DPRD Riau
Sorotan terbaru dari Tag # DPRD Riau
Lingkungan
Lingkungan
Melongok Progres Remediasi TTM, PHR dan Komisi III DPRD Riau Perkuat Sinergi Pemulihan Lingkungan
Pekanbaru, katakabar.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau bersama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) melakukan peninjauan lapangan mengenai progres pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) di area operasi WK Rokan, Selasa (1/7). Kunjungan tersebut sebagai langkah sinergi strategis untuk memastikan pengerjaan proyek lingkungan ini memenuhi baku mutu ekologis sekaligus menjadi katalisator bagi pengembangan potensi ekonomi daerah di wilayah operasional. Bagi DPRD 'Bumi Lancang Kuning' nama lain dari Riau, pengawasan langsung di lokasi ini menunjukkan fungsi legislatif guna memastikan proyek strategis memberikan multiplier effect yang nyata bagi Provinsi Riau. Dengan memastikan pemulihan lahan berjalan optimal, DPRD mendukung lahan tersebut kembali menjadi aset produktif bagi kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah. Ketua Komisi III DPRD Riau, H. Edi Basri, menyampaikan DPRD Riau berkomitmen mengawal keberhasilan program pemulihan lingkungan ini. Kami melihat kesungguhan PHR dalam menjalankan roadmap pemulihan hingga 2030. "Sinergi ini akan kami perkuat agar setiap kendala di lapangan teratasi secara kolaboratif, sehingga target pemulihan lahan mencapai sasaran lingkungan sekaligus membawa nilai tambah keekonomian yang signifikan bagi masyarakat Riau," ujar Edi. VP Remediation & Asset Retirement PHR, Ovulandra Wisnu Widyastho, menegaskan nilai strategis kolaborasi ini. “Kunjungan ini memperkuat transparansi kami kepada mitra kerja di DPRD Riau. Penanganan TTM merupakan mandat negara melalui SKK Migas untuk menuntaskan tanggung jawab pemulihan lingkungan di Wilayah Kerja Rokan,” ulasnya lewat keterangan resmi. Ovu menambahkan, hingga saat ini 20 lokasi telah selesai dipulihkan, sementara 43 lokasi lainnya berjalan aktif. “Kami terus memastikan seluruh proses ini berjalan selaras dengan standar lingkungan yang tinggi, guna menjaga operasional migas tetap menjadi penggerak ekonomi utama di Provinsi Riau”, tegasnya. Hingga saat ini, PHR telah mengajukan 100 dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Seluruh tahapan pengerjaan di lapangan dilakukan dengan pengawasan ketat, baik dari sisi teknis maupun prosedur pengadaan yang mengacu pada Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 SKK Migas. PHR dan DPRD Riau sepakat untuk terus mengedepankan koordinasi intensif guna memastikan keberlanjutan program, keterlibatan potensi ekonomi lokal, serta kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan Zona Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). Zona Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Politik
Politik
Bupati Kepulauan Meranti 'Jemput Bola' Perbaikan Jembatan dan Jalan Provinsi ke DPRD Riau
Pekanbaru, katakabar.com - Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, tindaklanjuti persoalan infrastruktur strategis di daerahnya dengan melakukan pertemuan bersama Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, di Kantor DPRD Provinsi Riau Pekanbaru, Rabu (21/1). Di pertemuan tersebut, H Asmar tak sendirian tetapi didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, S.E., serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepulauan Meranti, Rahmat Kurnia, S.T. Pertemuan membahas kondisi sejumlah jembatan dan ruas jalan provinsi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang dinilai mendesak untuk segera diperbaiki karena berdampak langsung terhadap aktivitas dan keselamatan masyarakat. H Asmar menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jembatan dan jalan provinsi yang saat ini mengalami kerusakan berat dan memerlukan penanganan segera. