diisi dengan sejumlah kegiatan, antara lain penanaman 3.600 bibit mangrove di kawasan pesisir Desa Kuala Selat, penyerahan 750 paket sembako dan 10 unit mesin ketinting kepada nelayan, dialog bersama masyarakat, serta berbagai kegiatan sosial dan lingkungan lainnya. Kegiatan tersebut diharapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, Polri, TNI, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ekosistem pesisir serta melindungi Desa Kuala Selat dari ancaman abrasi.
Lingkungan
Lingkungan
Bareng GOW, PeHR Tanam Pohon Jaga Kelestarian Alam di Siak
Persatuan Hijau Riau (PeHR) Kabupaten Siak Bersama Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Siak melakukan penanaman pohon di sepanjang jalan jalur dua Mempura - Dayun pada Jumat (14/8).
Lingkungan
Lingkungan
Resmikan Breeding Area Gajah Sumatera di PLG Minas, Polda Riau Perkuat Komitmen Jaga Kelestarian Satwa dan Hutan
Minas, katakabar.com - Komitmen menjaga kelestarian Gajah Sumatera di Provinsi Riau terus diperkuat. Polda Riau bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau meresmikan Breeding Area Gajah Sumatera di Pusat Konservasi Gajah (PKG) Minas, Kabupaten Siak, Rabu (12/8). Kehadiran fasilitas ini menjadi langkah strategis dalam mendukung program pengembangbiakan satwa dilindungi sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem hutan di 'Bumi Lancang Kuning' nama lain dari Riau. Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, yang meresmikan fasilitas tersebut. Ia tak sendirian tetapi didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Riau, Ny. Tina Hery Heryawan bersama Kepala BBKSDA Riau, Supartono di kawasan Pusat Konservasi Gajah, Jalan PLG, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Hadir pula Wakapolda Riau, Brigjen Pol Hengki Haryadi, pejabat utama Polda Riau, jajaran BBKSDA Riau, Kapolres Siak, AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, unsur TNI, pemerintah daerah, pengelola konservasi, WWF Indonesia, serta sejumlah tamu undangan. Prosesi diawali dengan sambutan Kapolda Riau, dilanjutkan pembukaan tirai papan nama Breeding Area Gajah Sumatera, penyerahan fasilitas secara simbolis, foto bersama, hingga pemotongan pita sebagai tanda diresmikannya fasilitas tersebut. Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, menegaskan pembangunan breeding area menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian Gajah Sumatera yang populasinya terus menghadapi berbagai tantangan akibat penyusutan habitat. "Alhamdulillah, berkat kerja sama yang selama ini kita bangun dan didukung oleh Dansat Brimob beserta jajarannya, hari ini kita dapat menghadirkan satu momentum sejarah melalui peresmian breeding area Gajah Sumatera di Pusat Konservasi Minas," ujar Irjen Pol Herry. Menurutnya, konservasi tidak hanya berfokus pada perlindungan satwa, tetapi juga memastikan habitatnya tetap terjaga. Karena itu, sinergi antara kepolisian, BBKSDA, pemerintah, komunitas konservasi, dan masyarakat menjadi kunci menjaga kelestarian alam Riau. "Gajah Sumatera merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaannya menjadi indikator bahwa hutan masih mampu menyediakan ruang hidup bagi berbagai satwa dan tumbuhan," jelasnya. Ia menegaskan gajah dan harimau merupakan satwa yang menjadi simbol identitas ekosistem Riau sehingga harus dijaga secara bersama-sama melalui kolaborasi lintas sektor. Sedang, Kepala BBKSDA Riau, Supartono mengapresiasi dukungan Kapolda Riau yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap upaya konservasi satwa liar di Riau. Ia mengungkapkan, pembangunan kandang breeding bermula dari kunjungan Kapolda Riau ke Pusat Konservasi Gajah Minas beberapa waktu lalu. Saat itu, Kapolda menanyakan bentuk dukungan yang paling dibutuhkan untuk pengembangan konservasi gajah. "Kami sampaikan selama ini berbagai upaya konservasi sudah dilakukan. Kini tantangan berikutnya adalah bagaimana meningkatkan keberhasilan pengembangbiakan gajah. Karena itu, kami membutuhkan kandang breeding," jelas Supartono. Saat ini, BBKSDA Riau mengelola sekitar 46 ekor gajah jinak (captive) yang tersebar di sejumlah pusat konservasi. Sebanyak 14 ekor berada di PLG Minas, lima ekor di PLG Sebanga, tiga ekor di PLG Taman Wisata Buluh Cina, tujuh ekor di Taman Nasional Tesso Nilo, tiga ekor di Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo, tujuh ekor di RAPP, dan enam ekor di Sinar Mas. Kata Supartono, program pengembangbiakan gajah sebelumnya telah membuahkan hasil di beberapa lokasi meski masih menghadapi tantangan. Di PLG Sebanga misalnya, anak gajah yang sempat lahir akhirnya mati karena sakit. Sementara di Buluh Cina, program breeding berhasil menghasilkan kelahiran anak gajah. Dengan hadirnya fasilitas breeding di Minas, peluang keberhasilan pengembangbiakan Gajah Sumatera diharapkan semakin besar karena dilakukan secara lebih terarah, terpantau, dan didukung sarana yang memadai. "Harapan kami, besar kemungkinan kandang breeding ini juga akan berhasil di Minas sehingga mampu mendukung pelestarian Gajah Sumatera di Riau," ucapnya. Pembangunan Breeding Area Gajah Sumatera menjadi bukti nyata komitmen Polda Riau dukung pelestarian satwa liar beserta habitatnya. Fasilitas tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tempat pengembangbiakan, tetapi juga menjadi simbol kuat sinergi berbagai pihak dalam menjaga keberlangsungan Gajah Sumatera sebagai bagian penting dari ekosistem hutan Riau. Dari Minas, lahir sebuah harapan baru. Bukan sekadar membangun kandang, melainkan membangun masa depan bagi Gajah Sumatera agar tetap lestari dan hidup berdampingan dengan alam yang menjadi rumahnya.
Lingkungan
Lingkungan
Pemko Binjai Gelar Gerakan ASRI Serentak di Lima Kecamatan
Pemerintah Kota (Pemko) Binjai menggelar Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) secara serentak di lima kecamatan
Lingkungan
Lingkungan
Camat Medan Denai Gerak Cepat Atasi TPS Ilegal di Kelurahan Binjai
Keluhan warga terkait Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal di Jalan Perguruan Tinggi Swadaya, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, langsung ditindaklanjuti pihak kecamatan dan kelurahan