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, mengakui kondisi keuangan daerah saat ini cukup terbatas akibat penurunan dan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Meski demikian, DPRD Provinsi Riau tetap berkomitmen untuk mencari solusi terbaik. “Memang harus diakui kondisi APBD kita tahun ini sangat terbatas. Namun kami akan berusaha semaksimal mungkin mencari ruang-ruang anggaran agar kebutuhan masyarakat tetap dapat diakomodir,” ujarnya. Ia menambahkan, persoalan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Riau, terutama dua jembatan yang telah roboh dan merupakan akses vital bagi masyarakat. “Tanah Jantan" nama lain Kepulauan Meranti memiliki jembatan yang sangat mendesak penanganannya karena sudah jatuh dan roboh. Ini akses penting bagi masyarakat, sehingga harus menjadi prioritas penanganan pada tahun 2026,” tegasnya. Sementara, Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, mengapresiasi respons positif Ketua DPRD Provinsi Riau terhadap usulan yang disampaikan. Ia berharap persoalan infrastruktur tersebut dapat ditindaklanjuti hingga ke pemerintah pusat. “Paling mendesak adalah Jembatan Panglima Sampul yang kondisinya sudah rusak berat. Insya Allah akan kita usulkan ke tingkat provinsi dan juga ke pemerintah pusat, termasuk Jembatan Selat Akar serta infrastruktur jalan lainnya,” jelasnya. Menurutnya, seluruh usulan telah disampaikan secara menyeluruh dan mendapatkan tanggapan positif sebagai bagian dari upaya bersama membangun Kabupaten Kepulauan Meranti ke arah yang lebih baik. Senada dengan itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, S.E., berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD provinsi, dan pemerintah pusat terus terjalin guna mempercepat pembangunan daerah. “Kami berharap masyarakat Kepulauan Meranti dapat mendoakan perjuangan kami. Apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi dan Bupati merupakan harapan kita bersama untuk membangun Kabupaten Kepulauan Meranti,” tuturnya. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat penanganan infrastruktur vital di Kepulauan Meranti, khususnya jembatan dan jalan, guna mendukung mobilitas, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat.
Riau
Riau
Antoni Shidarta Dorong Kegiatan Provinsi Masuk Kepulauan Meranti 2026
Pekanbaru, katakabar.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Antoni Shidarta, SH., MH, kunjungan kerja ke Kantor DPRD Provinsi Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Kamis (19/6) malam. Di pertemuan tersebut, Antoni bertatap muka langsung dengan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB DPRD Provinsi Riau, guna mendorong berbagai kegiatan, atau program Pemerintah Provinsi atau Pemprov Riau dapat diakomodir, dan diarahkan ke Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun anggaran 2026. Suasana penuh kekeluargaan, dan semangat kolaborasi terasa kental, Antoni menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis daerah yang membutuhkan perhatian dan dukungan dari Pemerintah Provinsi atau Pemprov, di antaranya peningkatan Infrastruktur jalan provinsi di wilayah Kepulauan, penguatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan perikanan, serta pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan. “Kami sampaikan langsung aspirasi masyarakat Kepulauan Meranti agar program-program Provinsi tidak hanya terpusat di daratan Riau, tapi menyentuh daerah-daerah perbatasan dan kepulauan, seperti Meranti, ini bagian dari upaya pemerataan pembangunan,” jelasnya Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Riau menyambut baik masukan tersebut, dan menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan agar usulan dari Kabupaten Kepulauan Meranti dapat masuk dalam pembahasan Musrenbang Provinsi serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD tahun 2026.
Riau
Riau
Pemkab Rohul Gelar Buka Puasa Bersama DPRD Riau dan DPRD Rohul
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) gelar acara buka puasa bersama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau dari daerah pemilihan (Dapil) Rokan Hulu, serta anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, di Rumah Dinas Bupati Rokan Hulu, Jumat (7/3) sore kemarin. Di acara itu hadirBupati Rokan Hulu, Anton, S.T., M.M., Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M., Wakil Ketua III DPRD Provinsi Riau, H. Budiman Lubis, S.H., serta anggota DPRD Provinsi Riau lainnya. Selain itu, Kapolres Rokan Hulu, AKBP Budi Setiyono, S.I.K., M.H., Dandim 0313/KPR, Letkol Setiawan Hadi Nugroho, S.H., Sekda Rokan Hulu, Muhammad Zaki, S.STP., M.Si., anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, unsur Forkopimda, Kepala OPD, dan ASN di lingkungan Pemkab Rokan Hulu. Suasananya penuh kebersamaan di bulan suci Ramadan, kegiatan ini tidak hanya jadi ajang buka puasa bersama, tepi menjadi momen strategis untuk mempererat silaturahmi dan membangun komunikasi antara eksekutif dan legislatif.
Hukrim
Hukrim
Tersangka Korupsi Rp 2,3 M, Kadisdik Riau Tengku Fauzan Ditahan
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Riau, Tengku Fauzan Tambusai ditahan jaksa atas dugaan korupsi pengelolaan anggaran pada Sekretariat DPRD Riau periode September-Desember 2022.
Politik
Politik
Pileg 2024, Beringin Tumbang Diseruduk Banteng di Riau
Pileg 2024, Beringin Tumbang Diseruduk Banteng di Riau
Riau
Riau
Waka Komisi V DPRD Riau: DBH Sawit Belum Cukup Perbaiki Infrastruktur Rusak
Pekanbaru, katakabar.com - Wakil Ketua Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Karmila Sari mengatakan, Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit segera diterima sebanyak 350 daerah di Indonesia. "Provinsi Riau dapat jatah paling besar, yakni Rp308 miliar lebih dari total dana Rp3,4 triliun yang dialokasikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia," ujarnya, dilansir dari laman elaeis.co, pada Jumat (6/10). Tapi, kata Karmila, meski dapat jatah paling besar, ternyata DBH kelapa sawit yang digelontorkan untuk Riau ini belum cukup memperbaiki kerusakan infrastruktur yang disebabkan industri sawit di Riau. Menurutnya, paling tidak ada sekitar 3 kilometer jalan rusak pada satu titik jalan setiap tahun. Melihat kondisi ini dan ditambah wilayah Riau dominan gambut, dana yang diperlukan untuk memperbaiki jalanrusak butuh dana cukup besar. "Pembangunan di Riau dominan gambut tadi, untuk memperbaiki 1 kilometer jalan menghabiskan dana sekitar Rp9 miliar. Otomatis, kita butuh Rp27 miliar di satu titik ruas jalan," jelasnya. Sementara, sebut Karmila, kerusakan yang disebabkan dari truk-truk membawa Tandan Buah Segara (TBS) kelapa sawit ataupun Crude Palm Oil (CPO) ini melebihi itu rusaknya. Tapi, Ketua DPW Asosiasi Sawitku Masa Depanku (SAMADE) Riau ini mengaku tetap bersyukur dengan adanya DBH kelapa sawit ini. DBH Kelapa sawit ini bisa membantu pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur yang ada. "Kita pasti bersyukur dapat tambahan berupa DBH kelapa sawit. Harapannya ada tambahan dana dari pusat," timpalnya.
Politik
Politik
PP DBH Sawit Terbit, Dewan Bilang Jangan Senang Dulu Cuma 20 Persen
Pekanbaru, katakabar.com - Peraturan Pemerintah (PP) nomor 38 tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil (DBH) sudah terbit. Ini berarti, bakal ada penambahan pendapatan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Abu Khoiri menekankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau jangan terlalu senang dulu mengenai pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit ini. Soalnya, nilai yang diberikan terlalu kecil dibanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. "Nilai DBH sawit sangat kecil dibanding dampak kerusakan yang terjadi, seperti lingkungan, infrastruktur jalan, konflik dengan masyarakat, kawasan hutan yang dirambah oleh perusahaan. Untuk itu, jangan telampau senang dan euforia dulu dengan adanya DBH sawit ini," ujar Abu Khoiri, dilansir dari laman Cakaplah.com, pada Jumat (18/8). Saya dapat Abu informasi kata Khoiri, DBH sawit yang mau dibagikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI nominalnya kisaran Rp4,5 Triliun untuk 350 daerah penghasil kelapa sawit. Di mana komposisi pembagian DBH sawit ini 20 persen untuk provinsi yang bersangkutan. Terus, sebesar 60 persen buat kabupaten dan kota penghasil dan 20 persen kabupaten dan kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten dan kota penghasil. "Kalau dihitung sangat kecil Riau mendapatkan DBH itu," tegasnya. Menurutnya, kita tidak tahu bagaimana sistim pemerintah pusat menghitung DBH sawit sebesar Rp4,5 triliun ini. "Kita lihat pusat ini hanya melepas tanggung jawab saja," jelasnya. Harapannya, Kemenkeu RI memberikan lebih kepada Riau lantaran 'Bumi Lancang Kuning' nama lain dari Provinsi Riau ini salah salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia. Bahkan daerah Provinsi Riau paling terdampak kerusakannya. "Penerimaan DBH sawit ini tidak sebanding dengan subsidi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan sawit yang mencapai triliunan per perusahaan," sebutnya.
